Connect with us

Kabupaten Malang

Warga Tegalrejo Sumawe Gugat Negara Rp 30 Triliun, Pasca Putusan Penyerobotan Lahan PTPN XII Pancursari

Diterbitkan

||

Warga Tegalrejo Sumawe Gugat Negara Rp 30 Triliun, Pasca Putusan Penyerobotan Lahan PTPN XII Pancursari (2)

Memontum Malang – Pasca sidang putusan kasus penyerobotan lahan Seluas 177 hektar dengan tersangka Ari Ismanto Kades Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Kabupaten Malang, Selasa (28/8/2018) dengan vonis 3,5 tahun Selasa (28/8/2018) lalu. Ari dijerat pasal 107 huruf a juncto pasal 55 huruf a UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan‎. Kasus Ari ini juga sesuai dengan perkara nomor 859/ Pid.Sus/2017/PN Kepanjen.Dengan vonis tersebut,melalui kuasa hukumnya,dia akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Selanjutnya, puluhan warga desa setempat datang dalam acara sidang lanjutan kasus tersebut di PN Kepanjen Kamis (6/9/2018). Mereka justru melayangkan tuntutan ganti rugi kepada negara sebesar Rp 30 Triliun atas aset mereka. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua, M Saifudin akhirnya ditunda. Ini setelah pada sidang pertama juga ditunda karena ketidak hadiran kuasa hukum dari pihak tergugat.

“Sidang kami tunda sampai 11 Oktober 2018. Kami harap kuasa hukum pihak pengugat agar bisa hadir secara lengkap, agar persidangan bisa cepat diselesaikan,” tegasnya. Sementara,kuasa hukum warga Desa Tegalrejo Mintarsa Anuraga mengatakan dengan ditundanya sidang kedua ini pihalnya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Ini kan proses perdata, mereka tidak menghadiri sidang itu adalah hak dari mereka, tapi jika tiga kali tidak hadir dalam persidangan, berati mereka telah mengugurkan haknya, dan bisa diputus secara in absentia,” ucapnya.

Gugatan tersebut00, lanjut Mintarsa, dilayangkan kepada PTPN XII Pancursari, PTP III Medan, Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pertahanan Nasional yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.2 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten Malang.

“Dalam gugatan yang kami ajukan ini, kami menuntut negara sebesar Rp 30 triliun, karena SHGU No.2 Tahun 2015 dinilai cacat hukum dan ada upaya pemalsuan sehinga merugikan masyarakat Desa Tegalrejo,” tegasnya.(sur/yan)

Hukum & Kriminal

Warga Wadung Pakisaji Cari Keadilan

Diterbitkan

||

Moch Shodiq Cari Keadilan. (sur)

Memontum Malang – Bermula dari sengketa lahan, Moch Sodiq warga RT20/RW05 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang harus menjalani kasasi di MA. Sesuai keputusan PN Kepanjen tanggal 11-Juli 2019 nomor : 267/PID.8/2019, Shodiq dipidana selama 1 tahun. Namun, kata Shodiq, semua itu penuh ketidakadilan dalam prosesnya.

Sebagai bahan acuhan, Shodiq juga kantongi SHM nomor 5 atas nama pemilik. Selanjutnya ada alat bukti tanaman tebu yang tingginya lebih dari 1 meter dan itu tidak sesuai fakta di lapangan.

Selanjutnya, lahan itu dia buldoser, dua hari setelah tebang tebu. Anehnya, alat bukti tebu yang ditunjukkan di pengadilan tidak pernah dicantumkan dalam gelar perkara di Polres Malang. Begitu juga dengan bukti letter C Desa no 476 ternyata sudah dicabut oleh Kepala Desa.

Lanjut Shodiq seperti tertulis dalam surat pernyataannya tanggal 25-September 2019, laporan perdata tanggal 4-3-2019 pidana tanggal 11-4-2019 ternyata putusan lebih dulu pidananya bahkan Hakim ketua dan anggotanya, pidana dan perdata sama. Ada juga 4 saksi yang kini dalam proses laporan ke Polres Malang.

Ditemui Memontum.com di Kepanjen Kamis (26/9/2019) kemarin, Shodiq menjelaskan kilas kronologis kejadian. Awalnya dari sengketa lahan dengan Imam Jazuli tahun 2012 silam. Dari jumlah luas lahan 1200 meter itu sudah bersertifikat atas nama Basir orang tua Sodiq.

“Tanah yang bermasalah itu separuh dari luas 1200 meter itu.Tahun 1998 tanah itu diambil paksa oleh Jaiz dengan penuh ancaman. Awalnya tanah itu dipinjam. Yang jelas, dalam permasalahan ini kami mencari keadilan, ” pungkasnya. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus Foto Bugil Istri Siri Berakhir Damai

Diterbitkan

||

SW Saat Lapor ke Polres Malang Beberapa Waktu lalu. (dok)

Memontum Malang – Tim tujuh yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang untuk melakukan investigasi sekaligus tabayyun terhadap kasus aduan yang dilayangkan oleh SW terhadap suami sirinya Kuncoro yang merupakan Kader dari partai belambang bumi dan sembilan bintang itu.

“Permasalahan tersebut sudah selesai. Kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai,” ucap salah satu personel Tim 7 Rabu (25/9/2019) kemarin.

Menurutnya, permasalahan ini mencuat kemungkinan karena Kuncoro merasa sakit hati,yang akhirnya nekat melaporkan istri sirinya sendiri ke Polres Malang atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang.

“Kuncoro sempat melaporkan SW. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya SW melakukan serangan balik dengan mengadukan Kuncoro atas dugaan kasus penyebaran foto bugil dan perzinaan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupatn Malang,” tambahnya.

Baca : Kirim Foto Bugil, Oknum Anggota Dewan Kabupaten Malang Diadukan ke Polisi

Sementara itu, Ketua Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Agus Salim mengantakan, jika pihaknya telah melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hasil investigasi sudah diserahkan ke Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

“Dari tim tujuh telah melakukan investigasi dan tabayyun, hasilnya sudah kami serahkan kepada Dewan Syuro. Informasinya Dewan Syuro sudah menginstruksikan keduanya untuk berdamai dan mencabut berkas aduan mereka masing-masing,” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Konflik Perusakan Karet Pancursari Berlanjut ke Polisi

Diterbitkan

||

Aksi massa di lahan karet. (dok)

Memontum Malang – Pengrusakan sebanyak 54.800 bibit tanaman karet milik PTPN XII Pancursari Kabupaten Malang berlanjut laporan Polisi. Hal itu setelah aksi massa terjadi di lahan sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (21/9/2019) lalu.

“Akibat aksi massa itu bibit tanaman karet kami yang mati sebanyak 54.800 batang. Total kerugian lebih dari Rp 193 juta,” ungkap Manager PTPN XII Pancursari, Hendro Prasetyo, Senin (23/9/2019) siang.

Kata Hendro, massa berjumlah 150 hingga 200 orang masuk ke afdeling Bumirejo, blok Bedengan atau tempat bibit tanaman karet.

“Luas di blok bedengan bibit karet ini 2 hektar. Aksi massa merusak bibit karet mulai dari ukuran kecil sampai besar. Bibit karet yang kecil dicabuti. Bibit karet dalam polibag dirusak. Sementara bibit karet berukuran besar disemprot dengan racun,” beber Hendro.

Lanjutnya, bibit tanaman karet yang mati dan dirusak massa sudah masuk blok bedengan sejak Januari 2019 lalu. “Umur bibit karet yang mati ini mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan. Rencananya akan kami tanam tahun ini sesuai program dari perusahaan,” ujarnya.

Baca : Konflik Lahan PTPN XII Pancursari Memanas

Tambah Hendro, pasca kejadian ini, pihaknya akan menyerahkan langkah sepenuhnya pada proses hukum.

“Kita proses sesuai hukum. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan dalam kejadian ini ke Polres Malang. Termasuk kita upayakan mediasi lagi dengan DPRD. Untuk siapa terlapornya, masih dilakukan gelar perkara di Polres Malang.Karena pada saat kejadian, juga ada BKO dari Brimob dan anggota Polres Malang. Kami tetap menunggu petunjuk dari Polres,” pungkas Hendro. (tim/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler