Connect with us

Kabupaten Malang

Unjuk Rasa di Smanggi 1 Gondanglegi Tiada Intimidasi Terhadap Siswa

Diterbitkan

||

Unjuk Rasa di Smanggi 1 Gondanglegi Tiada Intimidasi Terhadap Siswa

Memontum Malang – Tanggapi aksi demo yang dilakukan oleh ratusan siswa-siswi SMAN 1 Gondanglegi Rabu (21/11/2018) siang, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Fadhilah Zamzam menegatakan, saat ini Kepala Sekolah SMAN 1 Gondanglegi Lilik Wahyuni sedang bertugas di luar kota.

Ditegaskan, sama sekali tidak melakukan bentuk intimidasi apapun kepada siswa terkait permasalahan ini. “Tidak ada intervensi atau intimidasi mas, guru itu kan nuturi dan mengajar soal pelajaran mendidik soal tingkah laku. Kalau tingkah laku mereka tidak baik ya diajari. Di rumah mereka anaknya orang tua. Tetapi disini ya kami orang tuanya, ” beber Fadhillah.

Diakuinya, aksi unjuk rasa yang dilakukan para siswa kali ini diluar dugaan pihak sekolah. Dia mengendus,ada oknum tertentu yang turut mendorong siswa melakukan demo, namun ia enggan menyebutkan siapa oknum tersebut.

“Unjuk rasa ini diluar dugaan kami, saya heran kok malah siswa menuntut 4 Wakil Kepala Sekolah yang diganti, itu bukan ranah mereka. Karena siswa tugasnya belajar. Saya menduga aksi hari ini ditunggangi oleh oknum tertentu yang berkepentingan dalam permasalahan ini, ” ungkapnya.

Disinggung terkait adanya ancaman untuk melaporkan ke kepolisian, ia menyebut hanya untuk mengingatkan para siswa agar tidak begitu saja menyebarkan kabar yang menurutnya masih simpang siur, ke grup WA (Whatsapp).

“Soal itu, karena menyebarkan ke grup wa para siswa. Saya himbau jangan diteruskan, saya laporkan ke polisi lho. Jadi benang merahnya misskomunikasi antara mpk dan osis terkait adanya anggaran HUT sebesar 42 juta dan itu sudah diberikan. Sehingga siswa berspekulasi mengatakan ke teman-temanya ‘waduh dana angel kerono waka e diganti’ (dana sulit karena Wakanya diganti). Tidak ada komunikasi yang baik kala itu,” jelasnya.

Ditambahkan,empat wakil kepala sekolah yang diganti oleh kepala sekolah kala itu, karena diniliai bermasalah. Perlu diketahui empat Waka yang diganti adalah Waka Sarpras (Sarana Prasarana), Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, dan Waka Humas.

“Saya selaku waka kurikulum baru, empat waka itu bermasalah. Karena tidak bisa bekerja sama, akhirnya kepala sekolah mengganti empat waka itu,” ujarnya.

Kedepan, dia juga menghimbau kepada para siswa untuk fokus ke pelajaran. Mengingat tak lama lagi para siswa harus bersiap melakukan ujian semester.

Baca: Pergantian Wakasek Smanggi 1 Gondanglegi Berujung Polemik, Kenapa?

“Siswa itu tugasnya belajar bukan ikut campur urusan pergantian Waka, sebentar lagi ujian semester,” pesannya.

Sementara, M Jidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menjelaskan, penyelesaian permasalahan yang terjadi di SMAN 1 Gondanglegi ini, merupakan ranah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Kewenangan itu bukan di Dinas Pendidikan Kabupaten, tapi (Dinas Pendidikan) Provinsi. Kita gak punya kewenangan apa-apa itu. Sudah di ambil alih mereka,” kata Hidayat.

Dia menilai, jika dirinya masuk pada penyelesaian masalah tersebut merupakan ranah yang salah.”Salah ranahnya kalau saya masuk di situ, ya bukan kewenangan kita,” pungkasnya. (sur/oso)

Hukum & Kriminal

Warga Wadung Pakisaji Cari Keadilan

Diterbitkan

||

oleh

Moch Shodiq Cari Keadilan. (sur)

Memontum Malang – Bermula dari sengketa lahan, Moch Sodiq warga RT20/RW05 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang harus menjalani kasasi di MA. Sesuai keputusan PN Kepanjen tanggal 11-Juli 2019 nomor : 267/PID.8/2019, Shodiq dipidana selama 1 tahun. Namun, kata Shodiq, semua itu penuh ketidakadilan dalam prosesnya.

Sebagai bahan acuhan, Shodiq juga kantongi SHM nomor 5 atas nama pemilik. Selanjutnya ada alat bukti tanaman tebu yang tingginya lebih dari 1 meter dan itu tidak sesuai fakta di lapangan.

Selanjutnya, lahan itu dia buldoser, dua hari setelah tebang tebu. Anehnya, alat bukti tebu yang ditunjukkan di pengadilan tidak pernah dicantumkan dalam gelar perkara di Polres Malang. Begitu juga dengan bukti letter C Desa no 476 ternyata sudah dicabut oleh Kepala Desa.

Lanjut Shodiq seperti tertulis dalam surat pernyataannya tanggal 25-September 2019, laporan perdata tanggal 4-3-2019 pidana tanggal 11-4-2019 ternyata putusan lebih dulu pidananya bahkan Hakim ketua dan anggotanya, pidana dan perdata sama. Ada juga 4 saksi yang kini dalam proses laporan ke Polres Malang.

Ditemui Memontum.com di Kepanjen Kamis (26/9/2019) kemarin, Shodiq menjelaskan kilas kronologis kejadian. Awalnya dari sengketa lahan dengan Imam Jazuli tahun 2012 silam. Dari jumlah luas lahan 1200 meter itu sudah bersertifikat atas nama Basir orang tua Sodiq.

“Tanah yang bermasalah itu separuh dari luas 1200 meter itu.Tahun 1998 tanah itu diambil paksa oleh Jaiz dengan penuh ancaman. Awalnya tanah itu dipinjam. Yang jelas, dalam permasalahan ini kami mencari keadilan, ” pungkasnya. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Kasus Foto Bugil Istri Siri Berakhir Damai

Diterbitkan

||

oleh

SW Saat Lapor ke Polres Malang Beberapa Waktu lalu. (dok)

Memontum Malang – Tim tujuh yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang untuk melakukan investigasi sekaligus tabayyun terhadap kasus aduan yang dilayangkan oleh SW terhadap suami sirinya Kuncoro yang merupakan Kader dari partai belambang bumi dan sembilan bintang itu.

“Permasalahan tersebut sudah selesai. Kedua belah pihak sudah memutuskan untuk berdamai,” ucap salah satu personel Tim 7 Rabu (25/9/2019) kemarin.

Menurutnya, permasalahan ini mencuat kemungkinan karena Kuncoro merasa sakit hati,yang akhirnya nekat melaporkan istri sirinya sendiri ke Polres Malang atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang.

“Kuncoro sempat melaporkan SW. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya SW melakukan serangan balik dengan mengadukan Kuncoro atas dugaan kasus penyebaran foto bugil dan perzinaan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupatn Malang,” tambahnya.

Baca : Kirim Foto Bugil, Oknum Anggota Dewan Kabupaten Malang Diadukan ke Polisi

Sementara itu, Ketua Tim 7 DPC PKB Kabupaten Malang, Agus Salim mengantakan, jika pihaknya telah melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hasil investigasi sudah diserahkan ke Dewan Syuro dan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad.

“Dari tim tujuh telah melakukan investigasi dan tabayyun, hasilnya sudah kami serahkan kepada Dewan Syuro. Informasinya Dewan Syuro sudah menginstruksikan keduanya untuk berdamai dan mencabut berkas aduan mereka masing-masing,” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Konflik Perusakan Karet Pancursari Berlanjut ke Polisi

Diterbitkan

||

oleh

Aksi massa di lahan karet. (dok)

Memontum Malang – Pengrusakan sebanyak 54.800 bibit tanaman karet milik PTPN XII Pancursari Kabupaten Malang berlanjut laporan Polisi. Hal itu setelah aksi massa terjadi di lahan sengketa antara warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (21/9/2019) lalu.

“Akibat aksi massa itu bibit tanaman karet kami yang mati sebanyak 54.800 batang. Total kerugian lebih dari Rp 193 juta,” ungkap Manager PTPN XII Pancursari, Hendro Prasetyo, Senin (23/9/2019) siang.

Kata Hendro, massa berjumlah 150 hingga 200 orang masuk ke afdeling Bumirejo, blok Bedengan atau tempat bibit tanaman karet.

“Luas di blok bedengan bibit karet ini 2 hektar. Aksi massa merusak bibit karet mulai dari ukuran kecil sampai besar. Bibit karet yang kecil dicabuti. Bibit karet dalam polibag dirusak. Sementara bibit karet berukuran besar disemprot dengan racun,” beber Hendro.

Lanjutnya, bibit tanaman karet yang mati dan dirusak massa sudah masuk blok bedengan sejak Januari 2019 lalu. “Umur bibit karet yang mati ini mulai umur 6 bulan sampai 9 bulan. Rencananya akan kami tanam tahun ini sesuai program dari perusahaan,” ujarnya.

Baca : Konflik Lahan PTPN XII Pancursari Memanas

Tambah Hendro, pasca kejadian ini, pihaknya akan menyerahkan langkah sepenuhnya pada proses hukum.

“Kita proses sesuai hukum. Pasal-pasal apa saja yang disangkakan dalam kejadian ini ke Polres Malang. Termasuk kita upayakan mediasi lagi dengan DPRD. Untuk siapa terlapornya, masih dilakukan gelar perkara di Polres Malang.Karena pada saat kejadian, juga ada BKO dari Brimob dan anggota Polres Malang. Kami tetap menunggu petunjuk dari Polres,” pungkas Hendro. (tim/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler