Connect with us

Kabupaten Malang

Kades Kalisongo Ditahan Gara-gara Uang “Tanda Tangan”

Diterbitkan

||

Kades Kalisongo Ditahan Gara-gara Uang Tanda Tangan

Memontum Malang — Resmi ditetapkan sebagai tersangka, Kades Kalisongo, Siswanto Spd (48), Polres Malang, Kamis (15/2/2018) siang menggelar kasus pungutan liar itu. Dibeber banyak barang bukti.

Kasus yang menimpa Siswanto dengan meminta uang untuk pengurusan tanda tangan tersebut merupakan peringatan bagi para perangkat desa lain agar tidak mengulangi perbuatan tersangka dan semena-mena terhadap pengurus surat atau warga pengaju.

Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dalam rilis pers menjelaskan, bahwa permintaan uang “tanda tangan” pengurusan IPPT dan IMB tersebut ternyata menapaki tiga tahap. Sang kades telah menerima uang Rp 20 juta lebih.

BUKTI : beberan barang bukti. (Foto Humas Polres Malang)

BUKTI : beberan barang bukti. (Foto Humas Polres Malang)

“Sebenarnya yang berhak mengeluarkan ijin untuk IMB dan IPPT ini dinas penanaman modal dan perijinan terpadu. Namun alasan tersangka, meminta uang terkait ijin lahan ke warga. Dan nilainya cukup bombastis sebesar Rp 140 juta, ” urai AKBP Yade Setiawan Ujung.

Dalam rilis pers kemarin siang digelar pula barang bukti. Diantaranya, uang tunai Rp 7,5 juta dan Hp Xiomi 4A putih, 2 lembar surat pernyataan para tetangga bermaterai dan di tandatangani Kades dan stempel dan selembar formulir permohonan izin peruntukan penggunaan tanah.

Berikutnya, 2 lembar foto copy surat pengantar ketua RT. 4 RW. 5 untuk pengurusan IPPT dan IMB Perumahan, selembar fotocopy KK a.n Supandi, selembar fotocopy KTP a.n Supandi, selembar surat kuasa untuk pengurusan IPPT dan IMB dan HO Juli 2017 ditandatangani Supandi, selembar surat pernyataan persetujuan tidak keberatan pemilik tanah untuk pendirian bangunan ditandatangani Sdr. Supandi dan selembar Site Plan perumahan.

Lalu siapa pengurus IPPT dan IMB itu? adalah Drs Supandi, seorang pengusaha properti. Namun, saat memberikan sejumlah uang kepada tersangka Siswanto, ia tidak menemui langsung, melainkan melalui seorang anak buahnya atau staf kerja.

( baca juga : Kades Terciduk OTT Saber Pungli )

Pada akhir 2017 saat bertemu Memontum.com, ia terheran-heran dalam pengurusan ijin tersebut karena terbilang cukup merepotkan dan membutuhkan uang sedemikian besar. Padahal di lain desa, ia mudah saja mengurus administrasi di desa.

Paling mengherankan Supandi, ia terkejut saat melihat ada tanda tangan tanpa tanggal di selembar surat yang diakuinya bukan tanda tangan asli dirinya. Sebab itu, ia sempat mengirim surat pengaduan dalam dugaan pemalsuan tanda tangan ke Polres Malang.

( baca juga : Kades Dau Diduga Terciduk OTT )

Namun, berdasar dokumen wawancara Memontum.com, Siswanto sempat menegaskan dirinya tidak akan berani memalsukan dokumen. “Saya tidak berani Pak, apalagi memalsukan tanda tangan Pak, ” tandas Siswanto. (sos)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Warga Wadung Pakisaji Cari Keadilan

Diterbitkan

||

oleh

Moch Shodiq Cari Keadilan. (sur)

Memontum Malang – Bermula dari sengketa lahan, Moch Sodiq warga RT20/RW05 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang harus menjalani kasasi di MA. Sesuai keputusan PN Kepanjen tanggal 11-Juli 2019 nomor : 267/PID.8/2019, Shodiq dipidana selama 1 tahun. Namun, kata Shodiq, semua itu penuh ketidakadilan dalam prosesnya.

Sebagai bahan acuhan, Shodiq juga kantongi SHM nomor 5 atas nama pemilik. Selanjutnya ada alat bukti tanaman tebu yang tingginya lebih dari 1 meter dan itu tidak sesuai fakta di lapangan.

Selanjutnya, lahan itu dia buldoser, dua hari setelah tebang tebu. Anehnya, alat bukti tebu yang ditunjukkan di pengadilan tidak pernah dicantumkan dalam gelar perkara di Polres Malang. Begitu juga dengan bukti letter C Desa no 476 ternyata sudah dicabut oleh Kepala Desa.

Lanjut Shodiq seperti tertulis dalam surat pernyataannya tanggal 25-September 2019, laporan perdata tanggal 4-3-2019 pidana tanggal 11-4-2019 ternyata putusan lebih dulu pidananya bahkan Hakim ketua dan anggotanya, pidana dan perdata sama. Ada juga 4 saksi yang kini dalam proses laporan ke Polres Malang.

Ditemui Memontum.com di Kepanjen Kamis (26/9/2019) kemarin, Shodiq menjelaskan kilas kronologis kejadian. Awalnya dari sengketa lahan dengan Imam Jazuli tahun 2012 silam. Dari jumlah luas lahan 1200 meter itu sudah bersertifikat atas nama Basir orang tua Sodiq.

“Tanah yang bermasalah itu separuh dari luas 1200 meter itu.Tahun 1998 tanah itu diambil paksa oleh Jaiz dengan penuh ancaman. Awalnya tanah itu dipinjam. Yang jelas, dalam permasalahan ini kami mencari keadilan, ” pungkasnya. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus Foto Bugil Istri Siri Berakhir Damai

Diterbitkan

||

oleh

SW Saat Lapor ke Polres Malang Beberapa Waktu lalu. (dok)

Memontum Malang – Tim tujuh yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang untuk melakukan investigasi sekaligus tabayyun terhadap kasus aduan yang dilayangkan oleh SW terhadap suami sirinya Kuncoro yang merupakan Kader dari partai belambang bumi dan sembilan bintang itu.

“Permasalahan tersebut sudah selesai. Kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai,” ucap salah satu personel Tim 7 Rabu (25/9/2019) kemarin.

Menurutnya, permasalahan ini mencuat kemungkinan karena Kuncoro merasa sakit hati,yang akhirnya nekat melaporkan istri sirinya sendiri ke Polres Malang atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang.

“Kuncoro sempat melaporkan SW. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya SW melakukan serangan balik dengan mengadukan Kuncoro atas dugaan kasus penyebaran foto bugil dan perzinaan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupatn Malang,” tambahnya.

Baca : Kirim Foto Bugil, Oknum Anggota Dewan Kabupaten Malang Diadukan ke Polisi

Sementara itu, Ketua Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Agus Salim mengantakan, jika pihaknya telah melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hasil investigasi sudah diserahkan ke Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

“Dari tim tujuh telah melakukan investigasi dan tabayyun, hasilnya sudah kami serahkan kepada Dewan Syuro. Informasinya Dewan Syuro sudah menginstruksikan keduanya untuk berdamai dan mencabut berkas aduan mereka masing-masing,” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Konflik Perusakan Karet Pancursari Berlanjut ke Polisi

Diterbitkan

||

oleh

Aksi massa di lahan karet. (dok)

Memontum Malang – Pengrusakan sebanyak 54.800 bibit tanaman karet milik PTPN XII Pancursari Kabupaten Malang berlanjut laporan Polisi. Hal itu setelah aksi massa terjadi di lahan sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (21/9/2019) lalu.

“Akibat aksi massa itu bibit tanaman karet kami yang mati sebanyak 54.800 batang. Total kerugian lebih dari Rp 193 juta,” ungkap Manager PTPN XII Pancursari, Hendro Prasetyo, Senin (23/9/2019) siang.

Kata Hendro, massa berjumlah 150 hingga 200 orang masuk ke afdeling Bumirejo, blok Bedengan atau tempat bibit tanaman karet.

“Luas di blok bedengan bibit karet ini 2 hektar. Aksi massa merusak bibit karet mulai dari ukuran kecil sampai besar. Bibit karet yang kecil dicabuti. Bibit karet dalam polibag dirusak. Sementara bibit karet berukuran besar disemprot dengan racun,” beber Hendro.

Lanjutnya, bibit tanaman karet yang mati dan dirusak massa sudah masuk blok bedengan sejak Januari 2019 lalu. “Umur bibit karet yang mati ini mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan. Rencananya akan kami tanam tahun ini sesuai program dari perusahaan,” ujarnya.

Baca : Konflik Lahan PTPN XII Pancursari Memanas

Tambah Hendro, pasca kejadian ini, pihaknya akan menyerahkan langkah sepenuhnya pada proses hukum.

“Kita proses sesuai hukum. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan dalam kejadian ini ke Polres Malang. Termasuk kita upayakan mediasi lagi dengan DPRD. Untuk siapa terlapornya, masih dilakukan gelar perkara di Polres Malang.Karena pada saat kejadian, juga ada BKO dari Brimob dan anggota Polres Malang. Kami tetap menunggu petunjuk dari Polres,” pungkas Hendro. (tim/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler