Connect with us

Surabaya

Direktur CV Andy Utama Didakwa Bobol Pajak Rp 4,2 Miliar

Diterbitkan

||

Direktur CV Andy Utama Didakwa Bobol Pajak Rp 4,2 Miliar

Memontum Surabaya — Sidang kasus dugaan pembobolan pajak senilai Rp 4.2 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali digelar. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) Hariwiadi dari Kejari Surabaya, menghadirkan Hartono, direktur CV Andy Utama Kontraktor dari Jalan Sidotopo Wetan Baru I/21 Surabaya sebagai saksi.

“Tahun 2008 hingga 2009 usaha saya (CV Andy Utama Kontraktor) tidak beroperasional. Terdakwa pernah meminta agar diberikan stempel perusahaan serta identitas perusahaan, juga minta spicemen tanda tangan saya,” ucap saksi Hartono

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dihadapan ketua majelis hakim Dwi Purwadi dinyatakan, terdakwa Tutik Wahyuniarti SH didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPKP) dengan cara membuat Faktur Pajak Fiktif pada tahun 2008. Modus yang digunakan terdakwa adalah dengan menerbitkan Faktur Pajak Fiktif seolah-olah kelebihan dalam membayar Pajak.

Setelah itu, terdakwa Tutik mengajukan permohonan restitusi ke Kantor Pajak agar bisa memperoleh pengembalian atas kelebihan pajak yang telah dibayarkan. Atas perbuatan terdakwa, terdapat kerugian negara lantaran pihak perpajakan membayar restitusi dari Faktur Pajak Fiktif yang dibuat hingga Rp 4,2 miliar.

Dalam perkara ini, terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kejadian berawal saat tahun 2008, terdakwa Tutik Wahyuniarti SH yang berprofesi sebagai konsultan pajak, diminta tolong oleh saksi Hartono selaku pemilik dan Direktur CV Andy Utama Konttaktor mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) perusahaanya yang awalnya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Gubeng, NPWP 02.254.241.7-606.000 di pindah ke KPP Pratama Surabaya Mulyorejo NPWP 02.254.241.7-619.000.

Sebagai kontraktor, saksi Hartono berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, pasal 23, pasal 25, pasal 26, dan pasal 29.

Setelah CV Andy Utama Kontraktor mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kemudian saksi Hartono meminta bantuan terdakwa Tutik Wahyuniarti untuk mengerjakan Laporan Perpajakan secara rutin untuk setiap masa pajak dan membuatkan faktur pajak saat perusahaan kontraktornya melakukan penagihan pembayaran atas proyek dengan pihak lain.

Untuk memudahkan pembuatan faktur pajak, terdakwa meminta kepada saksi Hartono agar diberikan stempel Perusahaan serta formulir faktur pajak kosong dalam bentuk buku serta menyerahkan identitas perusahaan, spicemen tanda tangan, formulir faktur pajak dan stempel perusahaan.

Setelah faktur pajaknya dibuatkan oleh terdakwa, lantas saksi Hartono mengambil ke rumah terdakwa di Jalan Bendul Merisi Selatan 3/76 Surabaya. Untuk biaya jasa atas pembuatan laporan perpajakan dan faktur pajak terdakwa menerima pembayaran berupa komisi/fee.

Namun, pada tahun 2008 hingga 2009 pada saat CV Andy Utama Kontractor tidak beroperasional dan tanpa sepegetahuan saksi Hartono, ternyata dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menerbitkan faktur pajak kepada PT Ryantama Citra Karya Abadi, PT Citra Yasindo Setia, CV Asa Wahana Reksa dan CV Provisi Mitra Teknik dan perusahaan lainya seolah-olah ada transaksi usaha serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT. masa PPN ) tahun 2009 sampai dengan 2010 dengan menggunakan data Pajak CV Andy Utama Kontraktor, terdakwa melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai adanya penjualan besi beton, pipa SCH dan Plat untuk jasa konstruksi pembangunan gedung.

Lalu Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai itu dikreditkan sebagai pajak masukan, sehingga mengurangi kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak yang di setor ke kas Negara oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi, PT Citra Yasindo Setia, CV Asa Wahana Reksa dan CV Provisi Mitra Teknik dan perusahaan lainya lebih kecil dari yang seharusnya di bayar. (sri/yan)

Surabaya

Divonis 1 Tahun, Dhani Ajukan Banding

Diterbitkan

||

oleh

Memontum SurabayaTerdakwa dalam kasus ujaran kebencian yakni politisi sekaligus musisi Ahmad Dhani Prasetyo,   divonis pidana selama 1 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan dalam sidang putusan kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Putusan ini lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, JPU menuntut pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua, R. Anton Widyopriyono yang mengatakan. “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Anton, Selasa (11/6).

Mendengar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut, Ahmad Dhani nampak kecewa. Pria yang sempat maju sebagai calon legislatif (caleg) dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) dari partai Gerindra ini menegaskan jika dirinya menyatakan banding atas kasus yang menimpanya itu.

Selain banding, Dhani membeberkan tiga fakta persidangan yang diabaikan majelis hakim. Menurut Dhani dalam fakta persidangan bahwa majelis hakim mengabaikan saksi ahli pembuat  ITE dari Menkominfo Teguh Afriadi. Saksi tersebut menyatakan bahwa ada subjek hukum yang menjadi korban adalah orang peorangan bukan lembaga hukum.

“Ya ini adalah saksi ahli yg membuat UUD ITE. ini adalah saksi ahli yg mengetahui isyarat hukumnya apa. Kemerain bersaksi pada majelesi hakim harus ada subjek hukum, sehingga tidak saling mereka-reka,” ungkap suami Mulan Jameela itu.

Kedua, masih Dhani, saksi ahli dari JPU sendiri yaitu ahli pidana Yusuf Yakubus  menyatakan jika pasal 315 ini berbeda dengan menuduhkan sesuatu. Tadi dijelaskan dengan kuasa hukum kami.

“Yang nomer tiga, ada satu fakta yang disembunyikan, yang melaporkan saya adalah pelaku persekusi dan kemarin difakta persidangan mereka adalah pelaku persekusi. Jadi tiga hal inilah yang menurut saya disembunyikan dari fakta persidangan,” kata pengarang lagu Laskar Cinta ini.

Sementara itu kuasa hukum Dhani, Aldwin Megantara menegaskan, “tidak ada satupun yang menjadi pertimbangan dari 3 ahli, baik itu dari jaksa maupun dari kami. Yang pada substansinya harus menuduhkan perbuatan. Jadi tuduhan pasal 27 ayat 3 no 11 itu harus menuduhkan perbuatan,” tegasnya.

Sedangkan, Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung  juga mengatakan bahwa Dhani akan dikembalikan ke tempat sebelumnya ditahan. Pihaknya kini tengah melakukan persiapan.

“Kita akan kembalikan ke tempat sebelumnya Ahmad Dhani ditahan. Kita perlu waktu bebarapa hari untuk persiapannya,” ucap Richard saat dikonfirmasi. (sur/ano/yan)

Lanjutkan Membaca

Surabaya

Pemkot Surabaya Temukan 8 PSK Terindikasi Positif HIV

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Surabaya—-Sejak Sabtu (18/5) dan Minggu (19/5) malam gabungan dari Satpol PP, Linmas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan razia di kawasan Stasiun Wonokromo. Rupanya terpadat 14 Pekerja Seks Komersial (PSK)  dan delapan diantaranya terindikasi positif Human Immunodeficiency Virus (HIV). Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, dari 14 PSK yang terjaring razia itu, langsung dilakukan pemeriksaan tes urine di lokasi. Hasilnya, delapan orang positif terjangkit HIV.

PSK tersebut diketahui berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Kediri, Tulungagung, Gresik, Nganjuk dan Malang, dengan usia rata-rata di atas 30 tahun.

“Saat ini mereka ditempatkan di Liponsos Keputih untuk dilakukan pembinaan dan pengobatan berupa Acute Retroviral Syndrome (ARV), sebelum nanti mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing,” kata Febria di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (21/5).

Febria menjelaskan pihaknya akan terus gencar melakukan penyuluhan dan pemeriksaan ke sekolah-sekolah, bahkan tempat-tempat hiburan malam. Dengan begitu masyarakat akan sadar dan mendapatkan edukasi tentang bahaya penyebaran virus HIV itu.

“Kita selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan di SD, SMP, SMA dan lintas sektor. Kemudian di beberapa hiburan malam, kalau tim pengawasnya ada dari Dinkes, LSM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),” ujarnya.

Bahkan, ia memastikan, Pemkot Surabaya bersama jajaran samping juga rutin melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam. Razia dilakukan rutin setiap tiga bulan sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus tersebut. “Setiap ada razia itu langsung kita periksa (tes urine) di tempat. Baru setelah itu jika terindikasi positif HIV, maka akan kita bawa ke Liponsos,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penularan virus HIV bisa melalui beberapa faktor, di antaranya jarum suntik, free sex, dan hubungan sesama jenis. Namun jika hanya sekedar bersentuhan tangan dengan pengidap HIV, orang tersebut tidak akan tertular.

Akan tetapi, ia menyebut, obat ARV tidak bisa menyembuhkan pengidap HIV/AIDS, namun bisa menekan perkembangbiakan virus, sehingga usia harapan hidup bisa diperpanjang.

“Jangan sungkan-sungkan untuk berobat dan koordinasi dengan puskesmas, sampai terima PMT (Pemberian Makanan Tambahan), itu berupa susu, karena imunnya sudah menurun. Dari Dinsos juga ada permakanan,” kata dia.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang telah terjangkit virus HIV/AIDS agar melakukan pengobatan secara rutin ke puskesmas atau rumah sakit yang memberikan layanan bagi pengidap virus tersebut.

Ia menyebut, di Surabaya ada 63 puskesmas yang siap melayani pemeriksaan dan diagnosa virus HIV. Sementara itu, jumlah Puskesmas yang melayani pengobatan HIV ada 10. Yakni, Puskesmas Dupak, Putat, Sememi, Perak Timur, Kedurus, Jagir, Kedungdoro, Keputih, Kali Rungkut, dan Tanah Kali Kedinding.

“Kalau rumah sakit yang melayani pengobatan HIV ada sembilan, yakni RS Soewandi, RSAL (Rumah Sakit Aangkatan Laut), RS Haji, RS Bhayangkara, RS Jiwa Menur, RS Dr. Soetomo, RS Unair dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menambahkan, Pemkot Surabaya secara intensif melakukan razia ke tempat-tempat yang terindikasi ada praktek prostitusi dan penyebaran HIV/AIDS, seperti di Wonokromo, stasiun-stasiun dan eks lokalisasi. Tak hanya itu, pihaknya juga rutin melakukan razia ke kos-kosan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan adanya virus HIV.

“Kalau di kos-kosan tidak terlalu banyak. Kita tekankan di daerah yang kita curigai berdasarkan informasi, maka kita lakukan yustisi, sekaligus diikuti dengan pemeriksaan kesehatan,” kata Fikser.

Pihaknya menegaskan bahwa razia atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang akan digelar itu, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Ia menyebut, ketika di lokasi ditemukan adanya transaksi seperti prostitusi, pihaknya langsung melakukan pengamanan dan pemeriksaan kesehatan kepada orang tersebut. Tujuannya, untuk meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS.

“Sebetulnya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pasal bagi seseorang yang menularkan virus HIV,” tegasnya.

Peraturan itu, tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013, tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. (est/ano/yan)

Lanjutkan Membaca

Surabaya

Ganja 1 Kg Gagal Edar, Mahasiswa Siwalankerto Berlebaran di Tahanan

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Surabaya—-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya sukses menggagalkan peredaran ganja seberat 1 Kg. Daun memabukan itu diamankan dari tersangka Irsyad Khamami, mahasiswa yang beralamat di Jalan Siwalankerto Utara RT 03/ RW III, Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Barang haram itu sebelumnya dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman. Kesabaran petugas diuji karena tersangka sempat memerintahkan petugas kurir membatalkan sejumlah titik pengiriman melalui handphone (HP). Tersangka minta petugas kurir kirim ke kawasan Injoko. Namun ketika petugas kurir setengah perjalanan menuju Injoko, tersangka kembali telepon dan minta petugas mengembalikan ke kantor pusat perusahaan jasa hantaran di kawasan Raya Juanda.

Namun proses pengiriman berhasil digagalkan di frontage road sisi timur, tepatnya sekitaran Siwalankerto.

Plt. Kepala BNNK Surabaya Damar Bastian mengatakan, penangkapan tersangka melalui pengendusan digital cukup lama, sekitar 1 minggu. Berkat kesabaran, petugas berhasil mengungkap, Minggu (19/5/2019) petang.

“Keberhasilan ini juga atas kerjasama dengan BNNP. Tim gabungan berhasil setelah mencurigai seseorang yang mengendarai motor yang mengiringi petugas kurir jasa hantaran. Selanjutnya tim mengikuti lalu menghentikan, di Halaman ATM BRI Siwalankerto.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan didapati stoples plastik warna merah, yang di dalamnya terdapat bungkusan ganja seberat 1 kg.

Pengembangan kasus dilakukan dengan mengeler tersangka ke rumahnya. Ternyata di dalamnya diamankan bubuk daun keratom yang diindikasikan kuat mengandung unsur narkoba. Cuman petugas belum memastikan karena perlu uji laboratorium.

Barang bukti yang diamankan, 1 kg ganja, 1 unit sepeda motor Mio Soul putih Nopol W-6528-VM. “Saat ini masih dilakukan pengembangan jaringan di atasnya,” kata Damar, Minggu (19/5) malam.

Kepada petugas, tersangka mengaku ganja dipesan dari temannya di Jakarta dan dikirim melalui jasa hantaran. “Saya pakai sendiri,” aku tersangka.

Menyimak pengakuan tersebut, Damar tidak mempercayai. “Modus tersangka selalu seperti itu, mengaku dipakai sendiri agar jaringannya aman,” kata Damar. (ano/yan)

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler