Hukum & Kriminal

space ads post kiri

Ahli Hukum: Teruskan Penyelidikan Prostitusi Online

  • Rabu, 23 Januari 2019 | 21:08
  • / 16 Jumadil Uula 1440
  • Dibaca : 72 kali
Ahli Hukum: Teruskan Penyelidikan Prostitusi Online

Memontum Surabaya – Permasalahan prostitusi online yang melibatkan sederet artis ini mendapatkan tanggapan ahli Hukum Luki Indrawati. Menurutnya, bahwa pihaknya melihat prostitusi online harus dibedakan kualifikasi pada para pelakunya. Sebab, menurut KUHP yang ditetapkan di Indonesia, memang memberikan dasar hukum yang pantas.

“Jadi kita merujuk pada pasal 55 KUHP, mana yang sebagai pelaku, mana yang sebagai pembuat, sebagai penyuruh,” kata Luki di Polda Jatim, Rabu (23/1/2019). Dari pelaku dan penyuruh ini, Luki mengatakan jika semuanya memiliki kualifikasi sendiri.

“Nah terkait dengan kasus prostitusi online ini, tidak menutup kemungkinan UU tindak pidana pemberantasan perdagangan orang itu digunakan sebagai landasan untuk menjerat pengguna, sebagai usernya,” ujarnya.

Sebab, lanjut Ahli Hukum ini, bahwa di pasal UU memang terdapat kualifikasi. Jika barang siapa yang menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara menyetubuhi, mencabuli akan dikenakan pasal tersebut.

Baca : Menelaah Netralitas Polisi dalam Kasus Prostitusi Online

“Jadi ada penemuan hukum baru tadi yang seperti dijelaskan bapak kapolda yang nantinya akan ada perkembangan-perkembangan fakta baru yang diperoleh dari tim penyidik,” tambahnya.

Untuk VA, Luki mengatakan, jika telah memperoleh bukti digital forensik. Dari bukti tersebut menyatakan bahwa, VA dapat dikategorikan sebagai pelaku untuk pelanggaran ITE.

“Jadi pasal 27 ayat 1 memang kita harus menyandingkan antara perbuatan VA dengan unsur pasal 27 ayat 1 ini memang ada kecocokan,” serunya.

Baca Juga : Prostitusi Online, Polda Jatim Temukan Dua Transaksi VA Hingga Mancanegara

Sedangkan untuk pelaku lain, nantinya pihaknya akan mengikuti perkembangan baru lagi dari tim penyidik. Seperti usernya yang dimungkinkan untuk menggunakan UU pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.

“Terkait dengan pasal 12 tindak pidana perdagangan orang tahun 2008,” tutupnya. (est/ano)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional