Connect with us

Situbondo

Kejari Geledah Kantor Sekretariat DPRD Situbondo, Amankan Sejumlah Dokumen Berkas Dana UP

Diterbitkan

||

Kejari Geledah Kantor Sekretariat DPRD Situbondo, Amankan Sejumlah Dokumen Berkas Dana UP

Memontum Situbondo — Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo menggeledah ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, Rabu (21/2). Ada tiga ruangan yang ‘diobok-obok’ korp Adhyaksa ini, yaitu ruang sekretaris dewan dan bagian keuangan serta ruang bagian persidangan dan perundang-undangan.

“Ini mengamankan dokumen-dokumen tekait dana Uang Persediaan (UP), nanti kita tambai (keterangannya), sebentar ini masih mau mengambil tempat dulu,” ujar Kasi Intel Kejari Situbondo, Aditya Okto Thohari,SH saat diwawancarai Memontum.com, seraya masuk ke mobilnya usai menggeledah.

Pantauan Memontum.com, tim penyidik dari Kejari Situbondo tiba di gedung DPRD Situbondo sekitar pukul 12.35 Wib. Tidak lama berselang dengan ditemani Sekretaris Dewan Drs.Ec.Herry Suryanto,M.M dan salah satu staf Sekretariatan DPRD Situbondo, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke beberapa ruang kesekretariatan, selain Kasi Intel, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Priya Agung Jatmiko,SH serta sejumlah staf Kejari terlibat dalam pemeriksaan dan penggeledahan ini.

Penggeledahan berlangsung cukup tertutup, hanya pihak yang dibutuhkan keterangannya yang diperbolehkan berada di dalam ruangan, termasuk sejumlah awak media juga tidak diperkenankan masuk ke ruang yang digeledah tersebut.

Sejumlah wartawan akhirnya hanya bisa mendokumentasikan proses penggeledahan itu dari luar ruangan, termasuk sejumlah staf DPRD yang tidak berkepentingan juga dilarang berada di ruangan tersebut. Untuk menjaga sterilnya ruang yang digeledah ini, Kejari juga melibatkan dua personil Polisi bersenjata lengkap untuk berjaga di luar ruangan.

Staf Kejari membawa Koper besar berisi dokumen yang berhasil diamankan (im)

Staf Kejari membawa Koper besar berisi dokumen yang berhasil diamankan (im)

Informasi lain yang berhasil dihimpun Memontum.com, konon penggeledahan dokumen terkait dana UP tahun 2017 ini, nilainya mencapai kurang lebih Rp 480 juta. Dana itu yang disebut-sebut raib dan tidak diketahui keberadaannya.

Sumber di DPRD menyebutkan dana UP sendiri adalah dana yang dipergunakan sementara untuk sejumlah kegiatan di DPRD, dana tersebut saharusnya dikembalikan kembali ke kas dana UP, jika agenda kegiatan yang dibiayai melalui UP tersebut, sudah bisa dicairkan di anggaran yang sudah melekat di APBD.

“Kalau masalahnya seperti apa…? saya kurang paham mas, cuma yang saya ketahui seharusnya dana UP itu harus tetap utuh ketika semua kegiatan yang dianggarkan itu sudah bisa dicairkan di APBD,” beber sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Masih menurut sumber ini, misal ada kegiatan yang belum bisa dicairkan di APBD, maka Sekretariat diperbolehkan menggunakan dana UP, dengan catatan pada saat kegiatan itu diajukan ke APBD dan sudah bisa cair, maka anggaran yang sebelumnya ditalangi UP, maka harus dikembalikan.

“Jadi intinya dana UP itu harus tetap utuh seperti nilai sebelumnya mas, lah ini yang kami ketahui ternyata dana UP tahun 2017 ternyata jumlahnya berkurang banyak, padahal kegiatan yang sebelumnya menggunakan UP kan sudah dikembalikan,” tutup sumber tadi.

Penggeledahan ini akhirnya usai sekitar pukul 15.50 Wib, staf Kejari Situbondo terlihat membawa beberapa dokumen sebanyak satu koper besar dan dua kardus serta satu kantong plastik, dokumen tersebut langsung dibawa masuk ke mobil. (im/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Dua Pemotor Terlibat Kecelakaan di Jalur Pantura Banyuputih Situbondo

Diterbitkan

||

oleh

KECELAKAAN: Kondisi 2 pengendara saat kecelakaan di TKP. (tik)

Memontum Situbondo – BRAAKK! Dua pemotor dari arah yang sama mengalami laka lantas di jalan raya Pantura Banyuputih tepatnya di Km 229.9 arah Surabaya, Keduanya dilarikan ke Puskesmas Banyuputih dengan luka luka disekujur tubuh. Selasa (24/9/2019) siang.

Wahet (30) warga Dusun Blangguan, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, mengemudikan Sepada motor Honda scoopy nopol. AE 3622 NB melaju dari arah Banyuwangi, tepatnya pada pukul 10.25 Wib di KM 229.9 mendadak sepeda motor pedagang penthol ( tanpa platnomer) yang dikemudikan oleh Kikik (35) asal Dusun dan Desa yang sama, menyebrang jalan, karena jarak terlalu dekat, keduanya hingga terjadi benturan tidak bisa dihindari.

Sehingga membuat keduanya terkapar ditengah jalan, dibantu warga sekitar kedua korban akibat kecelakaan dilarikan ke Puskesmas Banyuputih, sementara dua unit kendaraan diamankan di Mapolsek Banyuputih.

Kapolsek Banyuputih AKP Didik Rudianto SH saat ditemui Wartawan Memontum.com dikantornya membenarkan kejadian tersebut.

“Untuk sementara ini tidak ada korban jiwa, keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Banyuputih untuk mendapatkan perawatan dan dua kendaraan langsung kami amankan di Polsek Banyuputih, ” kata Kapolsek AKP Didik Rudianto. (tik/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Awas Saat Salipan di Jalur Pantura Banyuputih Situbondo

Diterbitkan

||

oleh

Sepeda motor korban. (ist/fb)

Memontum Situbondo – Tragis dialami Moh Wahyudi (16 ) asal Dusun Banyuputih RT 01 / RW 01 Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tewas di tempat kejadian akibat laka lantas di KM. 223.5 arah Surabaya.

Musibah terjadi, Jumat (20/9/2019) siang, bermula saat korban Moh Wahyudi mengemudikan sepeda motor Nopol P-4310-FV melaju dari arah Banyuwangi.

Dari arah berlawanan, meluncur truk boks P -8537-KA yang dikemudikan Abas Bahtiar (40 ) asal Jln Bungur No VII RT 01 / RW 20 Gebang – Patrang Kabupaten Jember. Di jalur ini, kebiasaan sopir mengemudi dengan kecepatan sedang dari arah Situbondo menuju arah Banyuwangi.

Keterangan yang berhasil dihimpun Memontum.com di lokasi, truk box P-8537-KA melaju dari arah Surabaya menuju arah Banyuwangi mencoba mendahului kendaraan di depannya.

Kemudian, secara bersamaan muncul sepeda motor yang dikemudikan korban, berusaha mengurangi kecepatan dengan cara menghindar. Namun jarak yang terlalu dekat dan terjadilah tabrakan.

Kasat Lantas Polres Situbondo saat dikonfirmasi Memontum.com melalui Kapolsek Banyuputih AKP Didik Rudianto SH di lokasi kejadian membenarkan bahwa, diduga sementara penyebabnya dari faktor kurang hati-hatinya sopir truk.

“Saat ini masih ditangani unit laka lantas 90.5 Baluran, dua unit barang bukti kendaraan sudah diamankan di Pos lantas Baluran, ” pungkas Kapolsek Banyuputih. (tik/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Aksi 3 LSM Unjuk Rasa Tuntut Diskualifikasi Kades Diduga Berijazah Palsu

Diterbitkan

||

oleh

Aksi 3 LSM Unjuk Rasa Tuntut Diskualifikasi Kades Diduga Berijazah Palsu

Memontum Situbondo – Kompak 3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM GP SAKERA, LSM LPK, LSM KPK Situbondo ) Situbondo bersama warga Desa Battal, Kecamatan Panji menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kamis (19/9/2019) pagi.

Puluhan masyarakat yang dibantu oleh tiga LSM dalam orasinya menolak keras apabila seorang warga berinisial SD untuk mencalonkan kembali sebagai balon Kades Battal pada periode mendatang.

Aksi unjuk rasa LSM bersama warga Desa Battal di depan Pemkab Situbondo, Kamis (19/9/2019) siang. (im)

Aksi unjuk rasa LSM bersama warga Desa Battal di depan Pemkab Situbondo, Kamis (19/9/2019) siang. (im)

Warga tampak membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan “Menolak Keras Cakades Yang Pernah Memalsu Ijazah”, “Warga Desa Battal Sudah di Dholimi Dengan Seorang Kades Yang Memalsukan Ijazah”, “Diskualifikasi Buat Calon Kades Penipu Rakyat Dan Penipu Negara”, “Mohon Diusut Tuntas Kasus Pelaporan Ke Polres Situbondo”, “Jangan Loloskan Balon Kades…”.

Tidak hanya itu saja yang diorasikan. Namun mereka meminta kejelasan pada Bupati Situbondo dan mempertanyakan kasus tersebut molor sudah beberapa tahun dan diduga ada kongkalikong dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkab Situbondo.

JH salah satu perwakilan warga Desa Battal pada kesempatan tersebut mengatakan, kami sengaja turun ke jalan dengan meminta bantuan kepada LSM SAKERA untuk meminta kejelasan dan mempertanyakan tindak lanjutnya sampai dimana kasus pelaporan warga tersebut.

“Kami menduga ada kongkalikong antara panitia desa dan panitia di Kabupaten pada saat pencalonan Kades Tahun 2013 lalu. Karena pada saat pencalonan kades periode pertama dulu Suryadi diduga mendaftar dengan memakai ijazah orang lain atau palsu seperti yang pernah dilaporkan LSM pada kepolisian saat itu, “tegasnya.

Ketua Umum LSM GP SAKERA Situbondo Saiful Bahri yang juga sebagai Korlap Aksi mengatakan bahwa, kami menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat Desa Battal yang menuntut seorang warga Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo supaya mundur dari pencalonan Kepala Desa Battal mendatang.

Menurutnya, pria berinisial SD dianggap sudah tidak layak memimpin desanya lagi karena masih ada kasus dengan beberapa persyaratan saat mencalonkan kades periode pertama. Kata Saiful pula, SD diduga memakai ijazah bukan miliknya, serta hingga saat ini tidak ada kejelasan dari pihak kepolisian maupun dari Bupati Situbondo.

“Kami selaku Ketum GP SAKERA sengaja turun jalan untuk mendampingi warga Desa Battal dan berharap pada bapak Bupati Situbondo untuk mendiskualifikasi balon SD, karena sudah mendholimi rakyatnya. Serta kepada APH dalam hal ini pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, ” pekiknya.

Dijelaskan Syaiful Bahri selaku ketua umum LSM GP SAKERA Situbondo, meminta pada semua APH lebih serius lagi menangani kasus SD pada pencalonan Kepala Desa periode pertama yang diduga telah mendaftar dengan memakai ijazah yang bukan miliknya dan diduga palsu.

“Kok masih saja mau mencalonkan lagi pada periode yang akan datang. Padahal kasusnya sampai saat ini masih belum ada titik terang dan hilang seperti ditelan bumi,” kata Syaiful.

“Informasinya pada periode mendatang SD juga mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Battal dengan memakai ijazah yang berbeda atau ijazah paket. Maka itu patut dipertanyakan juga asal-usul ijazah tersebut, jangan-jangan ada main dengan oknum pegawai Dispendikbud Situbondo, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Saiful Bahri menegaskan bahwa kami menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo agar kasus tersebut diusut tuntas dan juga mendiskualifikasi SD pada pencalonannya jika masih belum ada kepastian hukum yang inkrah.

“Kami berharap kepada pihak kepolisian ( Polres Situbondo ) agar segera memberikan kejelasan perkembangan kasusnya, karena sudah lama dilaporkan dan masih belum ada kejelasan, “pungkasnya. (im/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler