Connect with us

Blitar

Pansus Jatilengger Tidak Satu Suara

Diterbitkan

||

Pansus Jatilengger Tidak Satu Suara

Memontum Blitar – Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger tidak satu suara dalam memberikan hasil rekomendasi. Dimana Pansus ini ditugasi untuk menyelesaikan kasus tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok. Akibat tidak satu suara, tugas pansus yang seharusnya selesai pada Selasa 30 Januari, akhirnya di tunda hingga waktu yang ditentukan. Karena ditunda, terpaksa untuk laporan dan rekomendasi dari Pansus Jatilengger yang seharusnya diparipurnakan pada Selasa 30 Januari, juga ditunda.

Informasi yang dihimpun, di tubuh pansus tidak satu suara dan terpecah menjadi empat suara hingga terjadi deadlock. Empat suara tersebut diantaranya, merekomendasikan tukar guling dengan lahan pengganti di Kelurahan Satriyan, Kecamatan Kanigoro, namun ada juga menolak tukar guling dengan lahan di lokasi tersebut, bahkan minta proses tukar guling dimulai dari awal. Dua suara lainnya yaitu, menyetujui tapi dengan beberapa persyaratan, dan menyetujui tukar guling tapi dengan lahan pengganti lain atau selain di Kelurahan Satriyan.

( baca juga : Tukar Guling Aset Jatilengger, dari Awal Pemkab Tidak Konsisten )

Anggota Pansus Jatilengger DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, ada beberapa alasan yang dikemukakan anggota Pansus Jatilengger. Diantaranya, ada yang menganggap penyelesaian aset jatilengger sudah keliru dari awal, sehingga perlu dilakukan penyelesaian dari awal, dengan harapan permasalahan aset Pemkeba Blitar yang dijadikan lahan perumahan, di Desa Jatilengger bisa selesai tanpa menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

“Sebagian besar anggota pansus, meminta penyelesaian ini dimulai dari awal, baru kemudian dilakukan tukar guling”, kata Wasis Kunto Atmojo, Selasa (30/01/2018). Wasis menambahkan, akibat pansus tidak satu suara, yang searusnya tugas pansus selesai pada Selasa 30 Januari, akhirnya ditunda hingga waktu yang ditentukan. Karena ditunda, terpaksa untuk laporan dan rekomendasi dari Pansus Jatilengger yang seharusnya diparipurnakan pada Selasa 30 Januari ini, juga harus ditunda.

( baca juga : Anggota Pansus Jatilengger Diduga Terlibat Kasus yang Akan Ditangani )

“Karena deadlock, maka paripurna terkait hasil laporan dan rekomendasi dari Pansus Jatilengger, juga harus ditunda. Namun demikian kami berharap, agar permasalahan aset Pemkab Blitar di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok yang saat ini sudah menjadi perumahan, bisa segera selesai”, jelas Wasis.

Kendati demikian, saat ini pihaknya masih menunggu informasi terbaru terkait kapan hasil rekomendasi dari Pansus Jatilengger bisa diparipurnakan. Mengingat, per 30 januari, seharusnya tugas pansus jatilengger sudah selesai.

( baca juga : Inventarisasi Permasalahan, Pansus Jatilenger Panggil 14 Instansi )

“Kami berharap, secepatnya hasil rekomendasi pansus jatilengger bisa di paripurnakan. agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan”, pungkas Wasis Kunto Atmojo. Menanggapi pecahnya suara Pasus Jatilengger dalam memberikan laporan dan rekomendasi, Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto berharap, agar Pansus Jatilengger berhati-hati dalam menyikapi rekomendasinya. Karena banyak jebakan-jebakan dalam substansi yang dipansuskan. Disamping luasan dan nilai lahan pengganti yang tidak sesuai aturan, juga ada beberapa alasan hukum yang harus dipertimbangkan. Diantaranya actor utama dalam dugaan korupsi tersebut masih belum terungkap.

“Kalaupun nanti kasus korupsinya benar di SP3 kan Kejagung, maka akan ada beberapa elemen masyarakat yang bakal mempraperadilkannya. Karena dugaan kerugiannya lebih 1 miliar dan menimbulkan gejolak masyarakat ini, sudah memenuhi syarat untuk diambil alih penanganan hukumnya oleh KPK. Kita mengapresiasi kawan-kawan anggota pansus yang menolak tukar guling”, tutur Mohamad Trijanto. (jar/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Blitar

Puluhan Santriwati Ponpes di Blitar Diduga Keracunan Sajian Bakso

Diterbitkan

||

oleh

Dari total 94 santriwati yang sakit, 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas Nglegok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Memontum Blitar – Puluhan santriwati pondok putri salah satu pesantren di Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan. Bahkan, sebagian harus menjalani rawat inap di Puskesmas Nglegok.

Kepala Puskesmas Nglegok, Yudia Supradini mengatakan, total ada 94 santriwati yang diduga mengalami keracunan. Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah.

“Pemicunya diduga karena makan bakso hari Jumat kemarin. Mereka kemarin sebagain ada yang puasa jadi mereka buka puasa bersama lalu makan bakso. Kemudian tadi pagi sekitar jam 06.00 mulai ada yang sakit perut,” kata Yudia Supradini, Sabtu (14/9/2019).

Lebih lanjut Yudia Supradini menyampaikan, pihak pondok pesantren sebelumnya menghubungi petugas Puskesmas Nglegok untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian setelah diperiksa dari total 94 santriwati yang sakit 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Pagi tadi kami dipanggil kesana untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian kami periksa lalu santriwati yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kita bawa ke Puskesmas,” jelasnya.

Yudia menandaskan, saat ini 23 santriwati yang dirawat kondisinya sudah mulai membaik. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Diterbitkan

||

oleh

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (6/habis)

 

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Diterbitkan

||

oleh

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Memontum Blitar – Merasa aman dengan pengawasan TP-4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ) Kejaksaan Tingggi Jatim, PP Kom pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, merealisasikan pembangunan tanpa memperhatikan scedul.

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler