Connect with us

Banyuwangi

Warga Muncar Demo Tolak Pembangunan Tower Telkomsel

Diterbitkan

||

Warga Dusun Kalimati, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar saat demo di DPRD Banyuwangi dan perwakilan warga saat hearing dengan Komisi 1 DPRD Banyuwangi.

Kontraktor Mengaku Sudah Sosialisasi

Memontum Banyuwangi – Ratusan warga Dusun Kalimati RT.01/05 dan RT.03/05 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar demo menolak pembangunan tower Telkomsel di DPRD Banyuwangi, Jum’at (10/11/2017) siang.
Warga menduga, proses tanda tangan warga yang diperuntukan persyaratan perijinan itu dipalsukan. Agar tidak terjadi keributan, warga meminta kepada DPRD Banyuwangi agar mendesak Pemkab mencabut ijin pendirian tower tersebut.

Usai menggelar orasi, perwakilan warga Dusun Kalimati diminta untuk menghadiri hearing bersama Komisi 1 DPRD Banyuwangi, yang didampingi kuasa hukum warga, Suwandi. Di hadapan anggota Komisi 1, perwakilan warga mengungkapkan, proses perijinan pendirian tower itu menyalahi aturan. Menurut Suwandi, pendirian tower yang ada di Dusun Kalimati jika ditinjau dari aspek hukum jelas tidak benar, dan ini sudah menyalahi aturan.
“Karena warga sekitar tower menolak, ya harus dicabut ijin pendirian tower itu, nunggu apa lagi,” pinta Suwandi kepada Ketua Komisi 1, Vicky Septalinda.

Disamping itu, lanjut Suwandi, sudah sejak dahulu, saat pertama kali warga dimintai tanda tangan, warga Dusun Kalimati sudah menolak, dan tidak mau tandatangan.
“Kenapa ijin pembangunan atau pendirian tower Telkomsel itu, kok keluar,” tanya Suwandi.

Agar persoalan cepat selesai, Vicky meminta kepada Dinas Perijinan Banyuwangi menjelaskan terbitnya perijinan tower tersebut.
Perwakilan Dinas Perijinan, Tri Setia mengungkapkan, pihaknya mengeluarkan ijin pendirian tower itu karena sudah melengkapi perayaratan proses pendirian sudah lengkap. Dan saat tinjau lokasi tidak ada permasalahan, sehingga pihaknya menerbitkan ijin pendirian tower tersebut.
“Karena persyaratan sudah lengkap, saat tinjau lokasi, kami bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas PU Binamarga, dan Dinas Kominfo melakukan cek lokasi, tidak ada persoalan, dan warga sekitar lokasi ya tidak menolak,” terangnya.

Sedangkan perwakilan dari pihak CV. Daya Mitra, selaku kontraktor pembangunan tower Telkomsel, Saiful Anam mengaku proses perijinan pendirian tower itu dilakukan sejak Januari hingga Juni 2017. Namun tidak berhasil, kemudian dirinya bersama Desa Kedungrejo melakukan sosialisasi kembali, dan dihadiri puluhan masyarakat Dusun Kalimati tidak mempermasalahkan.
“Saya ngurus ijin sejakJanuari hingga bulan Juni 2017 namun tidak berhasil, warga menolak, namun setelah itu kami melakukan sosialisasi kembali, yang dihadiri puluhan warga, dan pada sosialisasi kedua ini, warga Dusun Kalimati tidak mempernasalahkan, makanya ijin pembangunan tower ini bisa berlanjut,” terangnya.

Salah satu anggota Komisi 1 dari Fraksi Gerindra, Eko mengatakan, sangat salut dengan kuasa hukum warga Dusun Kalimati yang mau berlelah-lelah mendampingi warga Kalimati datang ke DPRD tanpa meminta bayaran. Selain itu, Eko juga mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Desa (Kades) Kedungrejo, Abdurrahman dalam hearing ini. Padahal pihaknya ingin mempertanyakan permasaahan ini kepada Kades. “Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Kades Kedungrejo kok tidak hadir, padahal Camat Muncar saja hadir. Karena terbitnya ijin pembangunan tower ini, salah satunya yang menandatangani Kades, seharusnya dia harus hadir juga,” kata anggota Komisi 1.
Jika warga sekitar lokasi pembangunan tower menolak, pembangunan tower itu tidak bisa dilanjutkan, dan ijin pendirian tower harus ducabut.
“Ya harus ditinjau kembali pembangunan tower itu, dan saya meminta kepada Dinas aperijinan mendengarkan aspirasi masyarakat, karena sudah menolak, ya harus dicabut dong ijin pendirian tower itu,” pinta Eko.

Pimpinan Komisi 1 DPRD Banyuwangi Vicky Septalinda, setelah mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak dari hearing tersebut, meminta agar Dinas Perijinan mengevaluasi kembali ijin pendirian tower yang ada di Dusun Kalimati. (ras)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banyuwangi

Gara-Gara Cukuri Rambut Siswa SD, 3 Guru Banyuwangi Masuk Bui

Diterbitkan

||

oleh

Gara-Gara Cukuri Rambut Siswa SD, 3 Guru Banyuwangi Masuk Bui

Memontum Banyuwangi – Akhirnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi menahan 3 oknum guru SDN 2 Patoman, Kecamatan Blimbingsari yang mencukur rambut puluhan siswa secara paksa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 2b Banyuwangi.

Tiga guru tersebut, yakni arya, Joko dan Rizki ditetapkan menjadi tersangka oleh Polsek Rogojampi sejak bulan Juli 2019. Namun ketiganya tidak ditahan. Bahkan terkait kasus ini, Arya dipindah tugas mengajarnya di SDN 1 Kaotan, Kecamatan Blimbingsari.

BUI : Tiga oknum guru SDN 2 Patoman saat menjalani pemeriksaan tahap 2 di Kejari Banyuwangi. (tut)

BUI : Tiga oknum guru SDN 2 Patoman saat menjalani pemeriksaan tahap 2 di Kejari Banyuwangi. (tut)

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Banyuwangi Koko Erwinto Danarko melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Dewanto membenarkan pihaknya menahan 3 oknum guru terkait pencukuran rambut siswa secara paksa.

Menurut Ari Dewanto, tiga tersangka yang di tahan tersebut, 1 guru olahraga SDN 2 Patokan dan 2 guru ekstra kurikuler silat.

“Benar, setelah dilakukan pemeriksaan, satu guru olahraga dan 2 guru ekstra kurikuler SDN 2 Patoman kami tahan,” ungkap Ari Dewanto, Rabu (25/9/2019) siang.

Menurut Ari Dewanto, saat ketiga oknum guru tersebut diperiksa Polsek Rogojampi, ketiganya di tetapkan menjadi tersangka, dan dijerat pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak Jo pasal 64. Namun setelah setelah dilakukan pemeriksaan di Kejari Banyuwangi, ketiga tersangka terbukti memenuhi unsur pasal 170 KUHP, sehingga Kejari Banyuwangi menahan ketiga oknum guru tersebut.

“Sebenarnya, Pasal 170 itu sudah diterapkan sejak bulan Juli 2019 lalu,” jelasnya.

Lanjut Ari Dewanto, setelah dilakukan penahanan, secepatnya berkas tiga tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

“Berkas 3 oknum guru ini, segera kami limpahkan ke PN Banyuwangi, agar segera disidangkan,” tutupnya.

Tiga oknum guru SDN 2 Patoman menjalani pemeriksaan tahap 2 di Kejari Banyuwangi selama 5 jam. Setelah itu, ketiganya langsung di giring menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk dibawa ke Lapas Banyuwangi. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Hutan Jati Banyuwangi Terbakar

Diterbitkan

||

oleh

Hutan Jati Banyuwangi Terbakar

Memontum Banyuwangi – Kebakaran hutan dan lahan di petak (blok) 72a RPH Karetan, BKPH Karetan KPH Banyuwangi selatan, Dusun Jatirejo, Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, diduga berasal dari puting rokok yang dibuang sembarangan sekelompok orang ketika melakukan perburuan.

Kebakaran tersebut, melalap sekitar 0,65 hektar dari luas areal 13 hektar tanaman jati, Selasa (8/9/2019) siang.

TUGAS BERAT : Petugas Perhutani, BPBD dan Masyarakat saat memadamkan api di hutan jati, petak 72a RPH Karetan, BKPH Karetan, KPH Banyuwangi Selatan. (ist)

TUGAS BERAT : Petugas Perhutani, BPBD dan Masyarakat saat memadamkan api di hutan jati, petak 72a RPH Karetan, BKPH Karetan, KPH Banyuwangi Selatan. (ist)

Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Banyuwangi, Eka Muharam menjelaskan, pihaknya melakukan kegiatan bersama patroli preventif bersama KRPH Karetan, Mandor, Potter, serta anggota LMDH Sidomulyo dan masyarakat.

“Pada saat melakukan patroli rutin di petak 72a telah terjadi kebakaran,” ujar Eka Muharam, Rabu (4/9/2019) siang.

Melihat adanya kobaran api di areal tanaman jati tersebut, pihaknya bersama dengan tim patroli bersama masyarakat setempat langsung bergerak cepat, memadamkan api.

“Dengan alat seadanya, kami memadamkan api yang ada dipermukaan tanah itu,” katanya.

Menurut Eka Muharam, untuk memadamkan api tidak dibutuhkan waktu yang lama. Pemadam api tersebut hanya membutuhkan waktu 30 menit.

“Tidak sampai setengah jam, api tersebut sudah bisa dipadamkan,” ucapnya.

Lanjut Kabid Kedaruratan dan Logistik, ditaksir kerugian akibat kebakaran tersebut sekitar Rp. 14,6 ribu.

“Tak Siran kerugian akibat kebakaran hutan itu, tidak sampai Rp 15 ribu,” jelasnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik mengimbau kepada masyarakat yang ada disekitar hutan, agar lebih berhati-hati membuang puntung rokok atau benda-benda lain yang mudah terbakar, agar hutan di wilayah Banyuwangi ini aman.

“Dalam hutan itu, tidak hanya tumbuh-tumbuhan tapi didalamnya juga banyak binatang, seperti ayam hutan, merak, serta hewan lainnya, mari kita jaga bersama hutan kita,” harapnya. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Banyuwangi

Helmi : Tuduhan LSM GMBI Tidak Benar

Diterbitkan

||

oleh

Helmi Rosyadi, Ketua Aliansi Rakyat Muskin. (ist)

Memontum Banyuwangi – Ketua Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Helmi Rosyadi melakukan investigasi dan pengumpulan data maupun keterangan terkait demo yang dilakukan oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) pada Senin (2/9/2019) di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Banyuwangi dan berlanjut ke DPRD Banyuwangi.

Dalam investigasi tersebut, terungkap apa yang dituduhkan oleh LSM GMBI terkait tidak ditandatanganinya Surat Pernyataan Miskin (SPM) atas nama Fatimah, warga Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, itu tidak benar. Bahkan semua semua biaya pengobatan saat Fatimah berobat di RSUD Blambangan, ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Bukti tandatangan. (ist)

Bukti tandatangan. (ist)

“Usai demo yang dilakukan oleh LSM GMBI, saya langsung mencari ibu Fatimah di Desa Kedayunan dan bertemu dengan yang bersangkutan,” ujar Muhammad Helmi Rosyadi, Rabu (4/9/2019) siang.

Menurut Helmi, Fatimah masuk ke RSUD Blambangan pada Senin (26/8/2019) dan SPM ditandatangani oleh Kepala Dinsos Banyuwangi, Edi Supriyono pada Selasa (27/9/2019).

“Saat saya ke rumah ibu Fatimah, keadaan beliau sudah sehat wal alfiat,” terang ketua ARM.

Hasil investigasi dari ARM ini, mematahkan aksi demo yang dilakukan oleh LSM GMBI yang mendatang anggota LSM GMBI dari beberapa distrik (Kabupaten) yang ada di Jawa Timur, jika Dinas Sosial sangat lamban memberikan pelayanan terhadap warga miskin.

“Kita mengkritisi pemerintah boleh-boleh saja, asal sesuai data, dan fakta. Jangan hanya koar-koar tanpa bukti, ini sangat memalukan, apalagi mendatangkan anggota LSM dari beberapa kabupaten, namun faktanya tidak seperti yang dituduhkan,” selorohnya.

Helmi sangat menyayangkan apa yang disampaikan LSM GMBI saat orasi di Dinsos dan di DPRD Banyuwangi, tidak sesuai dengan faktanya. Semua yang disampaikan banyak fitnahnya dan memutar balikkan fakta.

“Dalam orasinya, LSM GMBI menuduh Dinsos Banyuwangi lamban dalam menangani memberikan pelayanan warga miskin, dan arogan. Ternyata tidak benar. Buktinya ya SPM itu, ibu Fatimah mengajukan pada tanggal 26 Agustus, ditandatangani oleh Kadinsos tanggal 27 Agustus. hanya selang satu hari. Lamban dari mana? Kalau seperti ini, yang arogan itu siapa? Dinsos apa LSM GMBI?,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, LSM GMBI Distrik Banyuwangi, melakukan aksi demo di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Banyuwangi. Dalam aksi tersebut, LSM GMBI Banyuwangi turut menghadirkan anggota LSM dari berbagai Distrik yang ada di Jawa Timur.

Saat ketua LSM GMBI Distrik Banyuwangi, Subadi dalam orasinya mengatakan, Dinas Sosial Banyuwangi sarangnya preman dan koruptor, dan sangat arogan dalam memberikan pelayanan kepada warga miskin yang membutuhkan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Bahkan dalam mediasi dengan Kadinsos, Edi Supriyanto, dengan Perwakilan 10 orang dari anggota LSM GMBI dari berbagai Distrik tersebut, sempat bersitegang. Ada anggapan jawaban dari Dinsos sangat berbelit-belit, dan mengada-ada. Hingga aksi demo berlanjut ke DPRD Banyuwangi.

Begitu juga saat hearing dengan anggota DPRD Banyuwangi, yang dipimpin Ali Mahrus dari FPKB dan Bernard Sipahutar dari fraksi P. Nasdem, sempat bersitegang salah satu pengunjung yang menanyakan apakah LSM GMBI Banyuwangi sudah terdaftar di Kesbangpol Banyuwangi.

Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu anggota LSM GMBI langsung murka, dan mengatakan kalau LSM GMBI itu sudah terdaftar di Kemenkumham.

“Pelayanan di Banyuwangi sudah baik, jangan disamakan dengan kotamu,” celetuk salah satu pengunjung demo. (tut/oso)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler