Connect with us

Bangkalan

AKMBM Desak Kejari Usut Korupsi P2SEM

Diterbitkan

||

AKMBM Desak Kejari Usut Korupsi P2SEM

Demo Berlanjut ke KPUD karena Diduga Ada Bacalon Bupati Terlibat

 
Memontum Bangkalan — Ratusan massa dari Aliansi Kaum Muda Bangkalan Menggugat (AKMBM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis (8/2/2018). Mereka menuntut penanganan kasus dugaan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang diduga mengalir ke sejumlah pihak agar diusut tuntas.

Program tersebut bersumber dari dana Perubahan APBD Tahun 2008 Pemprov Jatim dalam bentuk dana hibah. Dalam aksinya ada tiga poin tuntutan yang menjadi sorotan. Itu disampaikan oleh Mubarok selaku koordinator aksi. Pertama menuntut kasus P2SEM segera diusut tuntas. Kedua, AKMBM meminta Menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang terindikasi terlibat praktek tindak pidana korupsi P2SEM. Ketiga, Menegakkan supremasi hukum di kota dzikir dan sholawat.

“Kami menuntut aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun aparat kepolisian mengusut P2SEM. Semua oknum yang terlibat, baik itu sipil, birokrasi bahkan calon bupati sekalipun harus dihukum,” teriak Mubarok. Massa juga menuntut, kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum calon wakil bupati yang disinyalir terlibat dalam kasus tersebut demi tegaknya hukum di Bangkalan.

“Disinyalir ada indikasi calon bupati maupun wakil bupati yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi P2SEM, maka kami menuntut segara usut tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan, Hendra Purwanto yang menemui pendemo menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti dan segera melakukan koordinasi dengan pimpinannya. Sebab, kasus P2SEM tengah ditangani oleh Kejati. “Kita akan melakukan koordinasi dengan Kejati dan jaksa agung terkait kasus ini,” jelasnya.

Tidak puas di kejaksaaan, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan yang terletak di jalan RE Martadinata untuk menyampaikan aspirasinya. Sesampainya di lokasi, Mubarok meminta KPUD segera mencoret calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang terindikasi melakukan korupsi dana untuk rakyat miskin tersebut.

Dirinya juga meminta untuk tidak meloloskan calon Bupati yang terindikasi melakukan praktek tindak pidana korupsi, hal itu demi terciptanya demokrasi yang bersih dari tokoh-tokoh koruptor. “Kita tidak ingin demokrasi kita tercederai dengan adanya pemimpin yang terlibat kasus korupsi,” ungkapnya.

Dalam demonstrasinya, peserta aksi ditemui oleh salah satu Komisioner KPUD Bangkalan, Badrun. Dirinya berjanji semua yang menjadi kegelisahan peserta aksi akan ditampung dan akan dibawa ke rapat internal KPU. Pihaknya juga berkomitmen pilkada di Bangkalan akan dilaksanakan secara bersih dan transparan.

“Apa yang menjadi tuntutan teman-teman yang melakukan aksi kali ini akan kita tampung. Kita juga akan rapatkan bersama Komisioner internal KPUD,” ujarnya. (rid/nhs/yan)

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bangkalan

Lihat Pengerukan Tanah, Dibabat Clurit dan Parang 8 Orang

Diterbitkan

||

oleh

Terkapar, Abdul Aziz mengalami luka bacok sedang dirawat di RSUD Syamrabu

Memontum Bangkalan – Nasib naas menimpa Abdul Aziz (50) Desa Jung Anyar Kecamatan Socah,Bangkalan hari ini (25/9/2019). Ia dibacok oleh 8 orang saat mengawasi pengerukan tanah di Dusun Jung Anyar Pesisir Desa Jung Anyar Kecamatan Socah,Bangkalan.

Mulanya pada pukul 10.00, Aziz beserta Ali anaknya dan ARS kerabatnya melakukan pemantauan pengerukan tanah. Kemudian datang dan menanyakan tanah yang dikeruk apakah milik H Rawi. Namun ketiganya tak menjawab.

Selisih beberapa menit, ARW beserta 7 rekannya datang kembali dengan membawa clurit dan parang. Mereka langsung menyerang Abdul Aziz, hingga mengalami luka parah di bagian kepala.

Setelah melihat korban terluka, sekelompok orang itu kabur meninggalkan Aziz yang telah terkapar. Kemudian Ali dan ARS membawa Aziz ke Puskesmas setempat kemudian dirujuk ke RSUD Syamrabu bersama kepala desa Jung Anyar, Nazir.

“Iya, korban dikeroyok oleh ARW cs dengan parang dan clurit. Saya berharap pelaku segera ditangkap,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Socah AKP Hartanta menyampaikan kasus ini telah ditangani oleh polres Bangkalan. Diakuinya, seluruh pelaku saat ini masih dalam pengejaran.

“Pelaku masih dalam pengejaran. Untuk korban saat ini sudah dirawat di RSUD Syamrabu dan mengalami luka dibagian kepala, punggung serta wajah,” ucapnya. (Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bangkalan

Berlanjut, Warek III UTM Dilaporkan ke Polisi

Diterbitkan

||

oleh

Efendi Ketua umum HMI cabang Bangkalan dan Kuasa Hukum melaporkan Agung Ali Fahmi Ke Polres Bangkalan

Memontum Bangkalan Kasus pelecehan atau pencemaran nama baik terhadap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) oleh wakil rektor lll Agung Ali Fahmi terus berlanjut. Hari ini, HMI UTM melaporkan Agung atas dugaan pencemaran nama baik, Rabu (18/9/2019) malam.

Atas viralnya WhatsApp Agung Ali Fahmi tersebut, pihak HMI menilai Agung telah mencemarkan nama baik HMI. Agung juga dinilai tidak layak mencuitkan hal tersebut sebab dirinya merupakan salah satu pimpinan UTM, apalagi membidangi kemahasiswaan.

“Kami telah melaporkan Agung Ali Fahmi Warek lll UTM atas pencemaran nama baik HMI. Kami menilai Agung sebagai warek lll yang membidangi kemahasiswaan, tidak seharusnya mengungkapkan hal tersebut hingga menimbulkan perpecahan dan menjatuhkan korban,” ucap Arif Sulaiman Kuasa Hukum Efendi Ketua umum HMI cabang Bangkalan.

Baca : Cuitan Warek lll UTM Berbuntut, Dua Mahasiswa Jadi Korban

Sebelumnya, Agung telah didemo oleh ratusan massa yang tergabung dalam HMI dari berbagai wilayah. Namun, Agung malah membuat massa tandingan hingga terjadi bentrokan.

Atas perbuatannya ini agung dituntut 45 A ayat 2 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 28 ayat 2 undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. (Isn/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Bangkalan

Sertifikat Tak Keluar, LBH Tjakraningrat Datangi BPN

Diterbitkan

||

oleh

LBH Tjakraningrat saat mendatangi BPN

Memontum Bangkalan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tjakraningrat mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) hari ini (12/9/2019). Ia menuntut BPN segera mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah Hasunah yang telah bertahun-tahun tak kunjung mendapatkan penyelesaian.

Jimhur Saros, selaku kuasa hukum Hasunah mengaku telah mengajukan pembuatan sertifikat sejak 22 mei 2018. Namun, hingga kini sertifikat yang diinginkan tak kunjung diberikan.

“Permasalahan tanah ini sudah bergulir sejak tiga tahun yang lalu. Jadi, tanah milik Hasunah ini yang mulanya masih petok D kemudian berpindah tangan ke orang lain dalam bentuk sertifikat, padahal Hasunah sendiri tidak pernah menyerahkan tanah tersebut,” ucapnya.

Zaini salah satu kuasa hukum juga turut menimpali, ia menyampaikan sebelum berubah nama menjadi milik orang lain, oknum BPN melakukan pengukuran tanpa adanya surat pemberitahuan pada Hasunah. Kemudian ia bersama tim memproses hal tersebut secara hukum dan menang di pengadilan.

“Kita sudah menang di pengadilan. Dengan berkas sebanyak ini kenapa sertifikat balik nama tidak kunjung dikeluarkan. Padahal secara hukum tanah itu sah milik Hasunah,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Saefudin Kasi Penanganan Masalah BPN Bangkalan meminta maaf atas proses panjang tersebut. Ia mengaku baru saja menyelesaikan hal tersebut dan akan segera mengeluarkan sertifikat.

“Kami meminta maaf karena memang memerlukan proses yang panjang agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan serupa. Dan ini kebetulan, sebelum seluruh tamu datang kesini sertifikatnya juga sudah selesai,” terangnya.

Ia mengaku, memiliki banyak pekerjaan persengketaan tanah yang perlu diselesaikan BPN. Sehingga, banyak sengketa tanah itu yang masih menunggak untuk diselesaikan. (ist/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement

Terpopuler