Tulungagung

DLH Tulungagung Asal-asalan Kelola Hutan Kota Moyoketen, 450 Tanaman Terancam Mati

Diterbitkan

-

Pengunjung Huko saat melihat tanaman Jambu Air banyak yang mati.

Memontum Tulungagung–Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Lingkungan Hidup terkesan asal-asalan. Terbukti, dari pengadaan 450 pohon, hanya sekitar 5 persen saja yang hidup, sisanya mati. Bahkan, ada dugaan penanaman fiktif pohon pucuk merah.

 

Terbukti, sesuai pengamatan di lapangan, hampir tidak ditemukan pohon pucuk merah di lokasi Hutan Kota (Huko) Moyoketen. Sesuai data Sirup, tahun 2017 ini Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan 20 juta untuk penanaman dan perawatan pohon Jambu Air dan Pucuk Merah. Pada program tersebut juga tertulis, deskripsi kegiatan adalah untuk droping tanaman, penanaman, pemupukan serta pemasangan ajir sampai tanaman benar-benar hidup.

 

Sementara fakta di lapangan, hampir 90 persen tanaman Jambu Air dalam kondisi mati. Sementara, tanaman Pucuk Merah justru tidak ditemukan dilapangan.
Menurut Yonda Bramastyo salah satu pengamat pembangunan mengatakan, kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan dinas dalam mengelola anggaran.

 

Bahkan Yonda menduga, ada penyelewengan anggaran.

“Kalau kita cek di lokasi Huko, memang kita tidak menemukan Pucuk Merah sama sekali, entah itu ditanam dimana atau memang tidak ditanam, lalu kemana itu?”, terangnya kepada Memo X saat memantau lokasi pada Selasa (31/10/2017).

 

Tidak hanya asal-asalan kata Yonda, dengan temuan ini, menunjukkan kinerja DLH tidak profesional, padahal sudah naik grade, dari badan menjadi dinas.

“Gimana itu kinerjanya, apa tidak ada pengawasan, kok sampai mati semua pohonnya. Padahal deskripsinya jelas, lalu dimana uang perawatannya?”, kata Yonda.

 

Jika memang ada indikasi korupsi pada proyek itu lanjut Yonda, harusnya ada upaya dari penegak hukum untuk mengusutnya. “Meskipun hanya 20 juta, itu tetap pelanggaran, jika ditemukan unsur korupsi”, tegasnya kepada Memo X.

 

Sementara itu, belum ada tanggapan dari pengelola Huko terhadap temuan ini. Bahkan, saat dilapangan, tidak ada penjaga di Huko sehingga terkesan tidak dirawat.(zul/yan)

Advertisement
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulungagung

Kadis PU Tulungagung Diciduk KPK, Sekda Larang Wartawan Motret TKP

Diterbitkan

-

Oleh

Ruangan Sutrisno disegel KPK yang beredar dimedsos.

Memontum Tulungagung—- Kabar OTT oleh KPK di Tulungagung kepada salah satu kepala dinas kian santer, utamanya dimedia sosial (medsos). Dugaan sementara Kepala Dinas PUTR Sutrisno diamankan KPK Rabu sore (6/6/2018) sekitar jam 18.30 WIB. Meski demikian, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tulungagung mengaku tidak tahu, terkait berita tersebut. 6Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Dwi Hari mengatakan dirinya belum dapat info resmi, jika kepala dinasnya terkena OTT.

” Kami belum tahu kebenaran berita yang tersebar dimedsos dan sampai saat ini belum mendapatkan info resmi dan sampai saat ini beliau kepala dinas masih belum bisa dihubungi”, paparnya kepada wartawan. Bahkan, Dwi Hari melemparkan permasalahan ini ke kabag humas jika awak media ingin info lebih lanjut. “Mungkin teman-teman bisa koordinasi dengan Kabag Humas Pemkab Tulungagung,” terangnya.

Selain itu, saat ditanya kebenaran foto ruangan kepala dinas yang beredar di media sosial, Dwi Hari mengaku belum melihat foto tersebut. Tidak hanya itu, Dwi Hari juga melarang awak media untuk mengambil foto pintu ruangan kepala dinas yang disegel, dengan alasan takut salah. “Maaf kami tidak bisa mengijinkan karena takut salah, nanti saja kalau sudah waktunya akan kami persilahkan”, kilahnya saat didesak oleh awak media.

Senada dengan Dwi Hari, Sekda Indra Fauzi juga tidak mengizinkan awak media untuk memotret segel ruangan dari luar. “Saya tidak berani mengizinkan, silahkan tanya kepolisian saja,” tegasnya.

Sementara itu, PJ Bupati Tulungagung Jarianto membenarkan bahwa salah satu bawahannya terkena OTT. “Yang saya ketahui hanya Pak Sutrisno selaku Kadin PUTR saja, yang lain tidak ada,” katanya saat ditemui wartawan di Pendopo. Selain Sutrisno, Jarianto berkilah ada kepala dinas lain yang ikut tertangkap. Kadis Pariwisata Pemprov Jawa Timur ini menambahkan, saat ditangkap KPK, Sutrisno sedang berada di Pendopo usai mengikuti acara buka bersama Forkopimda.

“Katanya sih usai acara kemarin, tapi pastinya saya ndak tahu karena berada didalam bersama Forkopimda,” tegasnya.
Untuk diketahui, telah beredar dimedsos bahwa KPK telah menangkap salah satu kepala dinas dalam sebuah OTT. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang senilai 2 milyar dalam bentuk pecahan 100 rb dan 50 rb. Informasi yang berkembang, dugaannya ada 5 proyek jalan terkait OTT tersebut.(zul/yan)

Selanjutnya

Hukum & Kriminal

Antisipasi Jaringan Teroris, Polsek Boyolanggu Grebek 7 Tempat Kos

Diterbitkan

-

Oleh

Antisipasi Jaringan Teroris, Polsek Boyolanggu Grebek 7 Tempat Kos

Memontum Tulungagung – Sebanyak 7 kos-kosan yang berada diwilayah Kecamatan Boyolanggu, Rabu (5/6/2018) digrebek. Dalam penggrebekan gabungan Kepolisian polsek Boyolanggu dan Koramil setempat tak membuahkan hasil. Kapolsek Boyolanggu Akp Pudji Widodo kepada awak media menyampaikan, ini guna antisipasi jaringan teroris.

“Kita geledah semua barang bawaanya, serta menanyakan terkait identitas masing. Sementara hasilnya nihil,” tegasnya. Pudji juga menambakan kalau dirinya juga akan melanjutkan operasi tersebut. “Selain hari ini besuk akan kita lanjut ke tempat- tempat lain,” tambahnya.

Masih menurut Pudji, sampai saat ini wilayahnya belum ada tanda-tanda tindakan terorisme. Meski begitu, pihaknya akan tetap waspada dan melakukan tindakan pencegahan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat luas agar tetap tenang dan berpikiran jernih dan percayakan kepada aparatur negara seperti TNI dan Polri. Kita pun tetap meminta bantuan masyarakat untuk wujudkan kondisi yang aman dan kondusif,” pungkasnya. (ef/yan)

Selanjutnya

Hukum & Kriminal

Polemik Makam Gunung Bolo Jadi Tempat Wisata dan Dugaan Pungli

Diterbitkan

-

Oleh

Polemik Makam Gunung Bolo Jadi Tempat Wisata dan Dugaan Pungli

Memontum Tulungagung — Beberapa hari yang lalu masyarakat Tulungagung di gegerkan dengan adanya wahana wisata baru yang berlokasi di Pemakaman Gunung Bolo yang saat ini hak pemakaiannya dikuasai oleh Rukun Sejati.

Pemakaman yang dulu terkenal dengan Gunung Bolo kini sudah berubah menjadi wahana wisata Giri Bolo. Menurut keterangan dari beberapa pihak termasuk Dinas Pariwisata dan Budayan Tulungagung membenarkan bahwa makam gunung Bolo telah dijadikan wisata.

Tetapi saat ini ada penarikan retribusi bagi siapapun pengunjung yang datang kelokasi tersebut dengan biaya parkir sepeda motor Rp 2 Ribu, Mobil Rp 5 Ribu dan masuk wahana wisata Rp 3 Ribu.

Menurut keterangan Kabid Wisata Dinas Pariwisata dan Budaya Tulungagung Heru Junianto, tidak membenarkan adanya penarikan bagi para pengunjung yang datang kelokasi tersebut. Sebab wisata giri bolo belum terdaftar dalan Dinas Pariwisata dan Budaya.

“Meskipun dikelola oleh warga setempat, tetapi penarikan itu tidak kita benarkan. Tapi kami sudah menegur pihak desa utk tidak meneruskan kegiatan tersebut agar tidak menyalahi aturan,” ungkapnya.

Masih menurut Heru, Tanah pemakaman gunung bolo tersebut masih milik Negara. Sedangkan pihak Rukun Sejati hanya menyewa kepada Negara untuk pemanfaatan pemakamam. Dan pembangunan tulisan besar Giri Bolo merupakan pekerjaan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Tulungagung.

“Dari keterangan yang kita dapat dari desa bahwa tanah tersebut milik Negara dan dikelola oleh desa. Pihak Rukun Sejati hanya sebagai penyewa dan saat ini sudah habis masa sewanya. Sedangkan pembangunan Giri Bolo memang dinas kita yang melakukannya,” terangnya.

Sedangkan menurut Sekjen LSM Cakra, Totok Yulianto, mengatakan terkait gunung bolo, tedapat indikasi pungli dan pembangunan diluar kewenangan, sebab secara kasat mata terdpt makam bong cina yg artinya telah digunakan oleh kaum cina. Sehingga pungutan yg dilakukan di tempat tsb patut dicurigai.

“Selain itu juga terdapat megatron giri bolo di puncak gunung bolo, jika itu pembangunan salah satu dinas patut kita adukan ke unit tipikor sebab mengunakan uang daerah diluar peta kerja,” cetusnya.(ap/yan)

Selanjutnya

Terpopuler

Lewat ke baris perkakas