Connect with us

Surabaya

Warga Luruk Pengadilan Negeri Surabaya Terkait Waduk Sepat

Diterbitkan

||

Warga Luruk Pengadilan Negeri Surabaya Terkait Waduk Sepat

Memontum Surabaya — Puluhan warga yang tergabung dalam Tim Advokasi Waduk Sepat Surabaya (TAWSS) mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (28/2/2018). Kedatangan warga Sepat ini, untuk menyerahkan gugatan pra peradilan soal kejanggalan Penghentian Penyidikan Perkara Waduk Sepat Oleh Polda Jatim Soal Akte Otentik dengan memalsukan keterangan data fisik Waduk Sepat.

Dalam sertifikat Hak Guna Banguanan (HGB) sesuai Data Fisik No. 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Sesuai surat ukur tertanggal 22-12-2010 No. 641/Lidah Kulon/2010 dengan luas waduk 59.857m2 (Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama PT. Ciputra Surya, Tbk.

Pada sertifikat HGB itu tertulis dan diterangkan sebagai ‘Tanah Pekarangan’, padahal dalam kenyataanya Waduk Sepat sejak dari dulu hingga saat ini bukan Tanah Pekarangan, melainkan masih berupa Waduk.

Korlap aksi, Dian Purnomo menyayangkan jika Kepolisian Polda Jatim dengan adanya surat Penetapan Penghentian Penyidikan dengan No. S/Tap/71/V/2017/Ditreskrimum, bahwa laporan warga Waduk Pedukuhan Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri dianggap tidak terdapat unsur tindak pidana Setelah adanya gelar perkara dan penaikan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Dari gelar perkara itu, Pihak kepolisian Polda Jatim ‘mengindikasikan’ temuan tindak pidana baru yaitu pemalsuan surat yang ada di sertifikat HGB yang tertulis jika tanah itu oleh PT Ciputra Surya adalah Tanah Pekarangan. Padahal, hingga saat ini tanah seluas 59.857m2 berupa Waduk. Pemalsuan itu Sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 KUHP.

“Adanya surat penetapan penghentian penyidikan itu, kami bersama warga Pedukuhan Sepat ajukan gugatan praperadilan untuk mendapatkan kembali Waduk Sepat,” ujar korlap aksi, Dian Purnomo

Sementara itu Kuasa Hukum warga Waduk Sepat, Wachid Habibulloh mengatakan jika sertifikat HGB milik PT. Ciputra Surya adalah palsu. Pada sertifikat HGB itu tanah 59.857m2 adalah tanah pekarangan. Padahal tanah seluas itu bukan berupa Tanah Pekarangan, melainkan tanah berupa Waduk.

“Isi keterangan Palsunya di sertifikat, ditulis Tanah Pekarangan. Tapi Faktanya Waduk” Ujar Kuasa Hukum Warga Sepat Surabaya, Wachid Habibulloh

Wachid menambahkan jika tanah itu berawal dari Tukar Guling antara Tanah Pemkot dengan tanah milik PT. Ciputra Surya yang kini dijadikan Stadion Sepak Bola Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

“Tanah itu asalnya dari tukar guling, Tanahnya milik Pemkot ditukar dengan dengan Tanah Ciputra yang kini Stadiun GBT,” tambahnya.

Perlu diketahui, Kasus Waduk Sepat berawal dari Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008 yang melepaskan Tanah tersebut kepada PT. Ciputra Surya, Tbk sebagai bagian obyek Tukar Guling antara Pemerintah Lota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya, Tbk.

Tukar Guling ini sendiri merupakan bagian dari Pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) di Pakal. Dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan pasca Tukar Guling tersebut, wilayah Waduk Sepat dinyatakan sebagai “Tanah Pekarangan”, padahal hingga kini, kawasan tersebut masih berfungsi sebagai Waduk. (sri/nhs/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Surabaya

Divonis 1 Tahun, Dhani Ajukan Banding

Diterbitkan

||

oleh

Memontum SurabayaTerdakwa dalam kasus ujaran kebencian yakni politisi sekaligus musisi Ahmad Dhani Prasetyo,   divonis pidana selama 1 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan dalam sidang putusan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Putusan ini lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, JPU menuntut pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua, R. Anton Widyopriyono yang mengatakan. “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Anton, Selasa (11/6).

Mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut, Ahmad Dhani nampak kecewa. Pria yang sempat maju sebagai calon legislatif (caleg) dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) dari partai Gerindra ini menegaskan jika dirinya menyatakan banding atas kasus yang menimpanya itu.

Selain banding, Dhani membeberkan tiga fakta persidangan yang diabaikan majelis hakim. Menurut Dhani dalam fakta persidangan bahwa majelis hakim mengabaikan saksi ahli pembuat  ITE dari Menkominfo Teguh Afriadi. Saksi tersebut menyatakan bahwa ada subjek hukum yang menjadi korban adalah orang peorangan bukan lembaga hukum.

“Ya ini adalah saksi ahli yg membuat UUD ITE. ini adalah saksi ahli yg mengetahui isyarat hukumnya apa. Kemerain bersaksi pada majelesi hakim harus ada subjek hukum, sehingga tidak saling mereka-reka,” ungkap suami Mulan Jameela itu.

Kedua, masih Dhani, saksi ahli dari JPU sendiri yaitu ahli pidana Yusuf Yakubus  menyatakan jika pasal 315 ini berbeda dengan menuduhkan sesuatu. Tadi dijelaskan dengan kuasa hukum kami.

“Yang nomer tiga, ada satu fakta yang disembunyikan, yang melaporkan saya adalah pelaku persekusi dan kemarin difakta persidangan mereka adalah pelaku persekusi. Jadi tiga hal inilah yang menurut saya disembunyikan dari fakta persidangan,” kata pengarang lagu Laskar Cinta ini.

Sementara itu kuasa hukum Dhani, Aldwin Megantara menegaskan, “tidak ada satupun yang menjadi pertimbangan dari 3 ahli, baik itu dari jaksa maupun dari kami. Yang pada substansinya harus menuduhkan perbuatan. Jadi tuduhan pasal 27 ayat 3 no 11 itu harus menuduhkan perbuatan,” tegasnya.

Sedangkan, Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung  juga mengatakan bahwa Dhani akan dikembalikan ke tempat sebelumnya ditahan. Pihaknya kini tengah melakukan persiapan.

“Kita akan kembalikan ke tempat sebelumnya Ahmad Dhani ditahan. Kita perlu waktu bebarapa hari untuk persiapannya,” ucap Richard saat dikonfirmasi. (sur/ano/yan)

Lanjutkan Membaca

Surabaya

Pemkot Surabaya Temukan 8 PSK Terindikasi Positif HIV

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Surabaya—-Sejak Sabtu (18/5) dan Minggu (19/5) malam gabungan dari Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia di kawasan Stasiun Wonokromo. Rupanya terpadat 14 Pekerja Seks Komersial (PSK)  dan delapan diantaranya terindikasi positif Human Immunodeficiency Virus (HIV). Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dari 14 PSK yang terjaring razia itu, langsung dilakukan pemeriksaan tes urine di lokasi. Hasilnya, delapan orang positif terjangkit HIV.

PSK tersebut diketahui berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Kediri, Tulungagung, Gresik, Nganjuk dan Malang, dengan usia rata-rata di atas 30 tahun.

“Saat ini mereka ditempatkan di Liponsos Keputih untuk dilakukan pembinaan dan pengobatan berupa Acute Retroviral Syndrome (ARV), sebelum nanti mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing,” kata Febria di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (21/5).

Febria menjelaskan pihaknya akan terus gencar melakukan penyuluhan dan pemeriksaan ke sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat hiburan malam. Dengan begitu masyarakat akan sadar dan mendapatkan edukasi tentang bahaya penyebaran virus HIV itu.

“Kita selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan di SD, SMP, SMA dan lintas sektor. Kemudian di beberapa hiburan malam, kalau tim pengawasnya ada dari Dinkes, LSM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujarnya.

Bahkan, ia memastikan, Pemkot Surabaya bersama jajaran samping juga rutin melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Razia dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus tersebut. “Setiap ada razia itu langsung kita periksa (tes urine) di tempat. Baru setelah itu jika terindikasi positif HIV, maka akan kita bawa ke Liponsos,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penularan virus HIV bisa melalui beberapa faktor, di antaranya jarum suntik, free sex, dan hubungan sesama jenis. Namun jika hanya sekedar bersentuhan tangan dengan pengidap HIV, orang tersebut tidak akan tertular.

Akan tetapi, ia menyebut, obat ARV tidak bisa menyembuhkan pengidap HIV/AIDS, namun bisa menekan perkembangbiakan virus, sehingga usia harapan hidup bisa diperpanjang.

“Jangan sungkan-sungkan untuk berobat dan koordinasi dengan puskesmas, sampai terima PMT (Pemberian Makanan Tambahan), itu berupa susu, karena imunnya sudah menurun. Dari Dinsos juga ada permakanan,” kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang telah terjangkit virus HIV/AIDS agar melakukan pengobatan secara rutin ke puskesmas atau rumah sakit yang memberikan layanan bagi pengidap virus tersebut.

Ia menyebut, di Surabaya ada 63 puskesmas yang siap melayani pemeriksaan dan diagnosa virus HIV. Sementara itu, jumlah Puskesmas yang melayani pengobatan HIV ada 10. Yakni, Puskesmas Dupak, Putat, Sememi, Perak Timur, Kedurus, Jagir, Kedungdoro, Keputih, Kali Rungkut, dan Tanah Kali Kedinding.

“Kalau rumah sakit yang melayani pengobatan HIV ada sembilan, yakni RS Soewandi, RSAL (Rumah Sakit Aangkatan Laut), RS Haji, RS Bhayangkara, RS Jiwa Menur, RS Dr. Soetomo, RS Unair dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan, Pemkot Surabaya secara intensif melakukan razia ke tempat-tempat yang terindikasi ada praktek prostitusi dan penyebaran HIV/AIDS, seperti di Wonokromo, stasiun-stasiun dan eks lokalisasi. Tak hanya itu, pihaknya juga rutin melakukan razia ke kos-kosan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan adanya virus HIV.

“Kalau di kos-kosan tidak terlalu banyak. Kita tekankan di daerah yang kita curigai berdasarkan informasi, maka kita lakukan yustisi, sekaligus diikuti dengan pemeriksaan kesehatan,” kata Fikser.

Pihaknya menegaskan bahwa razia atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang akan digelar itu, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Ia menyebut, ketika di lokasi ditemukan adanya transaksi seperti prostitusi, pihaknya langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kesehatan kepada orang tersebut. Tujuannya, untuk meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS.

“Sebetulnya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pasal bagi seseorang yang menularkan virus HIV,” tegasnya.

Peraturan itu, tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013, tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (est/ano/yan)

Lanjutkan Membaca

Surabaya

Ganja 1 Kg Gagal Edar, Mahasiswa Siwalankerto Berlebaran di Tahanan

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Surabaya—-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya sukses menggagalkan peredaran ganja seberat 1 Kg. Daun memabukan itu diamankan dari tersangka Irsyad Khamami, mahasiswa yang beralamat di Jalan Siwalankerto Utara RT 03/ RW III, Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Barang haram itu sebelumnya dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman. Kesabaran petugas diuji karena tersangka sempat memerintahkan petugas kurir membatalkan sejumlah titik pengiriman melalui handphone (HP). Tersangka minta petugas kurir kirim ke kawasan Injoko. Namun ketika petugas kurir setengah perjalanan menuju Injoko, tersangka kembali telepon dan minta petugas mengembalikan ke kantor pusat perusahaan jasa hantaran di kawasan Raya Juanda.

Namun proses pengiriman berhasil digagalkan di frontage road sisi timur, tepatnya sekitaran Siwalankerto.

Plt. Kepala BNNK Surabaya Damar Bastian mengatakan, penangkapan tersangka melalui pengendusan digital cukup lama, sekitar 1 minggu. Berkat kesabaran, petugas berhasil mengungkap, Minggu (19/5/2019) petang.

“Keberhasilan ini juga atas kerjasama dengan BNNP. Tim gabungan berhasil setelah mencurigai seseorang yang mengendarai motor yang mengiringi petugas kurir jasa hantaran. Selanjutnya tim mengikuti lalu menghentikan, di Halaman ATM BRI Siwalankerto.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan didapati stoples plastik warna merah, yang di dalamnya terdapat bungkusan ganja seberat 1 kg.

Pengembangan kasus dilakukan dengan mengeler tersangka ke rumahnya. Ternyata di dalamnya diamankan bubuk daun keratom yang diindikasikan kuat mengandung unsur narkoba. Cuman petugas belum memastikan karena perlu uji laboratorium.

Barang bukti yang diamankan, 1 kg ganja, 1 unit sepeda motor Mio Soul putih Nopol W-6528-VM. “Saat ini masih dilakukan pengembangan jaringan di atasnya,” kata Damar, Minggu (19/5) malam.

Kepada petugas, tersangka mengaku ganja dipesan dari temannya di Jakarta dan dikirim melalui jasa hantaran. “Saya pakai sendiri,” aku tersangka.

Menyimak pengakuan tersebut, Damar tidak mempercayai. “Modus tersangka selalu seperti itu, mengaku dipakai sendiri agar jaringannya aman,” kata Damar. (ano/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler