Hukum & Kriminal

space ads post kiri

Konflik PPLP PT PGRI Malang, Pihak Sudja’i Segera Laporkan Christea

  • Minggu, 21 Januari 2018 | 20:45
  • / 4 Jumadil Uula 1439
  • Dibaca : 504 kali
Konflik PPLP PT PGRI Malang, Pihak Sudja’i Segera Laporkan Christea
MS Alhaidary SH MH, kuasa hukum Sudja’i ketua PPLP PT PGRI Malang. (gie)

Memontum Kota Malang — Kemelut Kampus Unikama (Universitas Kanjuruhan Malang) bakal terus meruncing. Pihak Sudja’i Ketua PPLP PT PGRI (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia) Malang, nampaknya bakal melaporkan Christea Frisdiantara, ketua PPLP PT PGRI Malang, berdasarkan KamenkumHam SK AHU 000.0001. AH.01. 08 Tahun 2018.

Karena diduga ada keterangan palsu dalam akta otentik pembuatan akte di notaris Ario Hardicko SH.

MS Al Haidary SH, kuasa hukum Sudja’i membenarkan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Christea bahwa Akta perubahan No 84, Akta 56, Akta 100 dan Akta 151, tidak pernah di Mengkumham kan. Karena tidak pernah di sahkan oleh Menkumham maka 4 akte perubahan tersebut tidak sah.

“Karena tidak pernah di sahkan oleh Menkumham, maka ke 4 akte itu tidak sah. Dalam Pasal 17 ayat I, peraturan Menkumham RI No 3 Tahun 2016, tentang cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan menteri. Di sini sudah jelas bahwa akte perubahan No 84 tidak sah,” ujar MS Alhaidary.

Dalam komparisi/badan akte yang dibuat di notaris Ario Hardicko SH, tetap disebut Akte 84 sebagai dasar. Pihaknya bakal melaporkan Christea.

“Rencananya Christea akan kami laporkan ke polisi terkait memberikan keterangan palsu dalam akte otentik. Pengacaranya bilang akta 84 tidak dipakai, karena tidak disahkan Menkumham. Namun Christea dapat mengajukan perubahan anggaran dasar ke Mentri, dasarnya adalah akte yang dibuat di notaris Ario, No 1 Tanggal 3 Januari 2018. Salah satu dasar dalam komparisi tertulis Akta 84 hingga dia mendapat pengesehan dari Mentri. Dia mendapat pengesahan mentri berdasarkan akte diduga di dalamnya terdapat keterangan yang tidak benar,” ujar Al Haidary.

Pada 15 Januari 2018, Christea menyebar undangan melalui pesan WA.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional