Connect with us

Kabupaten Malang

Bupati Malang Tersangka Penerima Gratifikasi, Siapa Tersangka Pemberinya?

Diterbitkan

||

Bupati Malang Tersangka Penerima Gratifikasi, Siapa Tersangka Pemberinya

Memontum Kota Malang – Terkait pengunduran diri dari ketua DPW Partai Nasdem, Dr H Rendra Kresna SH MM, membenarkan hal itu. Kepada wartawan pada Selasa (9/10/2018) pagi, Rendra membenarkan terkait pengunduran dirinya. Hal itu dikarenakan pihaknya ingin lebih konsentrasi terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi dari pemborong/rekanan dalam DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011.

“Karena tidak bisa lagi All Out karena hatus berhadapan dengan kasus atau perkara yangbsaya alami saat ini. Saya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK hingga konsentrasi terpecah . Saya akan memberikan jawaban-jawaban yang benar dalam pemeriksaan. Demi kebaikan partai dan kebaikan saya mengundurkan diri,” ujar Rendra saat ditanya terkait pengunduran diri dari jabatan ketua DPW Partai Nasdem. Pihaknya sendiri mengetahui status tersangka tersebut pada Senin (9/10/2018) sore.

“Saya disangkakan menerima gratifikasi dari pemborong dalam DAK 2011. Dalam berita acara pengeledahan, saya dinyatakan sebagai tersangka,” ujar Rendra.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jl Agus Salim, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (8/10/2018) sekitar pukul 17.00, digeledah KPK. Seperti yang diketahui bahwa selain terdapat rumah dinas Bupati Malang Dr H Rendra Kresna SH MM, juga terdapat beberapa kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Malang.

Diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Badan Satuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Belum diketahui ruang apa saja yang digeledah KPK, dikerenakan pintu pagar area masuk ke Pendopo Kabupaten Malang, ditutup rapat dijaga Satpol PP. Hingga pukul 20.20, kondisinya tetap sama yakni pintu pagar tertutup dan wartawan tidak boleh masuk. Pastinya sampai pukul 20.20, pengeledahan masih terus berlangsung. Informasinya terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011, pendidikan. ” Mohon maaf tidak boleh masuk,” ujar Satpol PP.

Rombongan KPK baru keluar sekitar pukul 20.30. Setelah 2 mobil KPK keluar, wartawan baru diperbolehkan untuk masuk untuk konfirmasi langsung dengan Rendra Kresna. “Selain datang ke rumah Dinas, KPK juga datang ke rumah pribadi saya, dalam waktu bersamaan,” ujar Rendra.

Terkait DAK 2011 Dinas Pendidikan, setahun lalu Rendra juga sudah pernah dipanggil KPK. “Dulu saya pernah dipanggil KPK terkait masalah ini. Saya disangkakan menerima gratifikasi dari pemborong,” ujar Rendra. (gie/yan)

Advertisement
1 Komentar

1 Komentar

  1. rudi

    9 Oktober 2018 at 10:22 pm

    Lanjutkaaan langkahmu untuk memberantas orang” yg sdh menyalah gunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadinya….

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Warga Wadung Pakisaji Cari Keadilan

Diterbitkan

||

Moch Shodiq Cari Keadilan. (sur)

Memontum Malang – Bermula dari sengketa lahan, Moch Sodiq warga RT20/RW05 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang harus menjalani kasasi di MA. Sesuai keputusan PN Kepanjen tanggal 11-Juli 2019 nomor : 267/PID.8/2019, Shodiq dipidana selama 1 tahun. Namun, kata Shodiq, semua itu penuh ketidakadilan dalam prosesnya.

Sebagai bahan acuhan, Shodiq juga kantongi SHM nomor 5 atas nama pemilik. Selanjutnya ada alat bukti tanaman tebu yang tingginya lebih dari 1 meter dan itu tidak sesuai fakta di lapangan.

Selanjutnya, lahan itu dia buldoser, dua hari setelah tebang tebu. Anehnya, alat bukti tebu yang ditunjukkan di pengadilan tidak pernah dicantumkan dalam gelar perkara di Polres Malang. Begitu juga dengan bukti letter C Desa no 476 ternyata sudah dicabut oleh Kepala Desa.

Lanjut Shodiq seperti tertulis dalam surat pernyataannya tanggal 25-September 2019, laporan perdata tanggal 4-3-2019 pidana tanggal 11-4-2019 ternyata putusan lebih dulu pidananya bahkan Hakim ketua dan anggotanya, pidana dan perdata sama. Ada juga 4 saksi yang kini dalam proses laporan ke Polres Malang.

Ditemui Memontum.com di Kepanjen Kamis (26/9/2019) kemarin, Shodiq menjelaskan kilas kronologis kejadian. Awalnya dari sengketa lahan dengan Imam Jazuli tahun 2012 silam. Dari jumlah luas lahan 1200 meter itu sudah bersertifikat atas nama Basir orang tua Sodiq.

“Tanah yang bermasalah itu separuh dari luas 1200 meter itu.Tahun 1998 tanah itu diambil paksa oleh Jaiz dengan penuh ancaman. Awalnya tanah itu dipinjam. Yang jelas, dalam permasalahan ini kami mencari keadilan, ” pungkasnya. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus Foto Bugil Istri Siri Berakhir Damai

Diterbitkan

||

SW Saat Lapor ke Polres Malang Beberapa Waktu lalu. (dok)

Memontum Malang – Tim tujuh yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang untuk melakukan investigasi sekaligus tabayyun terhadap kasus aduan yang dilayangkan oleh SW terhadap suami sirinya Kuncoro yang merupakan Kader dari partai belambang bumi dan sembilan bintang itu.

“Permasalahan tersebut sudah selesai. Kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai,” ucap salah satu personel Tim 7 Rabu (25/9/2019) kemarin.

Menurutnya, permasalahan ini mencuat kemungkinan karena Kuncoro merasa sakit hati,yang akhirnya nekat melaporkan istri sirinya sendiri ke Polres Malang atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang.

“Kuncoro sempat melaporkan SW. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya SW melakukan serangan balik dengan mengadukan Kuncoro atas dugaan kasus penyebaran foto bugil dan perzinaan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupatn Malang,” tambahnya.

Baca : Kirim Foto Bugil, Oknum Anggota Dewan Kabupaten Malang Diadukan ke Polisi

Sementara itu, Ketua Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Agus Salim mengantakan, jika pihaknya telah melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hasil investigasi sudah diserahkan ke Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

“Dari tim tujuh telah melakukan investigasi dan tabayyun, hasilnya sudah kami serahkan kepada Dewan Syuro. Informasinya Dewan Syuro sudah menginstruksikan keduanya untuk berdamai dan mencabut berkas aduan mereka masing-masing,” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Konflik Perusakan Karet Pancursari Berlanjut ke Polisi

Diterbitkan

||

Aksi massa di lahan karet. (dok)

Memontum Malang – Pengrusakan sebanyak 54.800 bibit tanaman karet milik PTPN XII Pancursari Kabupaten Malang berlanjut laporan Polisi. Hal itu setelah aksi massa terjadi di lahan sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (21/9/2019) lalu.

“Akibat aksi massa itu bibit tanaman karet kami yang mati sebanyak 54.800 batang. Total kerugian lebih dari Rp 193 juta,” ungkap Manager PTPN XII Pancursari, Hendro Prasetyo, Senin (23/9/2019) siang.

Kata Hendro, massa berjumlah 150 hingga 200 orang masuk ke afdeling Bumirejo, blok Bedengan atau tempat bibit tanaman karet.

“Luas di blok bedengan bibit karet ini 2 hektar. Aksi massa merusak bibit karet mulai dari ukuran kecil sampai besar. Bibit karet yang kecil dicabuti. Bibit karet dalam polibag dirusak. Sementara bibit karet berukuran besar disemprot dengan racun,” beber Hendro.

Lanjutnya, bibit tanaman karet yang mati dan dirusak massa sudah masuk blok bedengan sejak Januari 2019 lalu. “Umur bibit karet yang mati ini mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan. Rencananya akan kami tanam tahun ini sesuai program dari perusahaan,” ujarnya.

Baca : Konflik Lahan PTPN XII Pancursari Memanas

Tambah Hendro, pasca kejadian ini, pihaknya akan menyerahkan langkah sepenuhnya pada proses hukum.

“Kita proses sesuai hukum. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan dalam kejadian ini ke Polres Malang. Termasuk kita upayakan mediasi lagi dengan DPRD. Untuk siapa terlapornya, masih dilakukan gelar perkara di Polres Malang.Karena pada saat kejadian, juga ada BKO dari Brimob dan anggota Polres Malang. Kami tetap menunggu petunjuk dari Polres,” pungkas Hendro. (tim/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler