Connect with us

Kabupaten Malang

Sengketa YPI Urek-Urek, Sidang Dikawal Ratusan Warga

Diterbitkan

||

Sengketa YPI Urek-Urek, Sidang Dikawal Ratusan Warga

Keterangan Saksi Penggugat Dianggap Janggal

 

Memontum Malang – Sidang sengketa struktur Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Miftahul Ulum Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Kamis (16/8/2018)kemaren masuk tahapan penyampaian keterangan saksi pihak penggugat yaitu H.Zainuddin yang mendeklarasikan dirinya selaku seorang ketua pengurus di yayasan setempat. Namun dalam sidang perdata no 57/PDT-6/2018/PN Kpjn yang dipimpin Wiwin Arodawati SH.MH,selaku hakim ketua,beserta dua orang anggota masing-masing, HarisBudiarso SH.MHum dan IgnaAryanta Era W.SH ini terjadi beberapa kejanggalan.

Itu dalam hal penyampaikan saksi dari pihak penggugat. Arifin SH,kuasa hukum pihak warga memaparkan,dalam sidang ini,penggugat mengajukan tiga orang saksi.Namun dua orang diantaranya ditolak,itu karena masih ada hubungan keluarga.Pihak tergugat menyatakan rasa keberatan,dan dalam aturan hukum itu tidak boleh.Selanjutnya ada seorang saksi bernama Zainal Abidin Manaf.

“Yang kita tekankan pada bukti nomor P 11,bahwa Zainuddin pernah mengundurkan diri selaku Kepala Sekolah.Setelah kami tunjukkan kepada majelis hakim,saksi penggugat mengakui,itu tanda tangan Zainuddin.Dan ini menjadi pertimbangan majelis hakim.Selanjutnya,saksi penggugat juga mengakui,mereka tidak mengerti sama sekali seluk-beluk kepengurusan,termasuk sejarah berdirinya YPI Miftahul Ulum.Keterangan saksi itu tidak benar.Saksi juga tidak mengerti,sehingga tanah wakaf itu dianggap pribadi.Padahal,itu swadaya murni dari warga desa.Mereka tidak tahu,karena memang bukan asli warga Urek-Urek”,beber Arifin Kamis(16/8/2018)siang kemaren.

Sementara,RahmadYasin Ketua YPI Miftahul Ulum terpilih langsung oleh masyarakat berharap,gugatan tersebut ditolak dan pihaknya dikuatkan.Kata dia,ada beberapa kejanggalan dalam keterangan saksi penggugat.Selain tidak pengurus,dalam struktur kepengurusan,nama saksi tidak tercatat sebagai pengurus.”Sidang ditunda Kamis(23/8/2018)mendatang.Itu kesempatan satu kali lagi kepada pihak penggugat”,ujar Yasin Kamis(16/8/2018)kemaren.

Terpisah,Kabag.Op Polres Malang,Kompol Sunardi Riyono SH mengatakan,pihaknya telah terjunkan sebanyak 50 orang anggota polisi jajaran Polres Malang untuk memantau langsung jalannya persidangan.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak tergugat termasuk tokoh masyarakat,yang intinya mereka sepakat mendukung sepenuhnya keamanan sidang.Kami berharap dalam persidangan ini tidak saling konflik dan timbul gesekan,” imbaunya. Pantauan langsung wartawan koran ini dilokasi,tidak kurang dari 700 orang warga Desa Urek-Urek,sejak pagi sudah membanjiri halaman kantor PN jl Panji Kepanjen.Mereka berkendaraan 1bus ditambah puluhan mobil dan sepeda motor.

“Kami datang kesini karena ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan.Karena kami juga merasa memiliki YPI Miftahul Ulum,dimana sebagian besar lahan disitu dibeli dari hasil iuran warga desa,bukan hanya milil keluarga Zainuddin yang kala itu selaku seorang pewakof”,ujar salah seorang warga. Sidang berlangsung tertib,warga membubarkan diri pada pukul 11.30 WIB dengan diakhiri pembacaan do’a oleh Kyai Nastain.Kamis 23/8/2018 depan,warga kembali datang ke PN Kepanjen untuk menyaksikan langsung sidang berikutnya. (sur/yan)

Hukum & Kriminal

Warga Wadung Pakisaji Cari Keadilan

Diterbitkan

||

oleh

Moch Shodiq Cari Keadilan. (sur)

Memontum Malang – Bermula dari sengketa lahan, Moch Sodiq warga RT20/RW05 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang harus menjalani kasasi di MA. Sesuai keputusan PN Kepanjen tanggal 11-Juli 2019 nomor : 267/PID.8/2019, Shodiq dipidana selama 1 tahun. Namun, kata Shodiq, semua itu penuh ketidakadilan dalam prosesnya.

Sebagai bahan acuhan, Shodiq juga kantongi SHM nomor 5 atas nama pemilik. Selanjutnya ada alat bukti tanaman tebu yang tingginya lebih dari 1 meter dan itu tidak sesuai fakta di lapangan.

Selanjutnya, lahan itu dia buldoser, dua hari setelah tebang tebu. Anehnya, alat bukti tebu yang ditunjukkan di pengadilan tidak pernah dicantumkan dalam gelar perkara di Polres Malang. Begitu juga dengan bukti letter C Desa no 476 ternyata sudah dicabut oleh Kepala Desa.

Lanjut Shodiq seperti tertulis dalam surat pernyataannya tanggal 25-September 2019, laporan perdata tanggal 4-3-2019 pidana tanggal 11-4-2019 ternyata putusan lebih dulu pidananya bahkan Hakim ketua dan anggotanya, pidana dan perdata sama. Ada juga 4 saksi yang kini dalam proses laporan ke Polres Malang.

Ditemui Memontum.com di Kepanjen Kamis (26/9/2019) kemarin, Shodiq menjelaskan kilas kronologis kejadian. Awalnya dari sengketa lahan dengan Imam Jazuli tahun 2012 silam. Dari jumlah luas lahan 1200 meter itu sudah bersertifikat atas nama Basir orang tua Sodiq.

“Tanah yang bermasalah itu separuh dari luas 1200 meter itu.Tahun 1998 tanah itu diambil paksa oleh Jaiz dengan penuh ancaman. Awalnya tanah itu dipinjam. Yang jelas, dalam permasalahan ini kami mencari keadilan, ” pungkasnya. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus Foto Bugil Istri Siri Berakhir Damai

Diterbitkan

||

oleh

SW Saat Lapor ke Polres Malang Beberapa Waktu lalu. (dok)

Memontum Malang – Tim tujuh yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang untuk melakukan investigasi sekaligus tabayyun terhadap kasus aduan yang dilayangkan oleh SW terhadap suami sirinya Kuncoro yang merupakan Kader dari partai belambang bumi dan sembilan bintang itu.

“Permasalahan tersebut sudah selesai. Kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai,” ucap salah satu personel Tim 7 Rabu (25/9/2019) kemarin.

Menurutnya, permasalahan ini mencuat kemungkinan karena Kuncoro merasa sakit hati,yang akhirnya nekat melaporkan istri sirinya sendiri ke Polres Malang atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang.

“Kuncoro sempat melaporkan SW. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya SW melakukan serangan balik dengan mengadukan Kuncoro atas dugaan kasus penyebaran foto bugil dan perzinaan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupatn Malang,” tambahnya.

Baca : Kirim Foto Bugil, Oknum Anggota Dewan Kabupaten Malang Diadukan ke Polisi

Sementara itu, Ketua Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Agus Salim mengantakan, jika pihaknya telah melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hasil investigasi sudah diserahkan ke Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

“Dari tim tujuh telah melakukan investigasi dan tabayyun, hasilnya sudah kami serahkan kepada Dewan Syuro. Informasinya Dewan Syuro sudah menginstruksikan keduanya untuk berdamai dan mencabut berkas aduan mereka masing-masing,” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Konflik Perusakan Karet Pancursari Berlanjut ke Polisi

Diterbitkan

||

oleh

Aksi massa di lahan karet. (dok)

Memontum Malang – Pengrusakan sebanyak 54.800 bibit tanaman karet milik PTPN XII Pancursari Kabupaten Malang berlanjut laporan Polisi. Hal itu setelah aksi massa terjadi di lahan sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (21/9/2019) lalu.

“Akibat aksi massa itu bibit tanaman karet kami yang mati sebanyak 54.800 batang. Total kerugian lebih dari Rp 193 juta,” ungkap Manager PTPN XII Pancursari, Hendro Prasetyo, Senin (23/9/2019) siang.

Kata Hendro, massa berjumlah 150 hingga 200 orang masuk ke afdeling Bumirejo, blok Bedengan atau tempat bibit tanaman karet.

“Luas di blok bedengan bibit karet ini 2 hektar. Aksi massa merusak bibit karet mulai dari ukuran kecil sampai besar. Bibit karet yang kecil dicabuti. Bibit karet dalam polibag dirusak. Sementara bibit karet berukuran besar disemprot dengan racun,” beber Hendro.

Lanjutnya, bibit tanaman karet yang mati dan dirusak massa sudah masuk blok bedengan sejak Januari 2019 lalu. “Umur bibit karet yang mati ini mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan. Rencananya akan kami tanam tahun ini sesuai program dari perusahaan,” ujarnya.

Baca : Konflik Lahan PTPN XII Pancursari Memanas

Tambah Hendro, pasca kejadian ini, pihaknya akan menyerahkan langkah sepenuhnya pada proses hukum.

“Kita proses sesuai hukum. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan dalam kejadian ini ke Polres Malang. Termasuk kita upayakan mediasi lagi dengan DPRD. Untuk siapa terlapornya, masih dilakukan gelar perkara di Polres Malang.Karena pada saat kejadian, juga ada BKO dari Brimob dan anggota Polres Malang. Kami tetap menunggu petunjuk dari Polres,” pungkas Hendro. (tim/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler