Connect with us

Mojokerto

Kapolres Mojokerto Tutup Galian ‘C’ di Jatidukuh

Diterbitkan

||

Kapolres Mojokerto Tutup Galian 'C' di Jatidukuh (2)

Memontum Mojokerto – Galian C yang menuai Pro dan Kontra di wilayah Dusun Ngembat Dan Dusun Gero Desa Jati Dukuh Kec.Gondang Kab.Mojokerto kembali memanas setelah pada Senin 1/10/18) sekitar pukul 13.00 WIB sejumlah masyarakat yang mayoritas perempuan dan anak-anak yang mengatasnamakan PSPLM (Paguyuban Srikandi Peduli Lingkungan Mojopahit) menduduki lapangan Desa Jati Dukuh dan berorasi tidak akan meninggalkan tempat sebelum beberapa alat berat berupa 2 buah Bego yang ada di desa nya berhasil dikeluarkan.

Beberapa hal yang menjadi tuntutan warga kedua dusun ini antara lain menghentikan aktivitas pertambangan galian C karena dengan Adanya aktifitas galian C di Desa Jatidukuh Kec. Gondang tersebut menyebabkan aliran Sungai Galuh dan sekitarnya membawa limbah berupa lumpur ke petani serta sumber mata air di Desa Jatidukuh Kec. Gondang menjadi kering sehingga tidak bisa digunakan oleh warga dalam kebutuhan sehari-hari.

Kapolres Mojokerto Tutup Galian 'C' di Jatidukuh

Kapolres Mojokerto mediasi dengan warga Desa Jatidukuh

Menurut Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH. Dasar hukum Unjuk Rasa terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Batas waktu pengunjuk rasa sampai pukul 18.00 WIB Apabila mengacu pada Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Sedangkan sampai dengan pukul 17.45 WIB belum ada tanda tanda aksi bubar.

Melihat fenomena tersebut, AKBP Leo segera bergegas mengambil tindakan cepat, tepat dan bijaksana. Dengan mengambil arahan kepada seluruh personil pengamanan, “Perintah saya hanya satu yaitu keluarkan alat berat dari Desa Jatidukuh malam ini juga. Utamakan apa yang menjadi tuntutan dari Masyarakat. Apabila ada provokator tangkap dan amankan, jangan ada yg memukul dan bertindak di luar perintah”. Tegas Kapolres Mojokerto.

AKBP Leo menemui Suwartik dan Sumatik selaku korlap warga pendemo memberikan jaminan bahwa tuntunan akan dipenuhi, “Alat berat akan saya keluarkan malam ini juga dan saya sendiri yang akan menunggu proses pengeluaran alat berat dari Desa jatidukuh serta tidak akan saya perbolehkan alat berat kembali ke Desa Jatidukuh sampai ada kesepakatan,” tuturnya

Masih tutur Kapolres, agar penjelasan saya disampaikan kepada warga masyarakat yang bertahan di lapangan dan supaya segera diperintahkan kembali kerumah masing2 dikarenakan situasi sudah malam untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi.

Pukul 18.00 WIB tepat pada batas waktu unjuk rasa, massa aksi demo berangsur-angsur kembali membubarkan aksi. Dan tepat Pukul 19.00 WIB seluruh alat berat Bego yang berjumlah 2 unit sesuai tuntutan warga sudah berhasil di evakuasi keluar Desa Jati Dukuh Kec.Gondang Kab.Mojokerto.(den/gan/yan)

Mojokerto

Manajemen PSMP Merasa Dizolimi Komite Disiplin PSSI

Diterbitkan

||

Manajemen PSMP Merasa Dizolimi Komite Disiplin PSSI

Memontum Mojokerto – Merasa di zolimi oleh Komite Disiplin PSSI yang memberikan sanksi kepada Klub PSMP untuk tidak bermain di Liga 2 tahun 2019, management PSMP menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Presiden PSMP Firman Efendi, Rabu (26/12/2018).

Dalam Konferensi Pers yang di gelar di kantor Dispora Kabupaten Mojokerto Muhammad Soleh selaku pengacara PSMP mengatakan, sore ini adalah awal yang bersejarah, dimana PSMP di merasa zolimi oleh Komite Disiplin PSSI dimana Komite Disiplin PSSI memberikan sanksi kepada PSMP untuk tidak bermain di liga 2 tahun 2019 tanpa pernah menghadirkan Management PSMP.

“Putusan ini ada putusan cacat, hal yang mendasari hal tersebut yakni yang pertama Komdis PSSI melanggar pasal 72 kode disiplin PSSI karena tidak menghadirkan Management,” ucapnya

Dan yang kedua terkait adanya tuduhan pengaturan skor saat melawan aceh united, kalteng putra dan gresik united, lanjut Soleh, yang ketiga yakni pertimbangan hukumannya tidak ada, kalau misalnya psmp bersalah, kalteng putra dan gresik united seharusnya juga kena sanksi. Yang ke empat kalau klub di hukum, di pertimbangan hukumnya itu disebut siapa aja yang terlibat.

“Setiap pertandingan di liga 1, liga 2 dan liga 3 itu ada perangkat pertandingan. Faktanya pertandingn melawan aceh tidak ada laporan pengaturan skor. Sampai akhirnya kita melakukan banding, supaya komite banding menganulir komite disiplin PSSI,” ungkapnya.

Masih kata Soleh, Kami tidak mau psmp ini di jadikan tumbal upaya-upaya oknum yang tidak menyukai ketua PSSI sehingga menjadikan tunbal klub-klub yang tidak mendukung ketua PSSI.

“Ada kasus pinalti tidak masuk, itu tidak bisa di tuduh pengaturan skor, klub-klub besar di eropa saja pun pernah melakukannya, bukti permainan skor itu tidak bisa berdasarkan video, harus di panggil satu persatu di mintai keterangan,” terang Soleh.

Muhhamad Soleh juga menambahkan, bahwa dalam argumentasi kita juga menyampaikan dalam pasal 72 ayat 5 menyebutkan jika klub atau badan sistematis atas perintah pimpinan klub tidak di perbolehlan mengatur skor, kalau memang terbukti, klub dan pengurusnya harus di hukum juga. Kenapa nggak di hukum pengurusnya juga karna mereka tidak tau pengurusnya terlibat apa tidak, makanya di hukum klubnya aja. Kami mengajak supporter untuk mengawasi persidangan, klub ini harus di selamatkan untuk tetap bermain di liga 2 tahun 2019.

“Soal krisna saat melawan aceh united kita sudah meyampaikan manajemen saya siap membela anak ini. Tergantung pada manajemen. Pembinaan itu yang paling utama, saya tidak mengatakan salah atau benar,” pungkas Muhammad Soleh selaku Pengacara PSMP.

Sementara Presiden PSMP Firman Efendi menambahkan, bagaimanapun juga kita harus melakukan banding untuk PSMP dan Kabupaten Mojokerto.

“Kita tidak menghitung materi yang di rugikan, jika benar-benar PSMP tidak bisa bermain di Liga 2 tahun 2019 kalau di hitung materi sudah terlalu banyak, yang penting bagaimanapun caranya PSMP harus bisa main di Liga 2 Tahun 2019;” terang Firman Efendi. (den/gan/yan)

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Tim Kuasa Hukum Kades Nono Nilai Putusan Majelis Hakim Ada Yang Salah

Diterbitkan

||

Tim Kuasa Hukum Kades Nono Nilai Putusan Majelis Hakim Ada Yang Salah
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Memontum Mojokerto – Suhartono Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau yang lebih akrab di panggil Kades Nono akhirnya divonis hukuman 2 bulan dan denda Rp 6 juta rupiah di Pengadilan Negri Mojokerto, Kamis (13/12/2018). Kasus yang menjerat Kades Nono terjadi saat dirinya menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno dengan mengerahkan sekitar 20 massa. Tindakan ini dinilai menguntungkan salah satu calon di Pilpres 2019.

Menurut informasi Kades Nono juga telah dituding membagi-bagikan uang hingga menghabiskan sekitar Rp 20 juta untuk memberi uang lelah saat kegiatan Sandiaga Uno di Wisata Air Panas Pacet.

Ketua majelis hakim, Hendra Hutabarat pada saat memimpin persidangan menyampaikan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 490 junto Pasal 282 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Terdakwa, sebelumnya dituntut JPU hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda Rp 12 juta subsider 2 bulan kurungan kepada Kades Nono. Namun di dalam vonis hakim hukuman dua bulan penjara itu tanpa ada kata-kata percobaan.

Abdul Malik, Tim Kuasa Hukum Kades Nono saat diwawancarai awak media mengatakan, Majelis hakim dalam putusan nya dihukum 2 bulan dan denda 6 juta, dirinya menilai jika dalam vonis majelis hakim ada yang salah, majelis hakim yang tanpa menyebutkan masa percobaan.

“karena semua perkara pilkada itu ada percobaannya, mungkin majelis hakim itu salah nulisnya,” ungkapnya.

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Lanjutkan Membaca

Mojokerto

Puluhan Jurnalis Mojokerto Gelar Aksi Damai

Diterbitkan

||

Memontum Mojokerto Puluhan Jurnalis di Mojokerto menggelar aksi damai di Tugu UKS Mojokerto Jalan Jayanegara Mojokerto, Rabu (12/12/2018). Aksi yang dilakukan oleh para Jurnalis Mojokerto dipicu pernyataan salah satu Calon Presiden (Capres) yang beberapa waktu lalu di Jakarta yang mengatakan bahwa Jurnalis merupakan antek penghancur NKRI. Sebagai bentuk kekecewaan, puluhan jurnalis Mojokerto membentangkan poster yang intinya jangan mendiskriminasi dan melecehkan profesi wartawan.

Selain itu salah satu perwakilan Jurnalis Mojokerto juga melakukan orasi di depan para jurnalis yang hadir. R Yunarto sebagai koordinator aksi tersebut dalam pernyataannya, ini sebuah bentuk keprihatinan bahwa jurnalis itu profesi. Jurnalis itu netral jadi kalo ada peryataan-peryataan terlebih berita yang berkaitan dengan politik jangan dikait-kaitkan jurnalis dengan politik apalagi menjadikan jurnalis sebagai korban politik.

“Jadi paling tidak ini adalah peryataan sikap saja, terhadap kejadian kemarin di Jakarta yang infonya bahwa salah satu Capres mengatakan media itu tidak fair dan sebagainya,” ucapnya.

Jurnalis itu dilindungi UU tentang Pers, lanjut Yunarto, dalam UU ini diatur koreksi terhadap pemberitaan adalah dengan mekanisme ‘hak jawab’ yang difasilitasi dewan pers dan apabila tidak menemui kata sepakat maka boleh mengajukan gugatan pidana pengadilan jika merasa dirugikan, jangan menjadikan Jurnalis sebagai korban politik.

“Ya mohon lah kita jangan diikut-ikutkan dalam politik, kita tidak ada kepentingan apa-apa, kita bekerja sesuai undang-undang,” pungkasnya.(den/gan/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler