Connect with us

Blitar

Paspor Adelina Korban Pembunuhan di Malaysia, Dipastikan Terbit di Imigrasi Blitar

Diterbitkan

||

Paspor Adelina Korban Pembunuhan di Malaysia, Dipastikan Terbit di Imigrasi Blitar

Memontum Blitar – Paspor atas nama Adelina Lisao, wanita kelahiran 1992 yang meninggal di Malaysia dipastikan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Blitar pada 12 Juni 2013 lalu. Paspor Adelina Lisao yang berlaku hingga Juni 2018 mendatang, digunakannya untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita (TKI) di Negeri Jiran Malaysia pada 2015 lalu.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Muhammad Akram, pengurusan paspor yang dilakukan Adelina Lisao sudah sesuai prosedur. Saat itu, Lisao juga sudah membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, serta surat keterangan yang diperlukan untuk pengurusan paspor seperti, Akta kelahiran, dan Ijazah.

“Kita juga masih menunggu konfirmasi terkait pemalsuan data ini dari Dispendukcapil Nusa Tenggara Timur. Sebab, KTP yang digunakan oleh Adelina Lisao yang bernama asli Adelina Jemira Sau dikeluarkan oleh Dispendukcapil NTT”, kata Muhammad Akram, Selasa (27/02/2018).

Muhammad Akram menambahkan, terkait terbitnya paspor Adelina tersebut, bahwa sejak 2008 pengajuan paspor di seluruh Indonesia sudah dapat dilakukan secara on line. Untuk itu, pihaknya menerima pengajuan paspor dari berbagai daerah, karena tidak ada batasan asal wilayah untuk mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar. Bahkan, sejak sebelum 2017 lalu pengurusan paspor masih bisa menggunakan biro jasa. Sehingga Adelia Lisao ini mengurus paspor melalui biro jasa yang ada di Blitar.

“Sekarang kita sedang mengumpulkan data terkait dengan penerbitannya paspor Adelina, karena memang mengajukan permohonan melalui biro jasa”, tandas Muhammad Akram.

Lebih lanjut Akram menuturkan, jika pihaknya saat ini lebih selektif dalam menerbitkan paspor, apalagi saat pengajuan paspor juga dilakukan wawancara. Ini untuk mengetahui tujuan pemohon mengajukan paspor.

“Kalau berbohong dan digunakan untuk menjadi tenaga kerja ilegal kami mengetahui dari gasturnya saat wawancara, sehingga paspornya tidak kami terbitkan”, tuturnya.

Muhammad Akram mencontohkan, sejak 2017 lalu pihaknya sudah menolak 285 pengajuan paspor. Hal ini karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di luar negeri. Bahkan pada Januari lalu, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar juga sudah menolak 14 pengajuan paspor.

“Sejak 2017 kita sudah menolak 285 pemohon. Bahkan Januari lalu, kita sudah tolak 14 pangajuan paspor, karena akan digunakan bekeja secara ilegal”, pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Adelina ditemukan tergeletak lemah tak berbadaya di teras rumah majikannya di kawasan Taman Kota Permai Bukti Mertajam, Penang, Malaysia, awal Februari lalu. Adelina mengalami luka memar dan luka terbuka pada lengan, kaki, serta wajahnya. Setelah dirawat di rumah sakit, sehari kemudian Adelina, wanita dari NTT tersebut menghembuskan nafas terakhir kalinya. Bahkan pihak Kepolisian sudah menetapkan tiga tersangka pembunuhan, yaitu OB yang diduga turut berperan sebagai perekrut bersama dua tersangka yakni, FL dan HP yang telah ditangkap lebih awal pada pekan lalu. (jar/yan)

Blitar

Puluhan Santriwati Ponpes di Blitar Diduga Keracunan Sajian Bakso

Diterbitkan

||

oleh

Dari total 94 santriwati yang sakit, 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas Nglegok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Memontum Blitar – Puluhan santriwati pondok putri salah satu pesantren di Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan. Bahkan, sebagian harus menjalani rawat inap di Puskesmas Nglegok.

Kepala Puskesmas Nglegok, Yudia Supradini mengatakan, total ada 94 santriwati yang diduga mengalami keracunan. Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah.

“Pemicunya diduga karena makan bakso hari Jumat kemarin. Mereka kemarin sebagain ada yang puasa jadi mereka buka puasa bersama lalu makan bakso. Kemudian tadi pagi sekitar jam 06.00 mulai ada yang sakit perut,” kata Yudia Supradini, Sabtu (14/9/2019).

Lebih lanjut Yudia Supradini menyampaikan, pihak pondok pesantren sebelumnya menghubungi petugas Puskesmas Nglegok untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian setelah diperiksa dari total 94 santriwati yang sakit 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Pagi tadi kami dipanggil kesana untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian kami periksa lalu santriwati yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kita bawa ke Puskesmas,” jelasnya.

Yudia menandaskan, saat ini 23 santriwati yang dirawat kondisinya sudah mulai membaik. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Diterbitkan

||

oleh

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (6/habis)

 

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Diterbitkan

||

oleh

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Memontum Blitar – Merasa aman dengan pengawasan TP-4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ) Kejaksaan Tingggi Jatim, PP Kom pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, merealisasikan pembangunan tanpa memperhatikan scedul.

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler