Connect with us

Blitar

Polda Jatim Segera Tentukan Nasib 12 Anggota DPRD Kabupaten Blitar

Diterbitkan

||

Polda Jatim Segera Tentukan Nasib 12 Anggota DPRD Kabupaten Blitar

Memontum Blitar – Polres Blitar langsung menindaklanjuti laporan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) terkait dugaan korupsi dana KONI Kabupaten Blitar yang menyeret 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.

Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waloya mengaku, jika kasus dugaan korupsi dana KONI yang melibatkan 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten tersebut, pihaknya akan melakukan gelar perkara di Polda Jawa Timur.

“Untuk mendapat masukan hukum sebelum pengambilan langkah berikutnya, kita diminta untuk gelar perkara di Polda”, kata Slamet Waloya, Jumat (02/02/2018).

Gelar Perkara tersebut nantinya untuk memutuskan nasib 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.

“Dalam gelar perkara nanti, akan diputuskan apakah 12 anggota dewan tersebut terlibat atau tidak”, tandas Slamet Waloya.

Sementara Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto melaporkan 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar. ke Polres Blitar, karena pihaknya menilai ke 12 anggota dewan tersebut turut serta menikmati dana korupsi KONI.

“Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jawa Timur, dikatakan ada dana KONI yang mengalir ke 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar”, jelas Trijanto.

Triyanto menilai polisi tidak fair dalam menuntaskan kasus korupsi KONI. Karena selama ini polisi terkesan tebang pilih. Mereka sama-sama mengembalikan dana, namun Ketua dan Bendahara KONI tetap dijebloskan ke dalam penjara.

“Ketua dan Bendahara KONI tetap dijebloskan ke dalam penjara, semnetara 12 anggota Komisi IV hingga kini tetap dibiarkan. Apa bedanya ? Mereka masih tetap berstatus saksi”, tandas Trijanto.

Lebih lanjut Trijanto menyampaikan, aksi ramai-ramai mengembalikan dana KONI Rp. 50 juta ke polisi sudah membuktikan, bahwa 12 anggota dewan tersebut turut menikmati aliran dana korupsi KONI.

“Kita meminta polisi segera menangkap ke 12 anggota Komisi IV yang turut menikmati dana korupsi KONI. Jangan tebang pilih”, tegas Ketua Umum KRPK.

Diberitakan sebelumnya Ketua KONI Kabupaten Blitar, Dwi Wahyu Hadi (DW) dan Bendahara KONI, M. Arifin (MA) telah ditetapkan sebagai terpidana dan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Blitar. Berdasarkan audit BPKP Jawa Timur, keduanya terbukti merugikan negara sebesar Rp. 972.438.000. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jawa Timur, kedua terdakwa mengatakan, bahwa ada dana KONI yang mengalir ke 12 anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Blitar

Puluhan Santriwati Ponpes di Blitar Diduga Keracunan Sajian Bakso

Diterbitkan

||

oleh

Dari total 94 santriwati yang sakit, 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas Nglegok untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

Memontum Blitar – Puluhan santriwati pondok putri salah satu pesantren di Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan. Bahkan, sebagian harus menjalani rawat inap di Puskesmas Nglegok.

Kepala Puskesmas Nglegok, Yudia Supradini mengatakan, total ada 94 santriwati yang diduga mengalami keracunan. Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing hingga muntah.

“Pemicunya diduga karena makan bakso hari Jumat kemarin. Mereka kemarin sebagain ada yang puasa jadi mereka buka puasa bersama lalu makan bakso. Kemudian tadi pagi sekitar jam 06.00 mulai ada yang sakit perut,” kata Yudia Supradini, Sabtu (14/9/2019).

Lebih lanjut Yudia Supradini menyampaikan, pihak pondok pesantren sebelumnya menghubungi petugas Puskesmas Nglegok untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian setelah diperiksa dari total 94 santriwati yang sakit 23 diantaranya dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Pagi tadi kami dipanggil kesana untuk memeriksa santriwati yang sakit. Kemudian kami periksa lalu santriwati yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kita bawa ke Puskesmas,” jelasnya.

Yudia menandaskan, saat ini 23 santriwati yang dirawat kondisinya sudah mulai membaik. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Diterbitkan

||

oleh

Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (6/habis)

 

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Blitar

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Diterbitkan

||

oleh

Bersandar Pengawasan Kejaksaan, Kualitas Pekerjaan Diabaikan

Memontum Blitar – Merasa aman dengan pengawasan TP-4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ) Kejaksaan Tingggi Jatim, PP Kom pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung, merealisasikan pembangunan tanpa memperhatikan scedul.

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler