Connect with us

Surabaya

Warga Jarak-Dolly Gugat Walikota, Kasatpol PP dan Kapolrestabes Surabaya

Diterbitkan

||

Warga Jarak-Dolly Gugat Walikota, Kasatpol PP dan Kapolrestabes Surabaya

Mata Pencaharian Hilang, Minta Ganti Rugi Rp 2.700.072.014.000

 

Memontum Surabaya
— Puluhan massa mengatasnamakan kelompok masyarakat korban penutupan lokalisasi Jarak-Dolly menggelar aksi damai di Pengadilan Negeri Surabaya, saat mendaftarkan gugatan ke Risma selaku Walikota Surabaya, Kasatpol PP dan Kapolrestabes Surabaya, Selasa (23/1/2018). Sudah berjalan 3,5 tahun peristiwa represif yang dilakukan aparat keamanan sebagai bentuk dari arogansi pemerintah, terkait penutupan Lokalisasi di wilayah Jarak -Dolly pada tanggal 27 Juli 2014.

Perlu diketahui bahwa rencana penutupan wilayah tersebut masih agenda kinerja Komisi D DPRD Surabaya. Statusnya masih dibahas dan belum dinyatakan tutup. Karena belum ada ganti rugi termasuk pemberian sumber ekonomi dan kehidupan yang layak bagi warga Jarak-Dolly. Padahal sebelum adanya Deklarasi Penutupan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di Islamic Center, di acara tersebut Ketua Komnas HAM menyatakan, pemerintah tidak melakukan penutupan atau kekerasan pada warga yang menggantungkan hidupnya pada perekonomian Lokalisasi Jarak – Dolly.

Sebelum penutupan harus dilakukan dialog antara warga dengan Pemkot Surabaya. Ini menjadi dasar kesepakatan bersama agar kedua belah pihak saling menguntungkan. Jika Pemkot Surabaya melakukan pemaksaan atau kekerasan, ini melanggar hak asazi manusia dan perampasan hak ekonomi warga Jarak – Dolly.

Padahal di wilayah Jarak -Dolly telah dibangun swadaya masyarakat, yang menjadi mata pencarian. Tapi apa yang telah didapatkan oleh warga Jarak-Dolly setelah ditutup, yaitu kemiskinan. Ini merupakan tanggung jawab Pemkot Surabaya. Dalam hal ini Pemkot Surabaya diduga bertentangan dengan tujuan kemerdekaan dan amanat Konstitusi alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1 Bab XA tentang HAM.

Pasca penutupan Jarak-Dolly, karena wilayah tersebut dinilai tempat maksiat dan sampah masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Walikota terbaik se Asia. Menurut Okky Saputra selaku kuasa hukum warga Jarak-Dolly, sejumlah 1800 orang yang menjadi korban, akan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Surabaya.

”Selama ini, warga Dolly merasa dibohongi oleh Risma terkait penutupan lokalisasi Jarak-Dolly, karena tidak ada komunikasi yang baik. Menyikapi sebelum dan sesudahnya penutupan lokalisasi Jarak-Dolly, secara terang dan jelas, dimana kita menemukan alat bukti surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Adanya dugaan tindak kejahatàn Hak Asazi Manusia saat penutupan lokalisasi Jarak -Dolly Medio 2019 lalu,” jelas Okky Saputra.

“Kami akan melakukan upaya hukum diantaranya pidàna kejahatan hak asasi manusia (HAM), gugatan class action, tindak pidana korupsi (Tipikor). Bahkan kita pernah mengirim surat somasi, sayangnya pihak Pemkot Tidak pernah mengindahkan somasi tersebut. Ada indikasi salah satu bank milik pemerintah, dimana saldonya kosong. Jika secara riil kita menghitungnya, tahun 2014 sampai 2018, mereka tidak mendapatkan haknya. Sebenarnya rekening tersebut diisi secara rutin. Menurut kami, seharusnya ganti rugi yah ganti rugi. Tapi nyatanya dari 1800 orang ini, mereka belum dibayar,” tambah Okky Saputra.

”Tidak ada perjanjian secara tertulis tetapi hanya dijanjikan pada saat deklarasi. Tapi kita punya bukti rekening tabungan kosong. Salah satu contoh ada rumah warga yang ditutup dan dijanjikan akan dibeli. Tapi sampai sekarang tidak dibeli. Bahkan dijanjikan akan dibukakan tempat usaha nyatanya tidak ada. Kami akan mengugat Tri Risma Hartini selaku Walikota Surabaya, Satpol PP dan Kapolres Surabaya, terkait dengan Gugatan Class Action yang berisi permohonan (Petitum ) semua kerugian In materian dan material senilai Rp 2.700.072.014.000,” jelas Okky Surya Tama. Sampai berita ini ditayangkan, pihak terkait belum bisa dikonfirmasi, diantaranya Risma Walikota Surabaya, Satpol PP dan Kapolrestabes Surabaya. (sri/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Surabaya

Divonis 1 Tahun, Dhani Ajukan Banding

Diterbitkan

||

oleh

Memontum SurabayaTerdakwa dalam kasus ujaran kebencian yakni politisi sekaligus musisi Ahmad Dhani Prasetyo,   divonis pidana selama 1 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan dalam sidang putusan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Putusan ini lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, JPU menuntut pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua, R. Anton Widyopriyono yang mengatakan. “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Anton, Selasa (11/6).

Mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut, Ahmad Dhani nampak kecewa. Pria yang sempat maju sebagai calon legislatif (caleg) dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) dari partai Gerindra ini menegaskan jika dirinya menyatakan banding atas kasus yang menimpanya itu.

Selain banding, Dhani membeberkan tiga fakta persidangan yang diabaikan majelis hakim. Menurut Dhani dalam fakta persidangan bahwa majelis hakim mengabaikan saksi ahli pembuat  ITE dari Menkominfo Teguh Afriadi. Saksi tersebut menyatakan bahwa ada subjek hukum yang menjadi korban adalah orang peorangan bukan lembaga hukum.

“Ya ini adalah saksi ahli yg membuat UUD ITE. ini adalah saksi ahli yg mengetahui isyarat hukumnya apa. Kemerain bersaksi pada majelesi hakim harus ada subjek hukum, sehingga tidak saling mereka-reka,” ungkap suami Mulan Jameela itu.

Kedua, masih Dhani, saksi ahli dari JPU sendiri yaitu ahli pidana Yusuf Yakubus  menyatakan jika pasal 315 ini berbeda dengan menuduhkan sesuatu. Tadi dijelaskan dengan kuasa hukum kami.

“Yang nomer tiga, ada satu fakta yang disembunyikan, yang melaporkan saya adalah pelaku persekusi dan kemarin difakta persidangan mereka adalah pelaku persekusi. Jadi tiga hal inilah yang menurut saya disembunyikan dari fakta persidangan,” kata pengarang lagu Laskar Cinta ini.

Sementara itu kuasa hukum Dhani, Aldwin Megantara menegaskan, “tidak ada satupun yang menjadi pertimbangan dari 3 ahli, baik itu dari jaksa maupun dari kami. Yang pada substansinya harus menuduhkan perbuatan. Jadi tuduhan pasal 27 ayat 3 no 11 itu harus menuduhkan perbuatan,” tegasnya.

Sedangkan, Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung  juga mengatakan bahwa Dhani akan dikembalikan ke tempat sebelumnya ditahan. Pihaknya kini tengah melakukan persiapan.

“Kita akan kembalikan ke tempat sebelumnya Ahmad Dhani ditahan. Kita perlu waktu bebarapa hari untuk persiapannya,” ucap Richard saat dikonfirmasi. (sur/ano/yan)

Lanjutkan Membaca

Surabaya

Pemkot Surabaya Temukan 8 PSK Terindikasi Positif HIV

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Surabaya—-Sejak Sabtu (18/5) dan Minggu (19/5) malam gabungan dari Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia di kawasan Stasiun Wonokromo. Rupanya terpadat 14 Pekerja Seks Komersial (PSK)  dan delapan diantaranya terindikasi positif Human Immunodeficiency Virus (HIV). Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dari 14 PSK yang terjaring razia itu, langsung dilakukan pemeriksaan tes urine di lokasi. Hasilnya, delapan orang positif terjangkit HIV.

PSK tersebut diketahui berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Kediri, Tulungagung, Gresik, Nganjuk dan Malang, dengan usia rata-rata di atas 30 tahun.

“Saat ini mereka ditempatkan di Liponsos Keputih untuk dilakukan pembinaan dan pengobatan berupa Acute Retroviral Syndrome (ARV), sebelum nanti mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing,” kata Febria di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (21/5).

Febria menjelaskan pihaknya akan terus gencar melakukan penyuluhan dan pemeriksaan ke sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat hiburan malam. Dengan begitu masyarakat akan sadar dan mendapatkan edukasi tentang bahaya penyebaran virus HIV itu.

“Kita selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan di SD, SMP, SMA dan lintas sektor. Kemudian di beberapa hiburan malam, kalau tim pengawasnya ada dari Dinkes, LSM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujarnya.

Bahkan, ia memastikan, Pemkot Surabaya bersama jajaran samping juga rutin melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Razia dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus tersebut. “Setiap ada razia itu langsung kita periksa (tes urine) di tempat. Baru setelah itu jika terindikasi positif HIV, maka akan kita bawa ke Liponsos,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penularan virus HIV bisa melalui beberapa faktor, di antaranya jarum suntik, free sex, dan hubungan sesama jenis. Namun jika hanya sekedar bersentuhan tangan dengan pengidap HIV, orang tersebut tidak akan tertular.

Akan tetapi, ia menyebut, obat ARV tidak bisa menyembuhkan pengidap HIV/AIDS, namun bisa menekan perkembangbiakan virus, sehingga usia harapan hidup bisa diperpanjang.

“Jangan sungkan-sungkan untuk berobat dan koordinasi dengan puskesmas, sampai terima PMT (Pemberian Makanan Tambahan), itu berupa susu, karena imunnya sudah menurun. Dari Dinsos juga ada permakanan,” kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang telah terjangkit virus HIV/AIDS agar melakukan pengobatan secara rutin ke puskesmas atau rumah sakit yang memberikan layanan bagi pengidap virus tersebut.

Ia menyebut, di Surabaya ada 63 puskesmas yang siap melayani pemeriksaan dan diagnosa virus HIV. Sementara itu, jumlah Puskesmas yang melayani pengobatan HIV ada 10. Yakni, Puskesmas Dupak, Putat, Sememi, Perak Timur, Kedurus, Jagir, Kedungdoro, Keputih, Kali Rungkut, dan Tanah Kali Kedinding.

“Kalau rumah sakit yang melayani pengobatan HIV ada sembilan, yakni RS Soewandi, RSAL (Rumah Sakit Aangkatan Laut), RS Haji, RS Bhayangkara, RS Jiwa Menur, RS Dr. Soetomo, RS Unair dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan, Pemkot Surabaya secara intensif melakukan razia ke tempat-tempat yang terindikasi ada praktek prostitusi dan penyebaran HIV/AIDS, seperti di Wonokromo, stasiun-stasiun dan eks lokalisasi. Tak hanya itu, pihaknya juga rutin melakukan razia ke kos-kosan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan adanya virus HIV.

“Kalau di kos-kosan tidak terlalu banyak. Kita tekankan di daerah yang kita curigai berdasarkan informasi, maka kita lakukan yustisi, sekaligus diikuti dengan pemeriksaan kesehatan,” kata Fikser.

Pihaknya menegaskan bahwa razia atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang akan digelar itu, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Ia menyebut, ketika di lokasi ditemukan adanya transaksi seperti prostitusi, pihaknya langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kesehatan kepada orang tersebut. Tujuannya, untuk meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS.

“Sebetulnya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pasal bagi seseorang yang menularkan virus HIV,” tegasnya.

Peraturan itu, tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013, tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (est/ano/yan)

Lanjutkan Membaca

Surabaya

Ganja 1 Kg Gagal Edar, Mahasiswa Siwalankerto Berlebaran di Tahanan

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Surabaya—-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya sukses menggagalkan peredaran ganja seberat 1 Kg. Daun memabukan itu diamankan dari tersangka Irsyad Khamami, mahasiswa yang beralamat di Jalan Siwalankerto Utara RT 03/ RW III, Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Barang haram itu sebelumnya dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman. Kesabaran petugas diuji karena tersangka sempat memerintahkan petugas kurir membatalkan sejumlah titik pengiriman melalui handphone (HP). Tersangka minta petugas kurir kirim ke kawasan Injoko. Namun ketika petugas kurir setengah perjalanan menuju Injoko, tersangka kembali telepon dan minta petugas mengembalikan ke kantor pusat perusahaan jasa hantaran di kawasan Raya Juanda.

Namun proses pengiriman berhasil digagalkan di frontage road sisi timur, tepatnya sekitaran Siwalankerto.

Plt. Kepala BNNK Surabaya Damar Bastian mengatakan, penangkapan tersangka melalui pengendusan digital cukup lama, sekitar 1 minggu. Berkat kesabaran, petugas berhasil mengungkap, Minggu (19/5/2019) petang.

“Keberhasilan ini juga atas kerjasama dengan BNNP. Tim gabungan berhasil setelah mencurigai seseorang yang mengendarai motor yang mengiringi petugas kurir jasa hantaran. Selanjutnya tim mengikuti lalu menghentikan, di Halaman ATM BRI Siwalankerto.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan didapati stoples plastik warna merah, yang di dalamnya terdapat bungkusan ganja seberat 1 kg.

Pengembangan kasus dilakukan dengan mengeler tersangka ke rumahnya. Ternyata di dalamnya diamankan bubuk daun keratom yang diindikasikan kuat mengandung unsur narkoba. Cuman petugas belum memastikan karena perlu uji laboratorium.

Barang bukti yang diamankan, 1 kg ganja, 1 unit sepeda motor Mio Soul putih Nopol W-6528-VM. “Saat ini masih dilakukan pengembangan jaringan di atasnya,” kata Damar, Minggu (19/5) malam.

Kepada petugas, tersangka mengaku ganja dipesan dari temannya di Jakarta dan dikirim melalui jasa hantaran. “Saya pakai sendiri,” aku tersangka.

Menyimak pengakuan tersebut, Damar tidak mempercayai. “Modus tersangka selalu seperti itu, mengaku dipakai sendiri agar jaringannya aman,” kata Damar. (ano/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler