Connect with us

Bangkalan

Pelanggaran Sepeda Motor Masih Dominan

Diterbitkan

||

Pelanggaran Sepeda Motor Masih Dominan

Memontum Bangkalan — Polres Bangkalan melaksanakan Pers rilis hasil pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2017 yang berakhir pada 14 November kemarin, di wilayah hukum Polres Bangkalan. Jumlah total pelanggaran 3.191‎, jumlah pelanggaran lalu lintas pengemudi sepeda motor tertinggi sekitar 3.041 tilang, Kamis (16/11/2017).

Pelanggaran pengemudi sepeda motor dapat dirinci lagi menjadi beberapa pelanggaran yaitu, tidak membawa STNK ada 776, tidak pakai helm‎ ada 363, rambu parkir ada 456, rambu berhenti ada 337, marka berhenti 291, berboncengan lebih dari 2 orang ada 82, melawan arus 72 dan perlengkapan kendaraan 219 pelanggaran.

Pelanggaran sepeda motor yang melakukan pelanggaran kelengkapan kendaraan yang menjadi perhatian secara khusus yakni adanya pemakaian knalpot bronk karena suara yang ditimbulkan akan terdengar bising serta ban luar yang berukuran kecil sering digunakan untuk balap liar.

Kapolres saat memotong knalpot bronk copy

Kapolres potong knapot brong

Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M Ridha mengatkan selama dua minggu melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Semeru 2017 beserta polsek jajaran ‎dan membuahkan hasil barang bukti berupa knalpot bronk 57 unit, ban kecil tidak standart 25 dan sepeda motor tanpa dokumen ada 93 pelanggaran.

“Kebanyakan yang melakukan pelanggaran yang dimaksud rata-rata masih tergolong dibawah umur dan belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SIM (Surat Ijin Mengemudi), “ungkapnya.

Anissullah menghimbau kepada masyarakat agar tidak memakai knalpot bronk juga tidak memakai ban ukuran kecil yang tidak sesuai standartnya. Maka dari itu kepada masyarakat agar tertib mengikuti peraturan lalulintas, seperti saat bepergian jangan lupa persiapan seperti surat-surat STNK dan SIM, jangan lupa juga pakai helm untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri‎.

” Saya berharap orang tua melakukan pengawasan kepada anaknya, apabila belum memiliki SIM orang tua harus melarang untuk menggunakan sepeda motor,”harapnya. Dalam pers rilis dihadiri seluruh pejabat Polres Bangkalan, Ketua MUI Bangkalan Kyai Syarifudin, Ketua NU Bangkalan Kyai Maki, staf pengurus Muhammadiyah, Ketua IMI Bangkalan dan staf Dinas Pendidikan Bangkalan. (nhs/yan)

Bangkalan

Lihat Pengerukan Tanah, Dibabat Clurit dan Parang 8 Orang

Diterbitkan

||

oleh

Terkapar, Abdul Aziz mengalami luka bacok sedang dirawat di RSUD Syamrabu

Memontum Bangkalan – Nasib naas menimpa Abdul Aziz (50) Desa Jung Anyar Kecamatan Socah,Bangkalan hari ini (25/9/2019). Ia dibacok oleh 8 orang saat mengawasi pengerukan tanah di Dusun Jung Anyar Pesisir Desa Jung Anyar Kecamatan Socah,Bangkalan.

Mulanya pada pukul 10.00, Aziz beserta Ali anaknya dan ARS kerabatnya melakukan pemantauan pengerukan tanah. Kemudian datang dan menanyakan tanah yang dikeruk apakah milik H Rawi. Namun ketiganya tak menjawab.

Selisih beberapa menit, ARW beserta 7 rekannya datang kembali dengan membawa clurit dan parang. Mereka langsung menyerang Abdul Aziz, hingga mengalami luka parah di bagian kepala.

Setelah melihat korban terluka, sekelompok orang itu kabur meninggalkan Aziz yang telah terkapar. Kemudian Ali dan ARS membawa Aziz ke Puskesmas setempat kemudian dirujuk ke RSUD Syamrabu bersama kepala desa Jung Anyar, Nazir.

“Iya, korban dikeroyok oleh ARW cs dengan parang dan clurit. Saya berharap pelaku segera ditangkap,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Socah AKP Hartanta menyampaikan kasus ini telah ditangani oleh polres Bangkalan. Diakuinya, seluruh pelaku saat ini masih dalam pengejaran.

“Pelaku masih dalam pengejaran. Untuk korban saat ini sudah dirawat di RSUD Syamrabu dan mengalami luka dibagian kepala, punggung serta wajah,” ucapnya. (Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bangkalan

Berlanjut, Warek III UTM Dilaporkan ke Polisi

Diterbitkan

||

oleh

Efendi Ketua umum HMI cabang Bangkalan dan Kuasa Hukum melaporkan Agung Ali Fahmi Ke Polres Bangkalan

Memontum Bangkalan Kasus pelecehan atau pencemaran nama baik terhadap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) oleh wakil rektor lll Agung Ali Fahmi terus berlanjut. Hari ini, HMI UTM melaporkan Agung atas dugaan pencemaran nama baik, Rabu (18/9/2019) malam.

Atas viralnya WhatsApp Agung Ali Fahmi tersebut, pihak HMI menilai Agung telah mencemarkan nama baik HMI. Agung juga dinilai tidak layak mencuitkan hal tersebut sebab dirinya merupakan salah satu pimpinan UTM, apalagi membidangi kemahasiswaan.

“Kami telah melaporkan Agung Ali Fahmi Warek lll UTM atas pencemaran nama baik HMI. Kami menilai Agung sebagai warek lll yang membidangi kemahasiswaan, tidak seharusnya mengungkapkan hal tersebut hingga menimbulkan perpecahan dan menjatuhkan korban,” ucap Arif Sulaiman Kuasa Hukum Efendi Ketua umum HMI cabang Bangkalan.

Baca : Cuitan Warek lll UTM Berbuntut, Dua Mahasiswa Jadi Korban

Sebelumnya, Agung telah didemo oleh ratusan massa yang tergabung dalam HMI dari berbagai wilayah. Namun, Agung malah membuat massa tandingan hingga terjadi bentrokan.

Atas perbuatannya ini agung dituntut 45 A ayat 2 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 28 ayat 2 undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. (Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bangkalan

Sertifikat Tak Keluar, LBH Tjakraningrat Datangi BPN

Diterbitkan

||

oleh

LBH Tjakraningrat saat mendatangi BPN

Memontum Bangkalan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tjakraningrat mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) hari ini (12/9/2019). Ia menuntut BPN segera mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah Hasunah yang telah bertahun-tahun tak kunjung mendapatkan penyelesaian.

Jimhur Saros, selaku kuasa hukum Hasunah mengaku telah mengajukan pembuatan sertifikat sejak 22 mei 2018. Namun, hingga kini sertifikat yang diinginkan tak kunjung diberikan.

“Permasalahan tanah ini sudah bergulir sejak tiga tahun yang lalu. Jadi, tanah milik Hasunah ini yang mulanya masih petok D kemudian berpindah tangan ke orang lain dalam bentuk sertifikat, padahal Hasunah sendiri tidak pernah menyerahkan tanah tersebut,” ucapnya.

Zaini salah satu kuasa hukum juga turut menimpali, ia menyampaikan sebelum berubah nama menjadi milik orang lain, oknum BPN melakukan pengukuran tanpa adanya surat pemberitahuan pada Hasunah. Kemudian ia bersama tim memproses hal tersebut secara hukum dan menang di pengadilan.

“Kita sudah menang di pengadilan. Dengan berkas sebanyak ini kenapa sertifikat balik nama tidak kunjung dikeluarkan. Padahal secara hukum tanah itu sah milik Hasunah,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Saefudin Kasi Penanganan Masalah BPN Bangkalan meminta maaf atas proses panjang tersebut. Ia mengaku baru saja menyelesaikan hal tersebut dan akan segera mengeluarkan sertifikat.

“Kami meminta maaf karena memang memerlukan proses yang panjang agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan serupa. Dan ini kebetulan, sebelum seluruh tamu datang kesini sertifikatnya juga sudah selesai,” terangnya.

Ia mengaku, memiliki banyak pekerjaan persengketaan tanah yang perlu diselesaikan BPN. Sehingga, banyak sengketa tanah itu yang masih menunggak untuk diselesaikan. (ist/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler