Connect with us

Kabupaten Malang

Pokja IPHPS Serobot Sejumlah Kawasan Wisata Malang Selatan, LMDH Wono Harjo Sitiarjo Sumawe Resah

Diterbitkan

||

Pokja IPHPS Serobot Sejumlah Kawasan Wisata Malang Selatan, LMDH Wono Harjo Sitiarjo Sumawe Resah

Memontum Malang – Penyerobotan penjualan tiket oleh KTH (Kelompok Tani Hutan)atau Pokja IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) terhitung dari sejak Senen (1/10/2018) mengundang keresahan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Harjo Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Kabupaten Malang. Rudi Harianto,Pengurus LMDH Wono Harjo mengatakan,secara hukum pengelolaan empat titik kawasan wisata itu benar.Karena mereka mengacu pada SK Kementrian LH (Lingkumgan Hidup) termasuk karcis masuk yang dipergunakan juga terporporasi.

Tambah Rudi, mereka juga melayangkan surat ijin ke Bupati Malang,Polres Malang termasuk ke Perum Perhutani KPH Malang.”Jika mengacu pada aturan IPHPS,sebelum penandaan batas, mereka tidak harus melakukan kegiatan diluar kawasan hutan.Dalam hal ini,mereka justru lebih eksis memaksakan diri dengan pengelolaan kawasan wisata.Apalagi,surat ijin yang mereka layangkan itupun belum terjawab”,ujar Rudi Senin (8/10/2018) siang tadi dengan nada sesal.

Juga dijelaskan,empat kawasan wisata yang diambil alih langsung oleh IPHPS itu seperti,wisata Pantai Bantol Kecamatan Donomulyo,Pantai Selok,Pantai Goa Cina dan Pantai CMC/Tiga Warna Desa Tambakrejo Kecamatan Sumawe.Akibat perampasan hak tersebut,karcis masuk yang dikelola Perhutani dan LMDH selama berpuluh-puluh tahun ini indentik macet.”Jika hal ini terus dibiarkan,imbasnya langsung pada pengujung wisata.

“Untuk kelola wisata,boleh-boleh saja,itupun untuk kawasan wisata yang belum tersentuh.Dalam pengambilan alih paksa ini,mereka telah merampas hak kami”,ulas Rudi. Dari data yang didapat Mentum.Com(MemoX group)terhitung sejak Senen(1/10 hingga Minggu (7/10/2018) kemarin, KTH bersama IPHPS telah berhasil jual karcis masuk ratusan lembar. Itupun baru di satu tempat yakni di Goa Cina dengan harga satuan Rp 10ribu.

“Sementara kami pilih diam,asal jangan menduduki loket lama hasil jerih payah kami bersama Perhutani.Namun kami berharap,masalah ini segera terselesaikan ditingkat daerah.Karena dengan adanya karcis masuk yang sama-sama terporporasi ini,jika tidak segera ada tindakan tegas akan muncul permasalahan”,harap Rudi mengakhiri. (sur/yan)

Advertisement
1 Komentar

1 Komentar

  1. rudi

    9 Oktober 2018 at 9:08 am

    Di desa Sitiarjo kec. Sumbermanjing wetan kab. Malang ada 2 LMDH
    1. LMDH WONO HARJO dgn no akta:118 disahkan pd 30 desember 2009 oleh PPAT SULASIYAH AMINI SH
    2. LMDH WONO HARJO ABADI disahkan th 2017 oleh PPAT lain. LMDH WONO HARJO ABADI inilah yg meleburkan diri ke KTH,padahal menurut hukum LMDH WONO HARJO ABADI cacat hukum.
    KTH tdk boleh melakukan aktifitas di kawasan hutan sebelum ada tanda batas wilayah kerja IPHPS. Dan lahan yg diajukan tdk sesuai dgn aturan yg ada di dlm P 39 dan banyak terjadi pelanggaran di lapangan.

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Warga Wadung Pakisaji Cari Keadilan

Diterbitkan

||

Moch Shodiq Cari Keadilan. (sur)

Memontum Malang – Bermula dari sengketa lahan, Moch Sodiq warga RT20/RW05 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang harus menjalani kasasi di MA. Sesuai keputusan PN Kepanjen tanggal 11-Juli 2019 nomor : 267/PID.8/2019, Shodiq dipidana selama 1 tahun. Namun, kata Shodiq, semua itu penuh ketidakadilan dalam prosesnya.

Sebagai bahan acuhan, Shodiq juga kantongi SHM nomor 5 atas nama pemilik. Selanjutnya ada alat bukti tanaman tebu yang tingginya lebih dari 1 meter dan itu tidak sesuai fakta di lapangan.

Selanjutnya, lahan itu dia buldoser, dua hari setelah tebang tebu. Anehnya, alat bukti tebu yang ditunjukkan di pengadilan tidak pernah dicantumkan dalam gelar perkara di Polres Malang. Begitu juga dengan bukti letter C Desa no 476 ternyata sudah dicabut oleh Kepala Desa.

Lanjut Shodiq seperti tertulis dalam surat pernyataannya tanggal 25-September 2019, laporan perdata tanggal 4-3-2019 pidana tanggal 11-4-2019 ternyata putusan lebih dulu pidananya bahkan Hakim ketua dan anggotanya, pidana dan perdata sama. Ada juga 4 saksi yang kini dalam proses laporan ke Polres Malang.

Ditemui Memontum.com di Kepanjen Kamis (26/9/2019) kemarin, Shodiq menjelaskan kilas kronologis kejadian. Awalnya dari sengketa lahan dengan Imam Jazuli tahun 2012 silam. Dari jumlah luas lahan 1200 meter itu sudah bersertifikat atas nama Basir orang tua Sodiq.

“Tanah yang bermasalah itu separuh dari luas 1200 meter itu.Tahun 1998 tanah itu diambil paksa oleh Jaiz dengan penuh ancaman. Awalnya tanah itu dipinjam. Yang jelas, dalam permasalahan ini kami mencari keadilan, ” pungkasnya. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus Foto Bugil Istri Siri Berakhir Damai

Diterbitkan

||

SW Saat Lapor ke Polres Malang Beberapa Waktu lalu. (dok)

Memontum Malang – Tim tujuh yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang untuk melakukan investigasi sekaligus tabayyun terhadap kasus aduan yang dilayangkan oleh SW terhadap suami sirinya Kuncoro yang merupakan Kader dari partai belambang bumi dan sembilan bintang itu.

“Permasalahan tersebut sudah selesai. Kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai,” ucap salah satu personel Tim 7 Rabu (25/9/2019) kemarin.

Menurutnya, permasalahan ini mencuat kemungkinan karena Kuncoro merasa sakit hati,yang akhirnya nekat melaporkan istri sirinya sendiri ke Polres Malang atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang.

“Kuncoro sempat melaporkan SW. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya SW melakukan serangan balik dengan mengadukan Kuncoro atas dugaan kasus penyebaran foto bugil dan perzinaan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupatn Malang,” tambahnya.

Baca : Kirim Foto Bugil, Oknum Anggota Dewan Kabupaten Malang Diadukan ke Polisi

Sementara itu, Ketua Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Agus Salim mengantakan, jika pihaknya telah melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hasil investigasi sudah diserahkan ke Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

“Dari tim tujuh telah melakukan investigasi dan tabayyun, hasilnya sudah kami serahkan kepada Dewan Syuro. Informasinya Dewan Syuro sudah menginstruksikan keduanya untuk berdamai dan mencabut berkas aduan mereka masing-masing,” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Konflik Perusakan Karet Pancursari Berlanjut ke Polisi

Diterbitkan

||

Aksi massa di lahan karet. (dok)

Memontum Malang – Pengrusakan sebanyak 54.800 bibit tanaman karet milik PTPN XII Pancursari Kabupaten Malang berlanjut laporan Polisi. Hal itu setelah aksi massa terjadi di lahan sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (21/9/2019) lalu.

“Akibat aksi massa itu bibit tanaman karet kami yang mati sebanyak 54.800 batang. Total kerugian lebih dari Rp 193 juta,” ungkap Manager PTPN XII Pancursari, Hendro Prasetyo, Senin (23/9/2019) siang.

Kata Hendro, massa berjumlah 150 hingga 200 orang masuk ke afdeling Bumirejo, blok Bedengan atau tempat bibit tanaman karet.

“Luas di blok bedengan bibit karet ini 2 hektar. Aksi massa merusak bibit karet mulai dari ukuran kecil sampai besar. Bibit karet yang kecil dicabuti. Bibit karet dalam polibag dirusak. Sementara bibit karet berukuran besar disemprot dengan racun,” beber Hendro.

Lanjutnya, bibit tanaman karet yang mati dan dirusak massa sudah masuk blok bedengan sejak Januari 2019 lalu. “Umur bibit karet yang mati ini mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan. Rencananya akan kami tanam tahun ini sesuai program dari perusahaan,” ujarnya.

Baca : Konflik Lahan PTPN XII Pancursari Memanas

Tambah Hendro, pasca kejadian ini, pihaknya akan menyerahkan langkah sepenuhnya pada proses hukum.

“Kita proses sesuai hukum. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan dalam kejadian ini ke Polres Malang. Termasuk kita upayakan mediasi lagi dengan DPRD. Untuk siapa terlapornya, masih dilakukan gelar perkara di Polres Malang.Karena pada saat kejadian, juga ada BKO dari Brimob dan anggota Polres Malang. Kami tetap menunggu petunjuk dari Polres,” pungkas Hendro. (tim/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler