Hukum & Kriminal

Politeknik Negeri Malang
STIE PERBANAS
space ads post kiri

Achmad Turmudi Akui Tahun 2017, Ketua Askab Pernah Minta Uang Rp 40 Juta

  • Rabu, 28 Februari 2018 | 20:33
  • / 12 Jumadil Akhir 1439
  • Dibaca : 175 kali
Achmad Turmudi Akui Tahun 2017, Ketua Askab Pernah Minta Uang Rp 40 Juta
Kepala Desa (Kades) Tegalarum, Achmaf Turmudi (tut)

Memontum Banyuwangi — Ketua Askab, Agus Tarmidi meminta sejumlah uang kepada Kepala Desa (Kades) Tegalarum tidak kali ini saja. Ternyata pada bulan Februari 2017 ketua Askab Agus Tarmidi pernah meminta uang sebesar Rp 40 juta dengan dalih untuk pengamanan kasus yang dihadapinya di Polres Banyuwangi Pada bulan Februari 2017, Kades Tegalarum, Achmad Turmudi terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim saber pungli terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dari kasus inilah, ketua Askab Agus Tarmidi meminta sejumlah uang kepada Achamd Turmudi dengan dalih untuk menyelesaikan kasusnya di Polres Banyuwangi.

“Saat itu, pak Agus ditemani oleh Ipung warga Muncar meminta uang Rp 40 juta, yang katanya untuk mengurus kasus saya,” terang Achmad Turmudi, Rabu (28/2/2018) siang diruang kerjanya. Namun, lanjut Acmad Turmudi, setelah diberi uang sebesar itu, ternyata kasus tersebut masih berjalan, dan dirinya meminta kembali uang itu.

“Karena tidak efektif, saya minta kembali uang itu, namun hanya diberikan Rp.25 juta. Sedangkan untuk yang Rp.15 juta untuk ongkos wira-wiri,” kata Kades Tegalarum itu.
Memang, untuk pengurusan PTSL ini, seharus pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak boleh lepas tangan. Karena yang sosialisasi itu BPN dan yang menjalankan tugas adalah Desa. Jika pengurusan PTSL tetap seperti ini, pihaknya enggan melaksanakan, karena sangat ribet dan ujung-ujungnya masuk ranah hukum.

( baca juga : Ketua Askab Banyuwangi Digelandang Polisi )

“Yang sosialisasi BPN, Desa hanya menjalankan tugas saja, tapi kalau terkena persoalan, yang menanggung desa, sedangkan BPN diam saja, kan lucu,” terangnya.

Kades Tegalarum, Achamd Turmudi menghimbau kepada seluruh Kades hendaknya menolak jika BPN Banyuwangi lepas tangan terkait masalah PTSL. Karena masalah PTSL ini banyak yang menjadi korban, padahal mereka itu (Kades yang ditahan) menjalankan tugas sesuai dengan aturannya.

“Bagaimana sikap BPN kepada Kades yang dipermasalahkan, apakah turut membantu, padahal, PTSL ini programnya BPN, namun yang terkena dampaknya Kades,”ungkap Achmad Tegalarum ini.

( baca juga : Dilaporkan Peras Kades, Ketua Askab Banyuwangi Dijebloskan Bui )

Menurut Achmad Turmudi, pada tahun 2018 ada ribuan bidang tanah yang harus diselesaikan, dan hampir semua Kades mendapat jatah itu. Jika ini pihak BPN lepas tangan, hendaknya dipikir ulang mengerjakan proyek tersebut.

“Untuk program 2018 ini, ada ribuan bidang tanah yang harus diselsaikan, dan proyek ini jelas melibatkan desa, jika aturannya masih seperti yang dulu, para Kades harus berpikir dua kali untuk mengerjakan proyek itu,” tandasnya. (tut/yan)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional