Connect with us

Blitar

Anggota Pansus Jatilengger Diduga Terlibat Kasus yang Akan Ditangani

Diterbitkan

||

Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto

Memontum Blitar – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger yang dibentuk pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/1/2018) kemarin. Mendapat sorotan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK). Karena anggota Pansus penyelesaian permasalahan tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok tersebut, beranggotakan orang-orang yang dinilainya bermasalah.

Dalam Pansus yang baru dibentuk tersebut, ada beberapa anggota DPRD periode lama yang diduga ikut terlibat di dalam permasalahan tersebut. Namun diharapkan Pansus ini benar-benar netral dan bisa mengusut tuntas permasalahan tukar guling aset milik Pemkab Blitar tersebut.

“Sebaiknya anggota pansus Jatilengger di DPRD Kabupaten Blitar itu diisi oleh orang-orang yang tidak bermasalah dan diduga tidak ikut terlibat dalam dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 milar”, kata Ketua KRPK Mohamad Trijanto, Minggu (21/1/2018).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar saat itu (2007), diduga telah membuat keputusan terkait aset Jatilengger dengan landasan surat dari Komisi I DPRD Kabupaten Blitar. Dan penanganan kasus korupsi tersebut masih berjalan di Kejaksaan Agung.

Sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor dalam putusan dengan terdakwa Agus Budi Handoko disebutkan, bahwa terdakwa hanya turut serta. Sedangkan pemeran utama dalam korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 1, 3 miliar ini adalah mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Blitar saat itu.

“Dalam putusan Majelis Hakim Tipikor, terdakwa Agus Handoko hanya turut serta, bukan pemeran utama. Saya harap pansus tidak menyembunyikan para pemeran utama”, tandas Trijanto. Jika anggota Pansus Jatilengger ini diisi orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Jatilengger, Trijanto khawatir, akan bernasib sama seperti Pansus Hak Angket KPK di DPR RI beberapa waktu yang lalu.

“Uang negara diduga bakal dihambur-hamburkan tanpa basa-basi untuk melindungi politisi sejawat yang diduga terlibat kasus korupsi. Adakah aliran dana miliaran rupiah untuk setiap Fraksi di DPRD Kabupaten Blitar guna mengegolkan konspirasi politik yang dibungkus Sidang Paripurna terkait aset Jatilengger”, jelas Mohamad Trijanto.

( baca juga : Inventarisasi Permasalahan, Pansus Jatilenger Panggil 14 Instansi )

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Pansus Jatilengger, Endar Suparno, SH menegaskan, bahwa Pansus Jatilengger ini akan trnasparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan terkait pidana dan perdata merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), bukan kewenangan legislatif.

“Pansus ini terbuka, yang menutup-nutupi itu siapa. Kami juga telah mengundang, kejaksaan, kepolisian, inspektorat, pihak ketiga, dan pihak terkait lainnya. Jika nanti pemeran utama tersebut terungkap dan dijadikan tersangka, itu merupakan kewenangan APH bukan kewenangan pansus”, tandas Endar Suparno. (jar/yan)

Blitar

Puluhan Santriwati Ponpes di Blitar Diduga Keracunan Sajian Bakso

Diterbitkan

||

oleh

Dari total 94 santriwati yang sakit, 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas Nglegok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Memontum Blitar – Puluhan santriwati pondok putri salah satu pesantren di Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan. Bahkan, sebagian harus menjalani rawat inap di Puskesmas Nglegok.

Kepala Puskesmas Nglegok, Yudia Supradini mengatakan, total ada 94 santriwati yang diduga mengalami keracunan. Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah.

“Pemicunya diduga karena makan bakso hari Jumat kemarin. Mereka kemarin sebagain ada yang puasa jadi mereka buka puasa bersama lalu makan bakso. Kemudian tadi pagi sekitar jam 06.00 mulai ada yang sakit perut,” kata Yudia Supradini, Sabtu (14/9/2019).

Lebih lanjut Yudia Supradini menyampaikan, pihak pondok pesantren sebelumnya menghubungi petugas Puskesmas Nglegok untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian setelah diperiksa dari total 94 santriwati yang sakit 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Pagi tadi kami dipanggil kesana untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian kami periksa lalu santriwati yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kita bawa ke Puskesmas,” jelasnya.

Yudia menandaskan, saat ini 23 santriwati yang dirawat kondisinya sudah mulai membaik. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Diterbitkan

||

oleh

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (6/habis)

 

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Diterbitkan

||

oleh

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Memontum Blitar – Merasa aman dengan pengawasan TP-4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ) Kejaksaan Tingggi Jatim, PP Kom pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, merealisasikan pembangunan tanpa memperhatikan scedul.

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler