Memontum Bangkalan – Nasib naas menimpa Abdul Aziz (50) Desa Jung Anyar Kecamatan Socah,Bangkalan hari ini (25/9/2019). Ia dibacok oleh 8 orang saat mengawasi pengerukan tanah di Dusun Jung Anyar Pesisir Desa Jung Anyar Kecamatan Socah,Bangkalan.

Mulanya pada pukul 10.00, Aziz beserta Ali anaknya dan ARS kerabatnya melakukan pemantauan pengerukan tanah. Kemudian datang dan menanyakan tanah yang dikeruk apakah milik H Rawi. Namun ketiganya tak menjawab.

Selisih beberapa menit, ARW beserta 7 rekannya datang kembali dengan membawa clurit dan parang. Mereka langsung menyerang Abdul Aziz, hingga mengalami luka parah di bagian kepala.

Setelah melihat korban terluka, sekelompok orang itu kabur meninggalkan Aziz yang telah terkapar. Kemudian Ali dan ARS membawa Aziz ke Puskesmas setempat kemudian dirujuk ke RSUD Syamrabu bersama kepala desa Jung Anyar, Nazir.

“Iya, korban dikeroyok oleh ARW cs dengan parang dan clurit. Saya berharap pelaku segera ditangkap,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Socah AKP Hartanta menyampaikan kasus ini telah ditangani oleh polres Bangkalan. Diakuinya, seluruh pelaku saat ini masih dalam pengejaran.

“Pelaku masih dalam pengejaran. Untuk korban saat ini sudah dirawat di RSUD Syamrabu dan mengalami luka dibagian kepala, punggung serta wajah,” ucapnya. (Isn/nhs/yan)

Memontum Bangkalan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tjakraningrat mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) hari ini (12/9/2019). Ia menuntut BPN segera mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah Hasunah yang telah bertahun-tahun tak kunjung mendapatkan penyelesaian.

Jimhur Saros, selaku kuasa hukum Hasunah mengaku telah mengajukan pembuatan sertifikat sejak 22 mei 2018. Namun, hingga kini sertifikat yang diinginkan tak kunjung diberikan.

“Permasalahan tanah ini sudah bergulir sejak tiga tahun yang lalu. Jadi, tanah milik Hasunah ini yang mulanya masih petok D kemudian berpindah tangan ke orang lain dalam bentuk sertifikat, padahal Hasunah sendiri tidak pernah menyerahkan tanah tersebut,” ucapnya.

Zaini salah satu kuasa hukum juga turut menimpali, ia menyampaikan sebelum berubah nama menjadi milik orang lain, oknum BPN melakukan pengukuran tanpa adanya surat pemberitahuan pada Hasunah. Kemudian ia bersama tim memproses hal tersebut secara hukum dan menang di pengadilan.

“Kita sudah menang di pengadilan. Dengan berkas sebanyak ini kenapa sertifikat balik nama tidak kunjung dikeluarkan. Padahal secara hukum tanah itu sah milik Hasunah,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Saefudin Kasi Penanganan Masalah BPN Bangkalan meminta maaf atas proses panjang tersebut. Ia mengaku baru saja menyelesaikan hal tersebut dan akan segera mengeluarkan sertifikat.

“Kami meminta maaf karena memang memerlukan proses yang panjang agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan serupa. Dan ini kebetulan, sebelum seluruh tamu datang kesini sertifikatnya juga sudah selesai,” terangnya.

Ia mengaku, memiliki banyak pekerjaan persengketaan tanah yang perlu diselesaikan BPN. Sehingga, banyak sengketa tanah itu yang masih menunggak untuk diselesaikan. (ist/nhs/yan)

Memontum Bangkalan – Aksi unjuk rasa puluhan warga untuk menuntut transparansi data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus berjalan hari ini, Rabu (11/9/2019). Sesuai janji para pendemo, pihaknya akan terus melakukan aksi ini setiap rabu hingga tuntutannya dikabulkan.

Masih dengan tuntutan yang sama, Yodika Koordinator Lapangan (Korlap) menuntut adanya transparansi data by name by address para penerima bantuan sosial tersebut. Sebab, hingga kini data tersebut tak juga diungkap dan menimbulkan spekulasi adanya ‘permainan’ di dalam program bansos itu.

“Data penerima PKH sebanyak 71.058 pada bulan mei, saat ini menyusut menjadi 61.353. Mengapa bisa terjadi? Lalu kenapa data by name by address enggan untuk dipaparkan?,” tanyanya saat perwakilan Bank BRI menemuinya didepan kantor perbankan tersebut.

Ia pun meminta pihak BRI memberikan data tersebut, sebab BRI merupakan perbankan yang ditunjuk untuk menyalurkan data tersebut. Selain itu, pihaknya menuntut agar Bank BRI menunjukkan surat perjanjian dengan Kemensos yang telah disepakati.

“Jika memang tidak ada permainan, coba tunjukkan data tersebut. Jelas atau tidak penerimanya. Dan untuk perjanjian dengan Kemensosnya mana, kami perlu bukti,” jelasnya.

Baca : Demonstran Tuntut Realisasi BNPT dan PKH Transparan

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Bank BRI,Rulita mengaku tak dapat memberikan data yang diminta. Sebab, seluruhnya kewenangan Kemensos. Pihaknya juga segera melakukan rapat bersama Tim Koordinasi terkait.

“Silahkan minta ke Kemensos melalui dinsos. Kami disini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan data tersebut apalagi surat perjanjian yang dimaksud. Kami juga dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama Timkor,” tegasnya. (ist/nhs/yan)