Connect with us

Blitar

Inventarisasi Permasalahan, Pansus Jatilenger Panggil 14 Instansi

Diterbitkan

||

Anggota Pansus Jatilengger Diduga Terlibat Kasus yang Akan Ditangani

Memontum Blitar – Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger langsung menjalankan tugasnya, setelah resmi dibentuk melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (18/01/2018) kemarin, Langkah awal, untuk menyelesaikan permasalahan tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Pansus memanggil empat belas instansi terkait.

Keempat belas instansi tersebut diantaranya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Ponggok hingga Kepala Desa (Kades) jatilengger, juga Asisten I, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Blitar,

Anggota Pansus jatilengger DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo menjelaskan, pemanggilan tersebut untuk mengetahui dan inventarisasi akar permasalahan munculnya kasus tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, yang saat ini sudah dijadikan Perumahan Puri Ponggok Indah.

“Pihak-pihak terkait sengaja kami panggil, agar permasalahan tersebut terang benderang. Sehingga apa yang akan dikerjakan pansus nanti, bisa menjadi jelas dan terarah”, kata Wasis Kunto Atmojo, Jumat (19/01/2018).

Inventarisasi permasalahan Jatilengger ini, lanjut Wasis, perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan tersebut secara gamblang. Dengan demikian, nantinya rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus Jatilengger terkait tukar guling tersebut, sesuai dengan kondisi yang ada. Apakah tukar guling tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

“Jadi atau tidaknya tukar guling lahan Jatilengger, nantinya tergantung dari rekomendasi pansus. Untuk itulah inventarisasi permasalahan kami lakukan, Sebelum mengeluarkan rekomendasi, kami harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu”, lanjut Wasis.

Menurut Wasis, DPRD Kabupaten Blitar berhak untuk menolak proses tukar guling lahan Jatilengger, jika nanti Pansus Jatilengger mengeluarkan rekomendasi bahwa tukar guling lahan Jatilengger dianggap tidak sesuai. Sedangkan rencana tukar guling dan lahan pengganti yang diajukan tersebut, merupakan kewenangan dari Pemkab Blitar. Pansus dan DPRD Kabupaten Blitar, tidak memiliki hak mengurus lahan ataupun proses tukar guling.

“Kami hanya merekomendasikan, apakah lahan yang akan dijadikan objek tukar guling, sudah sesuai atau tidak”, tandanya.

Terkait lahan pengganti yang diajukan untuk tukar guling, Pansus menyarankan agar eksekutif memakai nilai tafsiran harga sekarang. Dengan demikian nilai tafsiran harga sesuai atau sepadan dengan lahan asset Pemkab Blitar yang saat ini dijadikan perumahan tersebut.

( baca juga : Anggota Pansus Jatilengger Diduga Terlibat Kasus yang Akan Ditangani )

“Lokasi lahan pengganti tersebut, bagi kami tidak masalah. Namun yang terpenting harga tanah di lahan pengganti harus sesuai dengan aset Pemkab tersebut. Karena pelepasan aset dilakukan pada 2007, sedangkan lahan pengganti yang diajukan pada 2018, maka nilai tafsiran harga harus mengikuti harga sekarang”, pungkas Wasis Kunto Atmojo.

Diberitakan sebelumnya, kasus perubahan aset milik Pemkab Blitar di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok tersebut, menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun, sejak 2007 hingga 2017. Karena asset Pemkab Blitar yang sudah dijadikan Perumahan Puri Ponggok Indah tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar. (jar/yan)

Blitar

Puluhan Santriwati Ponpes di Blitar Diduga Keracunan Sajian Bakso

Diterbitkan

||

oleh

Dari total 94 santriwati yang sakit, 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas Nglegok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Memontum Blitar – Puluhan santriwati pondok putri salah satu pesantren di Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan. Bahkan, sebagian harus menjalani rawat inap di Puskesmas Nglegok.

Kepala Puskesmas Nglegok, Yudia Supradini mengatakan, total ada 94 santriwati yang diduga mengalami keracunan. Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah.

“Pemicunya diduga karena makan bakso hari Jumat kemarin. Mereka kemarin sebagain ada yang puasa jadi mereka buka puasa bersama lalu makan bakso. Kemudian tadi pagi sekitar jam 06.00 mulai ada yang sakit perut,” kata Yudia Supradini, Sabtu (14/9/2019).

Lebih lanjut Yudia Supradini menyampaikan, pihak pondok pesantren sebelumnya menghubungi petugas Puskesmas Nglegok untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian setelah diperiksa dari total 94 santriwati yang sakit 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Pagi tadi kami dipanggil kesana untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian kami periksa lalu santriwati yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kita bawa ke Puskesmas,” jelasnya.

Yudia menandaskan, saat ini 23 santriwati yang dirawat kondisinya sudah mulai membaik. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Diterbitkan

||

oleh

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (6/habis)

 

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Diterbitkan

||

oleh

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Memontum Blitar – Merasa aman dengan pengawasan TP-4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ) Kejaksaan Tingggi Jatim, PP Kom pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, merealisasikan pembangunan tanpa memperhatikan scedul.

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler