Connect with us

Jakarta

Dua Cawali Malang Langsung Dibui

Diterbitkan

||

Dua Cawali Malang Langsung Dibui
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Memontum Jakarta — Dua calon walikota (Cawali) Malang bersama lima tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/3/2018). Hal itu dilakukan setelah diperiksa KPK di Jakarta pasca penetapan tersangka, beberapa hari lalu.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan bahwa keputusan penahanan tersebut dilakukan tim penyidik usai melakukan pemeriksaan. “Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, hari ini penyidik KPK melakukan upaya hukum penahanan terhadap tujuh tersangka,” ujar Priharsa melalui pesan WhatsApp.

Di antara tujuh tersangka yang ditahan, dua di antaranya adalah calon Wali Kota Malang. Yakni petahana Moch Anton atau MA dan Ya’qud Ananda Gudban atau YAB yang pada tahun tersebut menjabat Ketua Fraksi Hanura-PKS. Sedangkan lima anggota dewan yang ditahan yaitu Heri Pudji Utami atay HPU (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Sukarno atau SKO (Ketua Fraksi Golkar), dan Hery Subiantono atau HS (Ketua Fraksi Demokrat). Juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti atau RS dan anggota dewan Abd Rachman atau ABR. “Untuk 20 hari ke depan, penahanan terhitung mulai hari ini di lima rumah tahanan berbeda,” urainya.

Uraiannya, tersangka RS ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Tersangka HPU dan YAB di Rutan Klas IIA Jakarta Timur (Pondok Bambu). HS dan SKO di Rutan Polres Jakarta Timur dan ABR di Rutan Polres Jakarta Selatan. “Sedangkan, MA (Walikota Malang periode 2013-2018) ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” terangnya.

Dilansir IndTimes.com, Walikota Malang (non-aktif) Moch Anton tampak keluar dari gedung KPK mengenakan rompi orange tahanan KPK. Pada awak media, Anton tidak berkomentar banyak. “Diikuti saja proses hukumnya,” ucapnya saat para wartawan mengajukan pertanyaan.

Diketahui, 7 tersangka itu merupakan pengembangan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Selain Walikota, 18 anggota DPRD Kota Malang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Dalam kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang, KPK lebih dulu menetapkan dua tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono. Arief juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kendung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015, bersama Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman. (red/jun)

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Jakarta

Tukang Bersih Puskesmas di Jember, Diberhentikan Sepihak, 6 Bulan Tanpa Honor

Diterbitkan

||

oleh

WAWANCARA : Saniati saat diwawancarai wartawan Memontum.com. (tog)

Memontum Jember – Air mata menitik dari Saniati (54) seorang tenaga pembantu di Puskesmas Kemuningsari Lor kecamatan Jenggawah dusun Kemuning RT06/RW01 Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Sejak Januari hingga Juni, ia tak terima gaji dan diberhentikan sepihak.

Saniati saat diwawancarai Memontum.com di kediamananya mengatakan, biasanya tiap bulan Ia mendapatkan honor sebesar Rp 800 ribu rupiah, namun kini sudah 6 bulan honor tidak diterimanya.

“Saya merasa heran, karena tidak merasa bersalah dan bila saya salah tolong jelaskan apa kesalahan saya dan saya akan menuntut keadilan ke manajemen Puskesmas, karena honor tersebut adalah hak saya,” ujarnya.

Saniati bekerja di Puskesmas Kemuningsari lor sejak Tahun 2016 di bagian bersih bersih (Cleaning Servis). Awalnya Saniati digaji Rp 500 ribu dan setelah setahun kerja menjadi Rp 800 ribu. Kemudian ia diberhentikan, entah apa alasannya.

Sumarsih (64) salah satu keluarga menceritakan Saniati ini sudah seperti saudara. Karena ia, ikut Saniati sejak dulu di saat Sumarsih jual nasi. Setelah Sumarsih tidak jual nasi, seorang Dokter menemuinya, untuk mencari tenaga bersih – bersih di puskesmas.

“Saya bawa bu Saniati ke kantor untuk menemui Bu Dokter ternyata cocok kinerjanya bagus dan mendapatkan honor Rp 500 ribu per bulan, ” cerita Sumiarsih.

Setelah berjalan selama setahun lanjut Sumiarsih, ada kenaikan honor Rp 800 Ribu rupiah. Namun sejak bulan Januari 2019 pihak manajemen hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar honor.

“Saya sangat menyayangkan dengan kebijakan manajemen yang tiba tiba memberhentikan secara sepihak dan tidak membayar honornya, padahal bidan disana masih sangat membutuhkan tenaganya,” keluhnya.

Sedangkan di Puskesmas sendiri ada 3 orang tenaga serabutan diantaranya Waker dan 2 tenaga bersih bersih.

Sementara itu saudara kandung Saniati, Abdur Rohman juga menyayangkan kebijakan tersebut.”Masak tenaga yang lama dan rajin masuknya dengan baik baik dan keluarnya terkesan tidak dihargai,” kata Abdur Rohman.

“Saya akan menuntut keadilan saudara saya, yang pertama masalah haknya harus segera dicairkan penuh selama 6 bulan, bila dalam waktu dekat ini tidak ditanggapi dan diselesaikan masalah ini akan saya laporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga kerja serta akan saya adukan ke Bupati Jember langsung, ” pungkasnya.

Sementara itu dikonfirmasi Memontum.com, Plt Puskesmas Drg Hamid Dwi S yang masih beberapa hari ini menjabat mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya permasalahan tersebut. Pihaknya akan merapatkan secara internal untuk mencari solusi terbaik.(tog/yud/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Jakarta

Ojek Pangkalan dan Ojek Online di Jember Bentrok

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Jember——Kericuhan  tak terhindarkan antara  ojek pangkalan (Opal ) melawan  Ojek online (ojol) di depan mini market dijalan PB Sudirman kecamatan Patrang membikin kemacetan arus lalu lintas jalur utama JemberBondowoso sempat lumpuh total.disebabkan ratusan ojek online membantu rekannya yang mendapatkan intimidasi dari  sejumlah orang yang mengaku tukang ojek pangkalan, Rabu malam (8/8/2018).

Agar kericuan tidak semakin meluas serta mengganggu arus lalu lintas puluhan petugas dari Polsek Patrang dan Polres Jember langsung mendatangi kerumunan masa untuk membubarkan para ojek online dan ojek pangkalan.

Kapolsek Patrang AKP Mahrobi Hasan mengatakan ,”Karena ini mengganggu ketertiban  umum dan keamanan Masyarakat  serta arus lalu lintas maka kami  bubarkan kericuhan ojek online dan ojek pangkalan sehingga dengan gerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut.”tegasnya

“Kami mendapatkan laporan dari warga sekitar pukul 20.30 wib.langsung koordinasi dengan polres untuk melakukan langkah cepat segera bertindak membubarkan kerumunan masa yang ricuh sehingga situasi langsung terkendali ,aman dan arus lalu lintas kembali lancar.”jelasnya.
Mahrobi  juga menjelaskan hasil dari investigasi sementara penyebab kericuan ini dilakukan oleh ojek pangkalan dengan dalih hasil kesepakatan sebelumnya yang dilakukan mediasi oleh polres Jember di Mapolres Jember sore tadi (8/8/2018).

“Ojek online dianggap melanggar kesepakatan yang d ilakukan sebelumnya. Meskipun perjanjian tersebut yang telah disepakati bersama baru mulai berlaku 3 hari kemudian.namun karena sudah ada perjanjian seharusnya sama-sama mentaati.”ungkapnya.
Mahrobi menegaskan terkait adanya tindakan criminal pihaknya akan melakukan tindakan tegas.”siapapun nanti yang akan melakukan tindakan criminal akan kami tangkap.”pungkasnya (cw3/yan)

Lanjutkan Membaca

Jakarta

Bupati Mojokerto Resmi Ditahan KPK

Diterbitkan

||

oleh

Bupati Mojokerto Resmi Ditahan KPK
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Ditetapkan Tersangka Dua Kasus Gratifikasi

 
Memontum Jakarta — Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggunakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Senin (30/4) siang. Ia mengaku menyerahkan kasusnya kepada lembaga antirasuah tersebut.

Ketika itu, Mustofa tidak memberikan pernyataan sama sekali mengenai kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Dia hanya berbicara memasrahkan semua proses kepada hukum. “Kita serahkan ke aparat penegak hukum,” ucapnya, sembari masuk ke mobil tahanan yang membawanya dari markas KPK.

Dikonfirmasi kemudian, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat mengatakan mulai hari ini Bupati Mojokerto ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK setelah dilakukan pemeriksaan. “Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Bupati Mojokerto dan setelah dipertimbangkan, penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama 20 hari pertama di Rutan cab KPK di Kav K4,” demikian keterangan Febri melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/4) siang.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan dari KPK secara langsung mengenai kasus penahanan Bupati Mojokerto. Pernyataan resmi itu akan disampaikan dalam jumpa pers yang direncanakan digelar petang ini.

(baca juga : Bekas Wabup Malang Keseret Kasus Bupati Mojokerto )

KPK, pada Kamis (26/4), diketahui melakukan penggeledahan ruang kerja Bupati, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Herry Suwito. Komisi antirasuah kemudian menyita enam mobil, Jetsky, dan dua unit sepeda motor. Kasus itu diduga terkait dengan suap APBD.

Diketahui, KPK secara resmi menetapkan status Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sebagai tersangka dua kasus pidana korupsi. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan Mustofa diduga terlibat dalam penerimaan hadiah terkait izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler